Tata Kelola Administrasi/Organisasi DPRD Garut Patut Dipertanyakan

0
39 views

PM Gatra Kecewa Berat Bahkan Menjadi Berang”

Garut News ( Ahad, 24/05 – 2015 ).

Foto : John Doddy Hidayat.
Foto : John Doddy Hidayat.

Kalangan pemuka masyarakat tergabung “Presidium Masyarakat Garut Utara” (PM Gatra) kecewa berat, bahkan menjadi berang pada penolakan DPRD kabupaten setempat atas permohonan audensi mengenai “Daerah Otonomi Daerah” (DOB) mereka sampaikan lembaga legislatif tersebut.

Lantaran, tak hanya sekadar penolakannya. Melainkan cara dan sikap DPRD menyampaikan penolakan beraudensi itulah justru menjadi persoalan.

Sebab bukannya mendapat surat balasan resmi, pihak PM Gatra juga justru menerima jawaban melalui SMS. Pengirim SMS pun bukan Pimpinan DPRD atawa sekretaris DPRD, tetapi seorang staf Bagian Umum Sekwan. Sehingga para pengurus PM Gatra pun merasa dilecehkan.

“Mestinya DPRD membalasnya pula secara kelembagaan melalui surat resmi. DPRD ini kan lembaga, bukan perorangan. Apalagi yang menjawab surat kami tersebut hanya staf. Bukan ketua atau pimpinan. Mestinya membalas surat resmi atas nama lembaga DPRD itu kalau tidak pimpinan, ya sekwan, atau pejabat setingkat Kabag,” Tandas Ketua PM Gatra, Holil Aksan Umarzen, Ahad (24/05-2015).

Dia berpendapat, cara DPRD merespons aspirasi masyarakat melalui SMS menunjukkan lemahnya “Sumber Daya Manusia” (SDM) di lingkungan DPRD, khususnya Sekretariat DPRD. Sehingga tata kelola adminidstrasi dan organisasi di lingkungan DPRD Garut pun patut dipertanyakan.

Dikemukakan, surat PM Gatra dilayangkan ke DPRD pada 18 Mei 2015. Sedangkan jawaban diterima 22 Mei 2015.

Kekecewaan senada dikemukakan Pengurus PM Gatra lainnya, Dede Nurochim. Dia bahkan menilai kasus tersebut memerlihatkan DPRD tak responsif atas isu-isu penting disuarakan masyarakat.

“Nyaris tiga tahun kami menunggu jawaban tindak lanjut DPRD tentang DOB. Aspirasi ini kami sampaikan ke DPRD pada 11 Juli 2012 dan diterima langsung Ketua DPRD waktu itu Ahmad Bajuri. Apa karena sekarang ketua dan pimpinan DPRD lainnya baru, sehingga seenaknya menghindar dan tak merespons aspirasi kami warga Garut Utara?” beber Dede.

Dia pun memberikan tenggat waktu selama sepekan bagi pihak DPRD menjelaskan penolakan permohonan audensi DOB Garut Utara melalui surat resmi ,dan mengagendakan rapat audensi mengenai soal ini.

Jika tak dipenuhi, Dede mengancam menggelar aksi unjuk rasa dan memerkarakan DPRD, menyusul dinilai lalai melaksanakan tugas dan fungsinya.

Hingga berita ditulis, belum ada tanggapan DPRD atas kejadian tersebut.

*******

Noel, Jdh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here