Tegas kepada Investasi Bodong

Garut News ( Sabtu, 29/03 – 2014 ).

Ilustrasi. Ibaran Ikan Terperangkan di dalam Bubu. (Foto : John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. Ibaran Ikan Terperangkan di dalam Bubu. (Foto : John Doddy Hidayat).

Otoritas Jasa Keuangan tampak kurang tegas, dan kurang cepat menangani persoalan investasi ilegal.

Semestinya, pelaporan masyarakat ke Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Pengelolaan Investasi, jumlahnya 238 perusahaan, segera ditindaklanjuti.

Jika perusahaan penawar investasi terbukti ilegal, segera tutup dan tindak penanggungjawabnya.

Banyak contoh penipuan model investasi bodong ini.

Sebut saja PT Qurnia Subur Alam Raya pada 2002.

Mereka menipu 6.800 orang, dan lembaga dengan kerugian Rp467 miliar.

Atawa, Koperasi Langit Biru pada 2012, mengelabui 115 ribu orang dengan kerugian Rp6 triliun.

Pada investasi emas, ada Raihan Jewellery pada 2013 berhasil menggaet dana Rp13,2 triliun.

Terbaru “Golden Traders Indonesia Syariah” (GTIS).

Ini perusahaan Malaysia mendapat izin perdagangan syariah dari Majelis Ulama Indonesia.

Nyaris seribu nasabahnya mengadu ke OJK, sementara pengelolanya, Ong Han Cun, kabur membawa Rp10 triliun uang nasabah.

Meski menuai protes masyarakat dan dilaporkan ke OJK, banyak perusahaan investasi seperti ini bebas bergerak.

Ini tak boleh dibiarkan.

Jika terdapat perusahaan investasi merugikan khalayak, apalagi tak berizin, seharusnya ditutup dan dimasukkan ke daftar hitam.

Informasi daftar hitam bisnis investasi sangat penting agar masyarakat tak tertipu.

Minimnya informasi membuat para penipu leluasa bergerak.

Bukan mustahil, perusahaan pernah terbukti menawarkan investasi ilegal beroperasi lagi dengan mengubah nama perusahaan.

Itu sebabnya, kerja sama OJK dengan “Badan Intelijen Negara” (BIN) meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang intelijen ekonomi, dan sektor jasa keuangan sangatlah tepat.

Selain itu, dengan kerja sama menghimpun dan menukar data serta informasi, OJK bisa memeroleh informasi lebih akurat.

Dengan itulah fungsi perlindungan masyarakat sesuai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21/2011 berhasil dijalankan OJK.

Juga penting fungsi OJK mengedukasi masyarakat pengelolaan investasi.

Masyarakat kita masih tergiur keuntungan investasi tanpa mau repot memikirkan risikonya.

Walhasil, mereka mudah tertipu iming-iming keuntungan besar.

Mereka kudu disadarkan keuntungan tak wajar itu, salah satu indikasi investasi tersebut bermasalah.

Apalagi jika perusahaan penawar investasi tersebut, tak bisa menunjukkan izin operasi valid.

Izin hanya dikeluarkan tiga lembaga sesuai jenis usahanya.

Jika berbentuk bank, sesuai Undang-Undang No. 10/1988, izin diterbitkan Bank Indonesia.

Perusahaan berwujud manajer investasi, sesuai Undang-Undang Pasar Modal (UU No. 8/1995), izin dari Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan.

Sedangkan jika usahanya jual-beli komoditas, menurut Undang-Undang No. 32/1997, izinnya dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Sehingga, di luar tiga izin ini, patut diduga perusahaan investasi itu ilegal.

******

Opini/Tempo.co

Related posts

Leave a Comment