Tak Berhenti pada Anggoro

Tak Berhenti pada Anggoro
Besar Kecil Normal

Garut News ( Selasa, 04/01 – 2014 ).

Ilustrasi. (Foto: John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. (Foto: John Doddy Hidayat).
KPK kudu melanjutkan kembali pengusutan kasus pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Kemenhut.

Kasus ini terhenti ketika Anggoro Widjojo, salah satu tersangka penyuap pejabat Kemenhut, dan DPR, jadi buron.

Anggoro Direktur Bisnis PT Masaro Radiokom.

Masaro terbukti menyuap mendapatkan proyek senilai Rp180 miliar itu.

Putranefo Alexander, anak buah Anggoro di PT Masaro, divonis enam tahun penjara.

Yusuf Emir Faishal, bekas Ketua Komisi IV DPR, juga divonis 4,5 tahun penjara lantaran menerima suap sebesar Rp125 juta plus Sin$ 220 ribu (sekarang setara dengan Rp2,1 miliar).

Uang tersebut kemudian dibagi-bagikan pada anggota komisi lain.

Sejumlah pihak mengaku menerima duit tersebut, antara lain PKB dan anggota Komisi IV, Suswono, kini menjadi Menteri Pertanian.

Suswono mengaku menerima Rp50 juta, dan telah mengembalikannya ke KPK.

PKBP menyatakan mengembalikan uang Rp500 juta diberikan Yusuf menjadi anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.

Meski sudah mengembalikannya, para penerima duit itu sesungguhnya tak secara otomatis terlepas tuntutan hukum.

Pada Psl 4 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, tegas disebutkan pengembalian uang hasil korupsi tak menghapuskan pidana terhadap pelakunya.

Dalam penjelasannya juga dikatakan pengembalian kerugian keuangan negara atawa perekonomian negara hanya salah satu faktor meringankan.

Pengusutan kasus itu hingga tuntas juga kudu dilakukan lantaran salah satunya menyangkut kewibawaan KPK sendiri.

Bersama adiknya, Anggodo Widjojo, Anggoro juga menjadi tersangka kasus Masaro.

Anggodo terbukti mencoba menyuap pimpinan KPK Rp5,1 miliar agar Komisi menghentikan penyidikan kasus Masaro.

Ia juga didakwa berupaya menghalangi penyidikan.

Anggodo divonis empat tahun penjara.

Dalam kasus percobaan penyuapan ini jelas Anggodo tak sendiri.

Sejumlah nama, antara lain Ary Muladi, Edi Sumarsono, dan Yudi Prianto-anak Bibit Samad Riyanto, salah satu pemimpin KPK-juga disebut-sebut terlibat dalam kasus ini.

Tertangkapnya Anggoro, semestinya KPK memiliki kesempatan besar membongkar kasus ini sekaligus membersihkan daki mengendap lama.

Komisi juga kudu membuktikan Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah, dua pemimpin KPK dituding menerima suap dari Masaro, tak bersalah.

Keduanya sempat dijadikan tersangka oleh Mabes Polri lantaran dituding menyalahgunakan wewenang.

Kasus ini memicu perseteruan antara KPK, dan Kepolisian kemudian dikenal dengan sebutan “Cicak Vs Buaya”.

Penyelesaian kasus ini menjadi sangat penting sebab kasus Bibit-Chandra dihentikan tak melalui proses peradilan, melainkan dihentikan (deponeering) atas permintaan presiden.

Seyogianya KPK memprioritaskan kasus ini diselesaikan agar semuanya menjadi jelas.

**** Opini/Tempo.co

Related posts

Leave a Comment