Tergiur Sertifikasi Guru Kemenag Diduga Palsukan NUPTK

0
87 views

Garut News ( Ahad, 31/05 – 2015 ).

Ilustrasi. (Foto : John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. (Foto : John Doddy Hidayat).

Demi tunjangan dana sertifikasi, sejumlah guru pada lingkungan “Kantor Kementerian Agama” (Kemenag) Kabupaten Garut diduga kuat nekat memalsukan “Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan” (NUPTK).

Menyusul NUPTK yersebut, salah satu syarat dipenuhi bagi pendidik atawa tenaga kependidikan mendapatkan sertifikasi.

Koordinator Forum Mahasiswa Garut Yusuf Sofyan katakan, dugaan pemalsuan NUPTK itu dilakukan dengan cara mengganti identitas pemilik NUPTK pada print out NUPTK hasil unduh daftar NUPTK. Print out NUPTK yang telah direkayasa ini kemudian dilampirkan dengan berkas pengajuan sertifikasi.

Disinyalir tindak pemalsuan NUPTK tersebut meliputi pendidik maupun tenaga kependidikan pada semua jenjang pendidikan. Mulai tingkat Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) hingga Madrasah Aliyah (MA).

Jumlah pendidik dan tenaga kependikan di lingkungan Kemenag Garut mendapatkan sertifikasi sendiri kini mencapai sekitar 6.000.

“Kita temukan belasan orang diduga memalsukan NUPTK, dan belum seluruhnya kita cek. Mencermatinya cukup mudah sebenarnya. Tinggal mengakurkan NUPTK pada berkas ajuan sertifikasi itu terdaftar atau tidak di internet. Sebab NUPTK itu kan terhubung langsung dengan Pusat secara online,” ungkap Yusuf, Ahad (31/05-2015).

Tindak pelanggaran demi mendapatkan sertifikasi juga, tuturnya, ditengarai bukan hanya berupa pemalsuan NUPTK. Melainkan ada yang nekat memalsukan “Surat Keputusan” (SK) penugasan, dan menggelembungkan jumlah siswa.

“Kita temukan ada salah satu madrasah terdapat enam penerima sertifikasi. Padahal jumlah muridnya hanya 60. Jumlah rombongan belajar maupun jam mengajarnya kan tak mungkin terpenuhi. Maka tak heran ketika UN dilaksanakan, banyak sisa soal tak terbagikan ke siswa karena siswanya tak ada. Artinya, patut dicurigai ada kelebihan pembayaran BOS (Biaya Operasional Sekolah) di sana,” ungkapnya pula.

Yusuf  memertanyakan pula, peran dan fungsi tim verifikasi di lingkungan Kemenag Kabupaten Garut hingga kasus tersebut terkesan dibiarkan berlangsung. Padahal perbuatan itu jelas berpotensi merugikan keuangan negara.

“Jika dari 6.000 penerima sertifikasi ini ada 10 persen saja terbukti memalsukan NUPT, berapa juta negara dirugikan membayar orang tak berhak?” katanya.

Karena itu, pihaknya meminta Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Garut mengusut tuntas kasus dugaan ragam tindak kecurangan mendapatkan sertifikasi.

“Banyak honorer mengabdi puluhan tahun tak dapat NUPTK. Sedangkan yang baru masuk, tib-tiba bisa mendapat tunjangan. Ini kan enggak adil,” ungkapnya.

Hingga berita ditulis, belum ada tanggapan Kantor Kemenag mengenai dugaan kasus ini. Juga dari Kepala Kantor Kemenag Usep Saipudin Muhtar ketika dikonfirmasi melalui pesawat selulernya.

*********

Noel, Jdh.