Tak Kepalang Tanggung Empat Kali Garut Peroleh Opini WTP

0
8 views
Apakah Alun Alun Garut Sudah Bersertivat... ????.
Aset Pemkab Garut yang Berkondisi Kerap Terlantar.

“Apakah Pengelolaan Keuangan dan Asetnya  Profesional?

Garut News ( Selasa, 08/10 – 2019 ).

Tak kepalang tanggung, empat kali berturut-turut Kabupaten Garut peroleh opini ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ (WTP) dari BPK RI atas Laporan hasil Pemeriksaan keuangan. Namun apakah menandakan pengelolaan keuangan dan aset Pemkab setempat profesional?

Kenyataannya, LSM Laskar Indonesia Kabupaten Garut meragukannya. Mereka menilai hal itu tak otomatis menghapus fakta buruknya kinerja Pemkab dalam pengelolaan keuangan dan aset. Setidaknya, dalam dalam satu dasawarsa terakhir.

“Data aset tanah, kendaraan, dan lain-lain tak valid. Upaya perlidungan agar aset tak rentan rusak, hilang, atau disalahgunakan tak jelas. Padahal aset negara ini hakikatnya milik rakyat bernilai ratusan miliar bahkan triliunan rupiah. Perusakan, penghilangan, atau penyalahgunaan aset, apa beda dengan korupsi ?” ungkap Ketua DPD Laskar Indonesia Garut Dudi Supriyadi pada dengar pendapat dengan Komisi III DPRD Garut, Senin (07/10/2019) sore.

Sekadar gambaran besarnya pekerjaan rumah penertiban aset di Garut, dari 2.331 bidang tanah seluas 16.97.966.00 m2 atau senilai Rp777.016.755.481,02 dikuasai Pemkab Garut, hanya 282 bidang tanah seluas 2.880.052 m2 bernilai Rp189.722.816.728.00 bersertifikat. Sedangkan sisanya 2.049 bidang tanah seluas 14.091.914 m2 senilai Rp587.293.938.753,02 belum bersertifikat.

Aset tanah 59 bidang bernilai Rp154.461.285.084,00 digadang-gadang disertifikasi pada 2019 pun, faktanya membengkak, bahkan diperkirakan hanya 11 bidang tanah siap disertifikasi.

“Juga menjadikan kita heran, dalam pengawasan dan tindak lanjut hasil LHP BPK RI itu, Pimpinan DPRD Garut selalu membentuk Panja (Panitia Kerja). Tetapi hasil, dan rekomendasinya enggak pernah jelas. Setiap tahun, Garut terus-menerus mengalami kerugian keuangan negara terkait pengelolaan keuangan Pemerindah Daerahnya,” tandas Dudy.

Anggota Komisi III DPRD Garut Asep Mulyana katakan pihaknya tak begitu mengetahui keberadaan Panja DPRD terkait tindak lanjut temuan BPK RI selama ini berlangsung.

“Memang ada Panja, namun yang kami tahu, semuanya hanya pimpinan fraksi (yang masuk Panja),” katanya diamini Ketua Komisi III Rini Sri Rahayu.

Dia menyayangkan pula ketidakhadiran sejumlah SKPD terkait pada audensi tersebut. Sehingga pihaknya tak mendapat gambaran utuh mengenai persoalan dipertanyakan Laskar Indonesia Garut.

Juga sekadar diketahui, Garut mendapatkan opini WTP dari BPK RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, dan 2018.

*******

(Abisyamil, JDH/Fotografer : John Doddy Hidayat).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here