Terpilihnya Dua Hakim Konstitusi

Garut News ( Jum’at, 07/03 – 2014 ).

Ilustrasi. (Foto: John).
Ilustrasi. (Foto: John).

DPR akhirnya memilih Wahiduddin Adams, dan Aswanto sebagai hakim konstitusi.

Keduanya figur biasa saja.

Padahal mereka menduduki posisi penting, dan memiliki wewenang besar.

Wahiduddin sebelumnya Direktur Jenderal Perundang-undangan di Kementerian Hukum.

Sedangkan Aswanto Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Mereka, dua di antara empat calon direkomendasikan tim pakar beranggotakan, antara lain, Saldi Isra, Natabaya, dan Ahmad Syafii Maarif

Sulit menilai kinerja tim pakar lantaran waktu mereka sungguh mepet.

Wewenangnya pun terbatas: hanya menyortir sebelas calon hakim konstitusi mendaftar ke DPR.

Padahal kualitas para calon tersedia umumnya biasa saja.

Banyak calon tak memahami hukum tata negara, bahkan istilah paling elementer dalam ilmu hukum semacam ultra petita.

Sejumlah calon juga dipertanyakan soal sumber kekayaannya, dan integritasnya.

Aswanto, “hanya” dekan, misalnya, diketahui memiliki “hobi” mengoleksi mobil.

Ia mengaku memiliki Mercedes-Benz, Honda CR-V, Honda Freed, dan Daihatsu Terios.

Wahiduddin juga diragukan keberaniannya beda pendapat dengan Patrialis Akbar, bekas atasan kini juga jadi hakim konstitusi.

Terbatasnya pilihan calon hakim konstitusi, buah sistem seleksi masih amburadul.

Upaya membenahi hal ini, termasuk kriteria calon hakim konstitusi, sebetulnya dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 4/2014 tentang Mahkamah Konstitusi.

Sayang, undang-undang bermula peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini kemudian dibatalkan Mahkamah Konstitusi sendiri.

Proses seleksi calon hakim MK kini sesuai aturan sebelumnya, diserahkan pada DPR, Mahkamah Agung, dan pemerintah.

Tiga lembaga inilah berhak mengusulkan pengangkatan hakim konstitusi.

Dewan sebetulnya mulai memerbaiki proses seleksi, antara lain melibatkan tim pakar.

Tetapi langkah ini tidaklah cukup.

DPR semestinya membentuk tim seleksi dengan masa tugas lebih panjang.

Tim ini perlu diberi wewenang menjaring aktif para figur berkualitas, dan berintegritas di seluruh penjuru Tanah Air, bukan menjadi tukang sortir.

Hanya dengan cara seperti inilah kita bisa menampilkan hakim konstitusi benar-benar mumpuni sekaligus tak mempan “dibeli”.

Dengan kualitas,. dan integritas para hakim konstitusi sekarang, termasuk dua hakim baru terpilih, sulit berharap Mahkamah Konstitusi bisa kembali menjadi lembaga berwibawa.

Kasus Akil Mochtar, terang-benderang menunjukkan putusan Mahkamah ternyata bisa dibeli, membuat wibawa lembaga ini anjlok ke titik nadir.

Tentu, masih tersedia banyak kesempatan bagi Aswanto, dan Wahiduddin membuktikan diri sekaligus menjawab segala keraguan itu.

*****

Opini/Tempo.co

Related posts