Tempat Ibadah sebagai Pelayanan Publik

0
70 views

Ahmad Suaedy, Koordinator Abdurrahman Wahid Centre Universitas Indonesia

Ilustrasi Fotografer : John Doddy Hidayat.

Garut News ( Senin, 19/10 – 2015 ).

aa28Dua peristiwa kerusuhan bernuansa antarumat beragama yang membawa korban nyawa terjadi di waktu yang berdekatan dan di dua ujung provinsi Indonesia, timur dan barat.

Kerusuhan di Kabupaten Tolikara, Papua, terjadi bersamaan dengan Idul Fitri, Juli lalu, dan di Aceh Singkil, Aceh, bertepatan dengan peringatan tahun baru Hijriah, Selasa pekan lalu.

Tanpa bermaksud mengingkari kompleksitas permasalahan pada kedua peristiwa memilukan itu, tempat ibadah merupakan isu sensitif. Ikut terbakarnya musala di pasar di Tolikara menjadi perhatian besar dari publik. Adapun penutupan dan pembakaran gereja di Aceh Singkil merupakan masalah pokok dari kerusuhan itu sendiri.

Kedua peristiwa tersebut selayaknya menjadi lampu merah, bukan lagi lampu kuning, bagi pemerintah dalam mengelola relasi antarumat beragama dan, khususnya, tempat ibadah.

Kedua peristiwa tersebut bukan terjadi secara kebetulan dan sporadis, melainkan sudah bisa dilihat gejala ketegangan sebelumnya dan terjadi di berbagai tempat dalam skala yang berbeda-beda.

Dalam perspektif hak asasi manusia ataupun konstitusi, tempat ibadah termasuk dalam kategori ekspresi keyakinan atau forum externum dan bukan keyakinan itu sendiri atau forum internum.

Berbeda dengan forum internum, yang menuntut jaminan kebebasan dan pemerintah tidak boleh campur tangan serta mengurangi hak-hak tersebut, forum externum justru harus diatur supaya tidak bertabrakan dan tidak saling mendominasi.

Masalahnya adalah bagaimana pengaturan itu dilakukan secara adil dan memberikan kepastian hukum bagi semua orang.

Pendirian tempat ibadah memang sudah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 pada 21 Maret 2006.

Masalahnya, peraturan tersebut diletakkan dalam perspektif yang tidak tepat, yaitu mengedepankan keamanan ketimbang keadilan dan pelayanan, serta agama diperlakukan sebagai kelompok dan bukan pada pelayanan setiap warga negara.

Peraturan ini juga berkebalikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang meletakkan agama sebagai tanggung jawab pemerintah pusat karena PBM justru mendelegasikan masalah kerukunan umat beragama kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Ada baiknya untuk dibedah beberapa hal di sini. Ada tiga unsur yang diatur mengenai pendelegasian pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang tercakup dalam PBM: pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama (FKUB), dan pendirian tempat ibadah. Penggunaan kata “kerukunan” dalam PBM itu menunjukkan pendekatan yang lebih menekankan pada keamanan ketimbang peningkatan pelayanan dan penunaian hak para pemeluk agama.

PBM merupakan revisi dari Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri terbitan 1969 sebagai bagian dari pendekatan keamanan Orde Baru. PBM 2006 ini hanya menambah rincian pengaturan, seperti FKUB, tanpa mengubah paradigma dan pendekatan.

Tugas pemeliharaan kerukunan di dalam PBM ini tidak memiliki indikator keberhasilan, reward bagi yang sukses ataupun sanksi bagi yang gagal.

Sedangkan tugas pemberdayaan FKUB adalah sisi lain dari pemberian dominasi kepada mayoritas. Keanggotaan FKUB, misalnya, didasari jumlah masing-masing agama di suatu daerah, sehingga tidak memungkinkan untuk terjadinya keseimbangan obyektif dalam pengambilan keputusan.

Kriteria pendirian rumah ibadah yang mensyaratkan pengguna 90 orang dan pendukung dari penduduk sekitar 60 orang adalah sisi lain lagi dari dominasi mayoritas. Pada peluncuran PMB 2006, Menteri Agama Maftuh Basyuni menyatakan kriteria jumlah dukungan tanda tangan bersifat kontekstual. Pemerintah daerah bisa memberikan kriteria menurut kearifan lokal.

Pada prakteknya, ada daerah yang memberikan kriteria dukungan 100 orang, seperti di Sumatera Barat, dan 150 orang di Bali. Jika ada satu saja yang mencabut tanda tangan dari jumlah itu, rencana itu bisa digagalkan, meski pembangunan sudah berjalan.

Kini, satu setengah dasawarsa lebih reformasi, sudah waktunya mengubah paradigma dari pendekatan keamanan ke pelayanan dan penunaian hak dalam pendirian rumah ibadah.

Pemberian pelayanan kepada umat beragama, termasuk pendirian tempat ibadah, harus ditempatkan sebagai bagian dari pelayanan publik. Setiap orang berhak mendapatkannya. Tapi, dalam pelaksanaannya, harus diletakkan pada kriteria dan aturan yang jelas, transparan, akuntabel, konsisten, dan memenuhi kepastian hukum.

Pendirian tempat ibadah untuk umum pertama-tama harus mengacu pada tata ruang serta tata guna dan peruntukan tanah di setiap wilayah secara obyektif.

Dengan demikian tidak terjadi pendirian tempat ibadah yang tidak fungsional dan dengan ukuran yang berlebihan. Meski demikian, komunitas atau bahkan keluarga memiliki hak untuk memiliki tempat ibadah yang bersifat privat seperlunya dengan kriteria dan aturan tertentu pula.

Pelayanan pendirian tempat ibadah bisa bersifat relatif dengan penyesuaian karakter dari masing-masing agama. Tapi penempatan rumah ibadah tetap harus mengacu pada tata ruang serta tata guna dan peruntukan tanah. Dengan demikian, rekomendasi dari kelompok-kelompok agama ataupun dari tetangga sekitar tidak menentukan.

Kelembagaan seperti FKUB harus diubah menjadi semacam Komisi Antar-Agama. Tugas komisi ini meneliti dan memetakan ancaman dan kemudian memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah tentang pelayanan yang adil kepada minoritas.

Keanggotaan FKUB harus direkrut secara profesional dan tidak didasari komposisi pemeluk agama dalam suatu wilayah.

********

Kolom/Artikel Tempo.co

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here