Trump Rusak Kedaulatan Palestina

0
61 views
Massa unjuk rasa menentang kebijakan Trump atas Yerusalem di President Park tidak jauh dari istana kepresidenan Gedung Putih Washington, DC, Jumat (8/12) waktu setempat, atau (9/12) dini hari WIB. (Michael Reynolds/EPA-EFE).

Selasa , 12 December 2017, 07:21 WIB

Red: Elba Damhuri

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Rofi Munawar, Wakil Ketua BKSAP DPR RI

Massa unjuk rasa menentang kebijakan Trump atas Yerusalem di President Park tidak jauh dari istana kepresidenan Gedung Putih Washington, DC, Jumat (8/12) waktu setempat, atau (9/12) dini hari WIB. (Michael Reynolds/EPA-EFE).

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah memutuskan Yerusalem adalah ibu kota Israel saat menggelar konferensi pers di Gedung Putih, Washington DC, pada Rabu (6/12) siang waktu AS, atau Kamis (7/12) dini hari waktu Indonesia.

Secara teknis, Presiden AS ini mengarahkan Departemen Luar Negeri untuk memulai persiapan memindahkan Kedutaan Besar Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem. Selepas itu, sebagian besar pemimpin dunia sontak bereaksi, tidak menyangka bahwa kebijakan kontroversial itu akan dikeluarkan begitu cepat.

Beragam analisis menyeruak, baik dalam perspektif internal AS sendiri maupun secara eksternal geopolitik timur tengah. Trump sejatinya telah menunjukkan sikap anti-Islam sejak masa Pemilihan Presiden AS 2017, apa yang terjadi hari ini merupakan bentuk realisasi janji kampanye.

Ironisnya, kebijakan anti-Islam ini dalam titik simpul yang berseberangan telah menunjukkan sikap pro-Israel. Mengingat kebanyakan donatur dan pendukung Trump berasal dari kalangan konservatif AS, yakni kalangan pro-Israel, kelompok sayap kanan, termasuk kalangan evangelis Kristen di AS.

Pada awal pemerintahan, atas dasar proteksionisme Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif memberlakukan larangan masuk ke Amerika Serikat selama 90 hari bagi enam negara berpenduduk mayoritas Islam. Sikap ini tidak hanya berlaku pada kebijakan domestik AS, tetapi juga pada kebijakan luar negeri negara Paman Sam tersebut.

Keputusan mendukung pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem menjadi salah satu bukti nyata. Sebelum ini AS juga secara resmi keluar dari UNESCO per 31 Desember 2018 dengan alasan bias anti-Israel sudah terlalu kental di UNESCO.

Meski memang sejak 2011, AS telah membekukan dananya untuk berkontribusi pada lembaga tersebut karena menerima Palestina sebagai anggota. Terlebih, UNESCO pada bulan Juli lalu mengadopsi resolusi menyangkut salah satu tempat suci di Yerusalem pada tahun lalu. Yang terbaru, berdasarkan usulan Palestina, UNESCO menetapkan Kota Tua Hebron di Tepi Barat sebagai warisan dunia yang harus dilindungi.

Keputusan resmi Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel adalah kecerobohan paling fatal dalam sejarah diplomatik AS. Keputusan seperti ini memang hanya dimungkinkan dilakukan seorang Trump yang penuh kontroversial. Meski begitu, sejak 1995 muncul keputusan penting di Kongres AS mengenai pengesahan undang-undang terkait pemindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

UU tersebut tak pernah direalisasikan sepanjang era kepresidenan Bill Clinton, George W Bush, hingga Barack Obama. Mereka semua menolaknya karena memahami dampak yang akan dihasilkan bersifat negatif, baik untuk keamanan nasional AS maupun kestabilan Timur Tengah.

Jauh sebelum itu, pada 1980, atas usaha yang sama Israel pernah mengesahkan secara sepihak undang-undang yang menyatakan Yerusalem adalah ibu kota Israel. Namun, dikecam PBB lewat resolusi baru dan menyatakan langkah Israel sebagai pelanggaran hukum internasional.

