Tudingan Pemprov Jabar Disesalkan Penduduk Cikajang Garut

0
24 views
Ilustrasi. Kondisi Bedeng Buruh Kebun di Garut, Jawa Barat.

Fotografer : John Doddy Hidayat

Garut News ( Selasa, 08/11 – 2016 ).

Ilustrasi. Kondisi Bedeng Buruh Kebun di Garut, Jawa Barat.
Ilustrasi. Kondisi Bedeng Buruh Kebun di Garut, Jawa Barat.

– Banyak tokoh dan masyarakat petani di Kecamatan Cikajang menyayangkan Pemprov Jabar menuding kerusakan akibat alih fungsi lahan PT Agro Jabar (sebelumnya Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan/PDAP Jabar) di Kecamatan Cikajang terjadi lantaran terdapat penyerobotan lahan dilakukan warga petani.

Kerusakan lahan PT Agro Jabar, notabene merupakan kawasan lindung hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk tersebut, ditengarai turut menyumbang terjadinya banjir bandang sungai Cimanuk menimbulkan banyak korban, dan kerusakan pelbagai sarana prasarana di sedikitnya enam kecamatan di Kabupaten Garut pada lebih sebulan lalu.

“Alih fungsi lahan PT Agro Jabar itu bukan penyerobotan. Tetapi memang disewakan perusahaan sendiri kepada warga. Perjanjian sewa menyewa lahannya ada, dan bisa kita buktikan ! Tak mungkin warga berani menggarap lahan kalau tak ada ijin dari pihak pengelola lahan !” ungkap pemerhati lingkungan juga tokoh masyarakat Cikajang Asep Sopyan, Senin (07/11-2016).

Dia juga memerlihatkan salah satu contoh surat pemberian izin garap Sementara dari PT Agro Jabar (ketika itu masih PDAP Jabar) dengan masyarakat petani penggarap lahan HGU (Hak Guna Usaha) Perkebunan Teh Pamegatan di Afdeling Carenang/Ciawitali bernomor 003/Pam/Perj-Ops/2009. Beserta, Surat Perjanjian antara PDAP dengan petani bernomor 99/Dir-PDAP/Perjanjian/VI/2010.

Para petani penggarap lahan PT Agro Jabar diberi Surat Keterangan Penggarap (SKP) dikeluarkan PT Agro Jabar/PDAP dengan diketahui Camat, dan Kepala Desa. Selain identitas petani penggarap, pada SKP ini tertera luas lahan garapan, titik lokasi lahan garapan, dan status lahan garapan.

Masih menurut Asep, Pemprov Jabar tak bisa menuding seenaknya apabila terjadinya alih fungsi lahan di areal PT Agro Jabar tersebut, akibat penyerobotan warga. Justeru hal itu terjadi akibat keteledoran pihak Pemprov Jabar sendiri. Sehingga Pemprov Jabar juga mesti bertanggung jawab, khususnya dalam hal pengawasan, dan pengendalian teknis atas pengelolaan lahan PT Agro Jabar itu.

Pada sejumlah kesempatan sebelumnya, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyebutkan sekitar dua ribu hektare lahan milik negara/PT Agro Jabar di Kabupaten Garut diserobot warga. Hal itu diduga menyebabkan rusaknya hutan lindung di kawasan hulu DAS Cimanuk. Penyerobotan lahan tersebut melibatkan para pemilik modal kemudian mengubah peruntukkan lahan semula kebun teh menjadi kebun sayuran.

Menyusul bencana amuk Sungai Cimanuk Garut, Pemprov Jabar pun bertekad menguasai kembali lahan PT Agro Jabar, dan akan ditanami tanaman konservasi dengan tiga opsi jenis tanaman, yakni teh, coklat, atau karet.

Atas kerusakan kawasan lindung terjadi di hulu DAS Cimanuk itu, kata Asep Sopyan, masyarakat Cikajang meminta Kepolisian Daerah (Polda) Jabar serius mengusut kasus kerusakan kawasan lindung menyebabkan banjir bandang Cimanuk hingga tuntas tanpa pandang bulu.

Pengusutan tak hanya sebatas pada kerusakan hulu DAS Cimanuk di Kecamatan Cikajang melainkan daerah lainnya, seperti di Kecamatan Cisurupan, dan sekitarnya.

“Kemarin di daerah Papandayan Cisurupan sempat terjadi banjir susulan diduga akibat alih fungsi lahan kawasan Perhutani Blok Cilutung menjadi kebun kentang,” tandas Asep Sopyan.

Ungkapan senada dikemukakan Ketua DPD Laskar Indonesia Dudi Supriadi. Dia menilai kerusakan terjadi atas kawasan hulu DAS Cimanuk maupun sub-sub DAS-nya termasuk lahan PT Agro Jabar terjadi bukan semata hanya karena alih fungsi lahan semata, melainkan lebih kepada adanya pembiaran pihak berwenang atas terjadinya alih fungsi lahan ini.

Masyarakat Cikajang pun, sejak lama berteriak-teriak memertanyakan soal pengamanan dan tak terkendalinya pengelolaan lahan bekas kebun teh Pamegatan itu. Sebab kerusakan lahan yang terjadi ditakutkan menimbulkan bencana alam longsor, banjir, atau krisis air sebab pengelolaan atau pengolahannya tak terkendali.

Apalagi, daerah Cikajang merupakan hulu bagi lima Daerah Aliran Sungai (DAS) besar di Garut, yakni DAS Cimanuk mengalir ke arah utara, serta DAS Cikandang, Cilaki, Cisanggiri, dan Cikaengan ke arah selatan.

Terlebih, sekitar 99% dari lahan seluas sekitar 1.947, 84 hektare itu kini dikuasai atau digarap masyarakat dengan dialihfungsikan menjadi lahan pertanian hortikultur (91%), pemukiman (5%), warung dan toko (3%), serta lainnya (1%).

Penguasaan lahan kebanyakan dilakukan bukan oleh petani lokal melainkan para pemilik modal dari luar Cikajang. Termasuk di antaranya sejumlah oknum anggota/mantan anggota DPRD Garut, pejabat tinggi Pemkab Garut, serta pengusaha dari perusahaan nasional terkemuka.

“Kerusakan kawasan lindung di Garut, termasuk lahan PT Agro Jabar, kalau ditela’ah maka jelas sekali dari sisi pemanfaatan ruang juga salah. Tetapi anehnya, aparat berwenang juga terkesan menutup mata, dan membiarkannya kasus ini berlangsung bertahun-tahun. Ini yang tak kita mengerti,” tegasnya.

**********

(nz, jdh).

SHARE
Previous articlePemimpin Pengecut
Next articlePengawasan Dana Politik