Tak Diam Hadapi Oplosan

Garut News ( Kamis, 09/01 – 2014 ).

Ilustrasi. (Foto : John)
Ilustrasi. (Foto : John)

Pemerintah tak boleh tutup mata terhadap maraknya peredaran minuman keras oplosan.

Setiap tahun jatuh banyak korban.

Pekan lalu, misalnya, 17 orang di Mojokerto tewas akibat menenggak minuman keras oplosan biasa disebut cukrik.

Insiden seperti ini bukan hal baru.

Kematian akibat minuman keras oplosan terjadi di pelbagai penjuru Nusantara.

September lalu, 14 tewas lantaran oplosan di Surabaya.

Di Jakarta, minuman ini juga menewaskan enam orang pada Oktober.

Di wilayah Sulawesi, misalnya, juga kerap jatuh korban akibat minuman oplosan disebut “racun tikus”.

Dampak buruk minuman keras oplosan ini sampai mendapat perhatian negeri tetangga.

Awal tahun lalu, Menlu Australia Bob Carr mendesak pemerintah Indonesia melakukan pengawasan terhadap minuman oplosan ini.

Bob Carr angkat suara setelah warga Australia, Liam Davies, 19 tahun, tewas sehabis menenggak minuman oplosan saat merayakan tahun baru di Pantai Gili, Lombok.

Sepanjang 2009 sampai 2013, sedikitnya terdapat 21 wisatawan asing tewas lantaran minuman keras oplosan itu.

Sampai-sampai Australia mengeluarkan peringatan khusus bagi warganya melancong ke Indonesia.

Pemerintah Australia pantas cemas oleh insiden itu.

Soalnya, industri minuman keras oplosan sangat menjamur di pelbagai pelosok Indonesia.

Demi menghasilkan minuman keras dengan efek mabuk kuat tapi berharga miring, para pembuat oplosan itu mencampurkan beberapa bahan berbahaya, seperti spiritus, alkohol 90 persen, atawa bahan kimia berbahaya lain.

Pemerintah terkesan membiarkan hal ini terjadi, bahkan kerap saling lempar tanggung jawab di antara instansi-instansi terkait.

Tak pernah ada sanksi keras.

Sangat sedikit pembuat minuman oplosan diseret sampai ke meja hijau.

Memang sempat terjadi kekosongan peraturan mengatur peredaran minuman keras di tingkat pusat ketika, pertengahan tahun lalu, MA membatalkan Kepres Nomor 3/997 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, sebab dasar hukumnya telah tiada.

Namun baru-baru ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Perpres Nomor 74/2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Dengan peraturan tersebut, minuman beralkohol produksi dalam negeri atau impor yang mengandung kadar alkohol di atas 5 persen digolongkan sebagai barang dalam pengawasan, baik produksi maupun peredarannya.

Selain itu, diatur standar mutunya, dan di mana minuman itu boleh dijual.

Sayangnya, aturan ini tak ditegakkan sungguh-sungguh.

Kalaupun ada pengawasan dari pemerintah, pengawasan itu kerap hanya untuk minuman keras legal.

Minuman keras ilegal, umumnya dibuat industri rumahan, nyaris tak “tersentuh”.

Aparat sering berkilah tak ada anggarannya, atau minuman oplosan bukanlah wewenangnya.

Kudu diakui, di sejumlah daerah, mengonsumsi minuman keras salah satu tradisi dilakukan turun-temurun.

Minuman keras menemani pada saat-saat tertentu, seperti acara perkawinan, kematian, atau pesta ritual lain.

Dengan jatuhnya banyak korban, pemerintah tak boleh diam.

Selain mengawasi ketat, mereka seharusnya juga mengampanyekan bahaya mengkonsumsi minuman keras oplosan.

Minuman oplosan ini masih banyak di pasar sebab pembelinya masih banyak, dan minimnya penegakan hukum.

Mata rantai inilah kudu diputus.

Pemerintah kudu bertanggung jawab atas maraknya minuman keras oplosan.

**** Opini/ Tempo.co

Related posts