Trump juga telah melakukan kebijakan sesat, karena tidak dilandasi argumentasi memadai dan pertimbangan matang. Sudah banyak kajian serta keputusan yang menegaskan Israel tidak memiliki hak atas Yerusalem. Sebagaimana ditegaskan UNESCO melalui resolusi yang mengecam ekskavasi Israel di Yerusalem. UNESCO menyebutnya pelanggaran hukum internasional.

Keputusan Trump, secara terang benderang menegaskan, AS tidak dapat diharapkan lagi sebagai sponsor pembicaraan damai Palestina-Israel yang sudah terhenti sejak 2014. AS di bawah kepemimpinan Trump telah kehilangan legitimasinya. Alih-alih sponsor perdamaian, AS seperti membeo pada keinginan Benjamin Netanyahu yang keras kepala.

Disadari selama ini yang menjadi ganjalan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan Palestina adalah ketidaksamaan sikap dunia Islam, terlebih dunia Barat. Namun, dengan adanya penetapan sepihak ini, tampaknya kesamaan sikap terjadi. Hal ini bisa dilihat dari respons yang hampir seragam.

Meski dalam derajat berbeda-beda mereka memberikan respons, ada yang tegas hingga akan melakukan pemutusan diplomatik atau hanya sebatas ucapan penyesalan. Saat bersamaan, ada yang menilai keputusan Trump sebagai urusan religiositas, tapi ada yang mencoba membatasi pada urusan kemanusiaan. Hanya satu yang paling bergembira, Israel.

Kebijakan Trump juga telah men-downgrade posisi AS di Timur Tengah. Langkah Trump ini seakan menegasikan kebijakan AS di Timur Tengah selama ini, karena mengganggu sekutu tradisional mereka di wilayah tersebut. Yordania dan Arab Saudi, sebagai penjaga situs suci Islam, telah mengeluarkan peringatan, langkah ini bisa membuat marah dunia Islam.

Selama ini disadari perjuangan kemerdekaan Palestina sulit terwujud di tingkat internasioal karena secara faktual terjadi keterbelahan di dunia Arab – Islam, tapi dengan adanya keputusan sepihak atas Yerusalem telah menjadikan Trump semacam ‘musuh bersama’.

Catatan lainnya, Yerusalem juga merupakan tempat suci bagi kaum Nasrani, hingga akhirnya keputusan Trump telah menyeret konflik ke area lebih besar. Buktinya, Paus Fransiskus pemimpin Gereja Katolik Roma menentang keras.

Puncaknya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Kamis (7/12), berbicara dengan Paus Fransiskus melalui telepon untuk membahas krisis tersebut. Sehingga sekeras apa pun beragam analis menjauhkan persoalan Yerusalem bukan persoalan agama, tereduksi dengan sendirinya.

Kita mengutuk keras keputusan Trump akui Yerusalem sebagai ibubkota Israel, bukti presiden AS tersebut mengambil keputusan sepihak terhadap persoalan Palestina. Keputusan dibuat tidak mempertimbangkan kepentingan Palestina. DPR mendorong pemerintah memanggil kembali duta besar AS di Jakarta untuk memberikan penjelasan atas keputusan Trump dan menyampaikan protes keras secara langsung atas keputusan tersebut.

DPR juga mendorong pemerintah berperan aktif bersama negara-negara OKI lainnya untuk menggelar pertemuan darurat, guna menyikapi keputusan Trump tersebut. Selain itu, pemerintah harus berinisiatif dan berperan aktif bersama negara-negara lain untuk mendesak DK PBB bersikap tegas atas keputusan Trump itu.

Melalui diplomasi parlemen, DPR sebagai anggota pada Komisi Middle East Question di Inter-Parliamentary Union (IPU), bersama dengan Parlemen Palestina dan parlemen-parlemen anggota OKI yang tergabung pada komisi tersebut, berupaya mengajukan proposal resolusi yang mengecam keras keputusan Trump tersebut sebagai emergency item pada sidang IPU mendatang.

Sementara sebagai kapasitasnya sebagai anggota Executive Committee PUIC (Parliamentary Union of OIC Countries), DPR meminta PUIC menggelar extraordinary meeting terkait keputusan Trump tersebut.

*******

Republika.co.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here