Garut News ( Kamis, 07/08 – 2014 ).
Percuma saja menggelar Operasi Yustisi, atawa apa pun namanya, mengatasi urbanisasi.
Operasi ini, meski bersanksi berat sekalipun, tak bisa menggebah para pendatang.
Banyak bukti soal ini.
Saban tahun pemerintah DKI Jakarta menangkapi dan mengusir para pencari kerja di Ibu Kota tak memiliki kartu tanda penduduk Jakarta.
Hasilnya sia-sia.
Para pencari kerja dari daerah-daerah tetap datang membanjir.
Jakarta, dengan perputaran ekonomi tinggi, bak lampu memikat laron-laron.
Gagal dengan Operasi Yustisi itu, kini pemerintah DKI Jakarta berencana menggelar Operasi Bina Kependudukan.
Bedanya, mereka tak lagi menangkapi orang tak punya KTP, melainkan hanya menghukum orang-orang mengganggu ketertiban, seperti mengemis atawa tinggal di kolong jembatan, pinggir rel, dan bantaran sungai.
Dengan kata lain, siapa pun boleh datang ke Jakarta asalkan tak melanggar ketentuan.
Langkah diklaim “lebih tepat” itu digelar dengan sosialisasi, 14 hari setelah H+7 Lebaran atawa sekitar pertengahan Agustus.
Kebijakan reaktif seperti itu sia-sia belaka.
Cara tersebut tak akan mampu membendung urbanisasi, kini menjadi tren global.
Selama ini publik melihat pemerintah Jakarta tak punya keberanian benar-benar menegakkan aturan, walaupun mereka punya landasan kuat.
Terdapat Peraturan Daerah Nomor 8/2007 tentang Ketertiban Umum, tetapi tak serius diterapkan.
Pengemis di jalanan dibiarkan.
Pemerintah Jakarta juga kelimpungan setengah mati membersihkan bantaran sungai dari rumah-rumah liar.
Operasi-operasi model ini hanya hangat-hangat tahi ayam.
Urbanisasi memang menjadi persoalan rumit tak hanya di kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, atau Medan.
Masalah ini juga tak hanya terjadi seusai Lebaran.
Urbanisasi fenomena juga terjadi di kota besar di banyak negara, seperti Tokyo, Singapura, Beijing, atau London dan kota besar dunia lainnya.
Luas wilayah kota-kota besar dunia hanya dua persen dari total permukaan bumi, namun menampung 50 persen lebih penduduk, menghabiskan 75 persen energi, dan membuat kota makin ruwet.
Urbanisasi jelas tak bisa dilawan.
Bisa dilakukan mengelolanya.
Kota-kota besar seperti Tokyo, Beijing, atawa London mengantisipasi urbanisasi dengan menyiapkan infrastruktur kota yang matang dan kebijakan komprehensif.
Mereka membangun transportasi massal menghubungkan kota-kota satelit.
Mereka juga menegakkan aturan seperti rencana tata ruang dan tata wilayah dengan ketat.
Megapolitan seperti Jakarta atau Surabaya tak bisa menghadapi urbanisasi sendirian.
Butuh dukungan pemerintah pusat membangun transportasi massal seperti MRT (mass rapid transit) menghubungkan kota besar dengan kota kecil sekitarnya.
Juga dibutuhkan kebijakan komprehensif sehingga pembangunan dan gelegak industri tak terkonsentrasi hanya di kota-kota besar.
Akibatnya, penduduk tinggal di kota kecil kurang tersentuh pembangunan dan perputaran roda ekonomi pun bermigrasi ke kota besar.
Peta peruntukan kawasan di pelbagai provinsi perlu ditinjau ulang.
*******
Opini/Tempo.co
