You are here
Tragedi Demokrasi di Thailand OPINI 

Tragedi Demokrasi di Thailand

Garut News ( Ahad, 15/12 ).

Ilustrasi. (Foto: John).
Ilustrasi. (Foto: John).

Dalam politik, memaksakan ego terbukti mendatangkan lebih banyak mudarat ketimbang manfaat.

Berlarut-larutnya rusuh politik di Mesir, dan Thailand menjadi pelajaran berharga.

Di Mesir, Muhammad Mursi dulu presiden pilihan rakyat.

Dia mendapat dukungan luas setelah rezim otoriter Husni Mubarak jatuh.

Namun dia segera terdepak ke luar gelanggang gara-gara memaksakan diri mengukuhkan simbol-simbol kelompoknya, Al-Ikhwan al-Muslimun.

Langkah Mursi membuat militer, musuh bebuyutan Al-Ikhwan, mendapat legitimasi buat melancarkan kudeta.

Mesir akhirnya terseret ke dalam kubangan perang saudara.

Di Thailand, pemerintah Perdana Menteri Yingluck Shinawatra juga bernasib sama.

Perdana menteri cantik itu memaksakan ide rancangan undang-undang amnesti, berisi pengampunan bagi mereka terlibat aneka pelanggaran peraturan sepanjang 2004 sampai 2010.

Kalangan oposisi, gabungan dari Partai Demokrat, dan kelompok anti-eks Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, membaca ada “udang” di balik ide tersebut.

Langkah itu, dinilai sebagai “pengampunan bagi Thaksin”.

Maka, ribuan berdemonstrasi memenuhi jalan-jalan Bangkok.

Kantor polisi, dan perusahaan BUMN lumpuh.

RUU itu sebenarnya ditolak parlemen.

Tetapi gagasan Yingluck lekas menjadi blunder politik, dan membangunkan macan tidur: kelompok anti-Thaksin.

Mereka pun menuntut pengunduran diri Perdana Menteri. Yingluck, sebenarnya mendapat dukungan kuat dari masyarakat di pedesaan dan kelas bawah, tak berkutik menghadapi unjuk rasa.

Perekonomian di negeri itu, tiga pekan ini mati suri.

Seperti halnya kudeta di Mesir, tindakan kelompok anti-Thaksin dua kali gagal memenangi pemilu di negeri itu semestinya tak bisa ditenggang.

Tuntutan mundur itu bukan langkah demokratis.

Mereka memaksakan kehendak, meski berdalih ingin menyelamatkan Thailand dari tangan-tangan kotor Thaksin.

Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mungĀ­kin saja kepanjangan tangan ThakĀ­sin Shinawatra, saudara laki-lakinya kini berada di tempat pelarian di Dubai.

Namun, dengan dukungan 60 persen pemilih dalam pemilihan lalu, Yingluck tetaplah memiliki legitimasi sebagai kepala negara sampai masa kepemimpinan berakhir.

Dunia khawatir, jika kelompok Kaus Kuning atawa kelompok anti-Thaksin terus memaksakan keinginan menggulingkan Yingluck, Negeri Gajah Putih itu akan jatuh ke jurang perang saudara seperti Mesir.

Pertentangan antara kelompok anti, dan pendukung Thaksin akan memanas, dan menjadi bentuk pertentangan kelas-antara kelas menengah, dan kelas bawah.

Thailand seharusnya belajar dari kasus Mesir.

Tak setuju dengan kebijakan kepala negara tak boleh diselesaikan adu jotos.

Mereka kudu sabar menunggu pemilu berikutnya menggulingkan Yingluck secara legal.

Menghadapi semua ini, kedua kelompok semestinya mengambil sebuah jeda, mengurangi ketegangan.

Terlalu mahal ongkos politik kudu ditanggung jika semua diselesaikan dengan kudeta.

Pemimpin politik rugi, rakyat lebih rugi lagi.

***** Opini Tempo.co

Related posts

Leave a Comment