Tenaga Honorer Guru/TU SMA/Sederajat Sarat Persoalan Tak Tuntas

0
17 views
Kantor UPT Disdik Jabar di Garut.
Banyak Lulusan SLA Mengikuti Keterampilan di BLK.

“Ada Potensi Pelanggaran Pemerintah”

Garut News ( Senin, 30/09 – 2019 ).

Status tenaga honorer guru, dan tata usaha (TU) pada lembaga pendidikan SMA/SMK/SLB negeri maupun swasta di Kabupaten Garut. Ternyata hingga kini masih menyisakan sarat persoalan yang tak kunjung tuntas.

Di antaranya menyangkut pengakuan status kepegawaian, kepastian karir, penggajian, hingga penempatan tugas. Padahal mereka khususnya guru, memiliki kekhasan ketimbang umumnya tenaga honorer lain.

Meski anggaran pembayaran honor bagi para guru honorer, dan TU dialokasikan Pemprov Jawa Barat. Namun belum bisa menjawab persoalan tersebut, justeru ditengarai berpotensi terjadi pelanggaran.

Pengangkatan honorer termasuk honorer guru dilakukan berdasar PP Nomor 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) juncto PP Nomor 56/2012 tentang Perubahan Kedua atas PP 48/2005.

Tetapi, terbitnya UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadikan keberadaan pegawai honorer termasuk guru honorer dihapus, berganti jadi Pegawai ‘Pemerintah dengan Perjanjian Kerja’ (P3K). Kendati, jalur P3K juga masih tak kunjung jelas realisasinya.

Kenyataannya, keberadaan guru honorer masih diakui. Terbukti dengan dialokasikannya APBD oleh pemerintahan daerah untuk pembayaran guru honorer.

Guru honorer SMA/SMK/SLB di Garut pun dibayar Pemprov Jabar dengan besaran honor Rp2,4 juta/orang/bulan. Honorer TU dibayarkan Rp1,6-1,8 juta/orang/bulan bergantung tingkat pendidikan.

“Disadari atau tidak, ada potensi pelanggaran dilakukan pemerintah/pemerintah daerah. Para guru dan TU non-ASN ini dibayar honornya dari APBD berdasar SK sebagai apa? Sebagai tenaga honorer tak bisa. Juga sebagai P3K belum ada realisasi ?” ungkap Ketua Serikat Guru Indoensia (SEGI) Kabupaten Garut Apar Rustam Efendi, Senin (30/09-2019).

Padahal, jika menyimak UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen, profesi guru itu memiliki jenjang karir jelas mulai dari pegawai tidak tetap. Sehingga guru bisa diangkat menjadi ASN tanpa mesti mendaftar menjadi P3K.

Karena itu, Apar berharap Pemprov Jabar mengambil kebijakan tegas menyikapi persoalan pengakuan kepegawaian guru honorer, dan tenaga honorer TU SMA/SMK/SLB khususnya di Kabupaten Garut.

“Agar para guru honorer mendapatkan kepastian status, dan nasib masa depannya,” imbuhnya.

“Semestinya tegas, undang-undang mana digunakan menyikapi persoalan guru honorer dan tenaga honorer TU di SMA/SMK/SLB ini, apakah Undang Undang Kepegawaian ASN atau Undang Undang Guru dan Dosen? Jangan ambivalen!” tandas Apar pula.

Dikatakan, persoalan sama juga bisa jadi dialami guru honorer di daerah lain di luar Kabupaten Garut.

*******

(Abisyamil, JDH/Fotografer : John Doddy Hidayat).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here