Tak Cukup Satu Jokowi

– Indra Tranggono, Pemerhati Kebudayaan

Jakarta, Garut News ( Selasa, 18/03 – 2014 ).

Ilustrasi. (Foto: John DH).
Ilustrasi. (Foto: John DH).

Orang Indonesia punya tabiat unik: terlalu banyak berharap, termasuk kepada tokoh semacam Joko Widodo.

Gubernur DKI itu kini digadang-gadang menjadi Presiden RI, bukan hanya oleh Megawati dan PDIP, tapi juga publik pengagum Jokowi (panggilan akrab Joko Widodo).

Betapa berat beban Jokowi, apalagi jika kelak ia benar-benar terpilih menjadi Presiden RI.

Seluruh harapan rakyat ditumpahkan kepada dia.

Dan, biasanya rakyat hanya tahu beres.

Padahal, problem negara ini tumpang-tindih, silang-sengkarut, dan karut-marut, dari soal korupsi, keadilan, lapangan kerja, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dominasi modal asing, pluralisme, sampai multikulturalisme.

Di mata rakyat, Jokowi cenderung dianggap memiliki kemampuan berlapis-lapis dan bisa mengerjakan apa saja.

Hal ini dalam terminologi budaya Jawa disebut hangabehi.

Orang macam ini biasanya dipanggil Den Bei. Dan, diam-diam rakyat telah berharap Jokowi bisa menjadi Den Bei yang menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan.

Horizon harapan yang terlalu luas ini otomatis menjadi beban bagi Jokowi.

Kita berharap Jokowi tidak menjadi “korban” den-beisme.

Den-beisme telah tumbuh dalam masyarakat kita yang cenderung menggantungkan harapan kepada pihak atau orang lain.

Menunggu perubahan dari pihak atau orang lain telah menjadi psikologisme publik.

Psikologi rindu hero ini tampak juga dalam beberapa kasus.

Misalnya, kalau ada atlet bagus, ia pun dituntut masyarakat untuk bisa menyanyi, menjadi bintang film, bahkan menjadi pengkhotbah agama dan politikus.

Syukur-syukur dia bisa menyelamatkan Indonesia dari kehancuran.

Sekarang, gejala seperti itu juga masih terjadi, bahkan lebih “gila”.

Seorang pesohor-penyanyi, presenter, pelawak, bintang sinetron-“dipaksa” menjadi politikus oleh para pemilik perusahaan politik bernama partai politik.

Atau, mereka pun sengaja memaksakan diri untuk menjadi anggota badan legislatif, tanpa harus belajar politik.

Yang penting mereka punya uang, popularitas, dan penampilan keren.

Kompetensi dianggap “tidak terlalu penting”.    

Runtuhnya hukum kompetensi dalam jagat politik nasional disebabkan oleh (salah satunya) menguatnya kuasa uang, di mana parpol tak lebih dari lembaga usaha “mobil rental” untuk menuju pusat kekuasaan.

Efeknya sangat mengerikan: demokrasi gagal terwujud secara ideal karena dijalankan tanpa prasyarat kompetensi, transparansi, kesetaraan, dan penegakan hukum.

Krisis kebudayaan (etika dan etos) dalam politik di Indonesia menyebabkan publik tidak lagi sepenuhnya percaya kepada para penyelenggara.

Dalam situasi buram itu, Jokowi muncul secara fenomenal melalui kinerja yang penuh integritas, komitmen, kapabilitas, dan dedikasi.

Kultur blusukan, turun ke bawah, dan jemput bola salju masalah sangat melekat dalam dirinya.

Publik pun kagum.

Padahal, seluruh kebijakan yang dilakukan Jokowi sangat biasa dan memang menjadi kewajiban pejabat publik.

Namun, karena ia hanya “sendirian bekerja”-sementara yang lain memble atau bahkan nyolong-Jokowi menjadi tampak berkilau.

Kini, harapan seluruh pendamba perubahan dialamatkan kepada Jokowi.

Kita mestinya “kasihan” kepadanya.

Persoalan Indonesia tak bisa diselesaikan hanya oleh satu orang Jokowi.

Dibutuhkan ribuan Jokowi dari lintas bidang dan kepakaran yang dapat bersinergi dengan berbasis rasa saling percaya (berkomitmen).

Ini semua penting untuk menciptakan Indonesia yang lebih bermartabat.

*****

Kolom/artikel Tempo.co

Related posts

Leave a Comment