Tatib DPRD Garut Kemungkinan Ditetapkan Senin Mendatang

by

Garut News ( Kamis, 02/10 – 2014 ).

Foto : John Doddy Hidayat.
Foto : John Doddy Hidayat.

Meski berdasar evaluasi Gubernur Jabar tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Garut, diterima pimpinan DPRD, namun pengesahannya kemungkinan ditetapkan pada Senin (06/10/2014) mendatang.

Hingga Rabu (01/10-2014) petang, pimpinan DPRD masih menggelar Rapim membahas hasil evaluasi gubernur tersebut.

Rapim berlangsung cukup alot lantaran melebar pada rencana rapat paripurna tentang pengesahan tatib serta Alat Kelengkapan Dewan (AKD) masih belum juga terdapat titik temu.

Draf hasil evaluasi gubernur, baru diterima DPRD Selasa (30/09-2014) sore, atawa meleset dari perkiraaan sebelumnya, yakni Senin.

“Rencananya paripurna penetapan Tatib digelar Senin (06/10-2014) depan. Tetapi belum tahu pastinya bagaimana. Apakah juga disusulkan dengan penetapan AKD atau tidak. Ini sedang dibahas pimpinan,” kata Wakil Ketua DPRD Garut Agus Iswadi di sela rapat.

Fraksi PAN dan Fraksi Gerindra pada Rapim terkait AKD pekan sebelumnya beraksi walk out (WO), sore itu tampak muncul di gedung DPRD, dan langsung masuk menuju ruang Pimpinan tengah menggelar Rapim.

Berselang beberapa saat kemudian, Ayi Nurlubis dari Fraksi PAN keluar meninggalkan gedung Dewan, disusul anggota Fraksi PKS Karnoto. Kemudian Agus Muhamad Sutarman dari Fraksi Gerindra juga turut keluar.

Agus katakan, penyelesaian atas tuntutan Fraksi Gerindra agar mendapat jatah dua kursi di Badan Anggaran (Bangar) mengalami deadlock.

Kata dia, hal itu sebab dua partai besar tetap tak mau mengalah. Sedangkan Gerindra pun ngotot sebab hal itu haknya, sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.

“Ini kan bukan bicara soal hasil suara pileg, tapi soal kursi. Kursi kami empat, sama dengan kursi PKS. Sesuai aturan, jumlah anggota di Banggar itu 50 persen dari jumlah kursi. Apabila PKS dapat dua kursi, lalu mengapa Gerindra tidak?” kata politikus akrab disaba Agus Encur itu.

Dia menegaskan siap menerima konsekuensi bila ternyata Fraksi Gerindra ditinggalkan dalam hal keanggotaannya di Banggar itu.

“Kalau memang prinsipnya kebersamaan, mestinya partai besar itu legowo. Apa yang kami kritisi ini juga kan berdasar aturan. Bukan atas dasar kepentingan lain,” katanya.

*******

Noel, Jdh.