Tragedi Miras Oplosan Diindikasikan Lemahnya Penegakkan Hukum

0
72 views

Garut News ( Kamis, 04/12 – 2014 ).

Meregang Nyawa Lantaran Diduga Menenggak Miras Oplosan. (Foto : John Doddy Hidayat).
Meregang Nyawa Lantaran Diduga Menenggak Miras Oplosan. (Foto : John Doddy Hidayat).

Indikasi kuat, melemahnya penegakkan Hukum atawa Perda Kabupaten Garut Nomor 2/2008 Tentang Anti Perbuatan Maksiat bisa dituding salah satu penyebab merebak maraknya tragedi miras oplosan kini menelan 16 korban tewas bencana kemanusiaan tersebut.

Seperti dikemukakan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut, Dian Elvan Hasanuddin, Kamis (04/12-2014).

“Garut dikenal Kota Santri, dan punya Perda Anti Perbuatan Maksiat meliputi pelacuran dan miras. Tetapi ironisnya, miras bebas beredar, termasuk miras oplosan menimbulkan korban belasan jiwa manusia. Tempat hiburan serta karaoke juga sering jadi ajang perbuatan maksiat, termasuk pelacuran terselubung, dan peredaran miras. Ini salah satunya karena SatPol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) aparat penegak Perda tak berjalan,” ungkap Dian.

Karena itu, lanjutnya pihaknya mendesak Satpol PP serius melakukan penegakkan Perda, termasuk penertiban maraknya penjualan atawa peredaran miras di kabupaten ini.

Desakan sama juga ditujukan pada aparat penegak hukum lainnya.

Dikemukakan, Perda Nomor 2/2008 di antaranya memuat setiap orang di Daerah dilarang memproduksi minuman beralkohol secara tradisional.

Serta dilarang menyediakan, mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol dan atau minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan tanpa memiliki izin atau pada tempat-tempat yang dilarang.

Penjualan eceran minuman beralkohol hanya diizinkan berbentuk kemasan pada tempat-tempat tertentu berdasar Keputusan Bupati.

Miras dilarang dijual di kaki lima, terminal, stasiun, pasar, kios-kios kecil, dan bumi perkemahan.

Juga tempat-tempat berdekatan masjid atau tempat peribadatan lainnya, gelanggang remaja, gelanggang olahraga, sekolah dan pondok pesantren, rumah sakit, puskesmas atau tempat pelayanan kesehatan lainnya, lingkungan perumahan dan lingkungan perkantoran serta tempat-tempat lain berdasar Keputusan Bupati.

Penjualan langsung minuman beralkohol secara eceran untuk diminum di tempat, hanya diizinkan di hotel berbintang 3, 4, 5 dan restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Seloka.

Minuman beralkohol tujuan kesehatan pun dilarang bagi berusia di bawah 21 tahun. Bupati juga bertanggung jawab dalam pembinaan setiap orang memiliki izin usaha penjualan minuman beralkohol dan atau minuman beralkohol tujuan kesehatan.

Pelanggaran atas Perda tersebut bisa berupa sanksi pidana dan atau denda sejumlah uang.
Berkaitan persoalan tersebut, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Garut Iden Sambas menyatakan prihatin munculnya kasus miras oplosan merenggut belasan korban nyawa itu.

Dia menilai hal itu tak harus terjadi jika saja penegakan hukum, salah satunya penegakan Perda Nomor 2/2008 tentang Anti Perbuatan Maksiat itu benar-benar dilaksanakan.

“Secara kasat mata saja, dengan banyaknya pedagang atau kios penjaja miras, itu mengindikasikan jangankankan penindakan, pengawasan dari pihak terkait atas peredaran miras pun sangat lemah. Karenanya kita minta Pol PP serius menangani persoalan ini, dan izin usaha produk miras serta sejenisnya pun kita minta diperketat,” tandasnya.

Apalagi, kata Iden, meminum miras bukan sekadar menyangkut keharamannya melainkan juga tergolong perbuatan syetan. Meminum miras sumber atau awal munculnya perbuatan munkar lainnya, seperti perzinahan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Miras juga sumber terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat.

“Kami minta Bupati Garut segera membuat Perbup (Peraturan Bupati) sebagai turunan pelaksanaan teknis lebih detail dari Perda Nomor 2/2008 ini. Ada banyak hal di tataran teknis itu belum diatur dalam Perda melainkan harus diatur dengan Perbup,” imbuh Iden.

Kepala Satpol PP Kabupaten Garut Suherman mengklaim pihaknya sering melakukan operasi razia miras bersama pihak kepolisian, kendati diakuinya terdapat sejumlah kendala terkait pelaksanaan Perda Nomor 2/2008 tersebut.

“Hari ini pun kita bersama kepolisian melakukan operasi ke beberapa tempat di beberapa kecamatan menertibkan pedagang kios-kios miras liar, dan toko-toko jamu. Kita juga prihatin dengan munculnya KLB miras oplosan di Garut ini. Tetapi kita harapkan semua pihak bersama-sama berupaya mendukung penegakan Perda Anti Perbuatan Maksiat ini. Saya pikir itu bukan hanya kewajiban Satpol PP,” katanya.

Lantaran, kata Suherman, tak sedikit pedagang mengaku terpaksa berdagang miras sebab kebutuhan perut. Kondisi tersebut, kaat dia kudu mendapatkan perhatian pelbagai pihak.

“Memang di lapangan banyak pedagang minuman dengan alkohol di bawah 1%, tetapi kalau dioplos? Apalagi dengan obat-obatan atau zat lain, siapa bisa menjamin ? Karenanya, kita juga mengimbau siapapun menemukan ada orang membeli miras atau minum miras maka segera laporkan ke Satpol PP dengan nomor kontak bisa dihubungi 081394698828,” ungkap Suherman.

Dia pun berharap Perbup mengenai miras di Garut segera terbit sebagai landasan penguat bagi Satpol PP melakukan penindakan di lapangan.

Dikemukakan, Perda Nomor 2/2008 sendiri antara lain setiap orang di Daerah dilarang memproduksi minuman beralkohol secara tradisional, serta dilarang menyediakan, mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol dan atau minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan tanpa memiliki izin atau pada tempat-tempat yang dilarang.

Penjualan secara eceran minuman beralkohol hanya diizinkan dalam bentuk kemasan pada tempat-tempat tertentu berdasarkan Keputusan Bupati.

********

Noel, Jdh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here