Tuntutan bagi Fathanah

by

Garut News, ( Rabu, 23/10 ).

Ilustrasi Sapi Tak Berjenggot. (Foto : John).
Ilustrasi Sapi Tak Berjenggot. (Foto : John).

Isyarat bagus datang dari persidangan kasus suap impor daging sapi.

Terdakwa Ahmad Fathanah dituntut hukuman kumulatif 17,5 tahun penjara.

Tuntutan ini bisa menjadi patokan bagi terdakwa lain, terutama Luthfi Hasan Ishaaq–bekas anggota DPR, dan PKS.

Fathanah didakwa terlibat suap importir daging sapi terhadap Luthfi sebesar Rp1,3 miliar.

Ia dijerat Pasal 12a Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, dan pasal penyertaan dalam KUHP.

Pada kejahatan ini, ia dituntut hukuman 7,5 tahun penjara.

Fathanah juga dijerat kasus pencucian uang masih berkaitan perkara suap, dan dituntut hukuman 10 tahun penjara.

Total tuntutan kumulatif itu, jauh lebih tinggi dibanding tuntutan terhadap terdakwa lain, seperti Arya Abdi Effendy, dan Juard Effendi–keduanya petinggi perusahaan importir, PT Indoguna Utama.

Mereka dituntut hukuman 4,5 tahun penjara, dan akhirnya sama-sama divonis dua tahun tiga bulan penjara.

Hanya, kedua pengusaha ini memang berperan sebagai pihak penyuap, dan tak melakukan pencucian uang.

Tuntutan terhadap Fathanah akan lebih tepat dibandingkan tuntutan kelak dijatuhkan pada Luthfi.

Kebetulan, keduanya sama-sama dijerat delik pencucian uang, dan suap.

Jika sebagai makelar suap Fathanah dituntut relatif berat, orang tentu membayangkan tuntutan buat Luthfi, saat itu memiliki kuasa besar, sebagai bos PKS maupun anggota DPR.

Penerapan tuntutan kumulatif itu, termasuk langkah penting, kendati bukan pertama kali.

Dalam kasus proyek simulator, KPK juga menuntut terdakwa Djoko Susilo dua perkara: korupsi dan pencucian uang.

Kendati begitu, publik kemudian kecewa lantaran Djoko hanya divonis 10 tahun penjara, jauh dari tuntutan jaksa 18 tahun penjara.

Kali ini orang tak hanya melihat soal tuntutan, dan vonis kelak dijatuhkan pada Fathanah dan Luthfi, tetapi juga kejanggalan skandal kuota impor daging sapi.

Sejauh ini, KPK masih berkutat pada para importir, Fathanah dan Luthfi.

Belum ada pejabat Kementerian Pertanian dijerat.

Padahal jelas sekali suap itu berkaitan kuota impor diatur kementerian ini.

Sulit membayangkan terjadi praktek suap tanpa penyalahgunaan wewenang pada pejabat instansi ini.

Penyidik KPK seakan kurang berani pula menyentuh tokoh lebih sentral di PKS.

Padahal banyak indikasi menunjukkan permainan kuota itu, tak hanya melibatkan Luthfi, namun juga petinggi lain.

Misalnya, peran Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin dan anaknya, Ridwan Hakim, kerap disebut pada persidangan.

Penuntasan kasus korupsi seperti suap impor sapi ini, sama pentingnya menuntut, dan memvonis seberat-beratnya para pelaku.

Keduanya diharapkan memberikan efek jera lebih besar, dampak kini tak terlihat kendati ratusan politikus-pejabat dibui.

***** Opini/ Tempo.co