Tahapan Relokasi PKL Malangbong Menyerupai “Benang Kusut”

0
78 views

Garut News ( Selasa, 25/08 – 2015 ).

Foto : John Doddy Hidayat.
Foto : John Doddy Hidayat.

Tahapan kegiatan relokasi “pedagang kaki lima” (PKL) di kawasan pasar, dan Alun-alun Malangbong Garut, Jawa Barat, ternyata hingga kini masih menyisakan masalah.

Lantaran penyelesaian sengketa tanah alun-alun antara ahli waris Raden Surayuda dengan Pemkab setempat, sejak didirikan sejumlah bangunan kios di sana sekitar empat tahun lalu hingga sekarang juga masih terkatung-katung.

Bahkan, penunjukan investor pelaksana pembangunan Pasar Malangbong pun masih patut dipertanyakan pula legalitasnya.

“Pasar Malangbong sejak awal direvitalisasi 2006 lalu hingga kini menyerupai benang kusut. Mulai status kepemilikan lahan saling klaim antara Pemkab dengan ahli waris, hingga penunjukkan investor tak terdapat kepastian hukum jelas,” ungkap Ketua DPD Laskar Indonesia Kabupaten Garut Dudi Supriadi, Senin (24/08-2015).

Alun-Alun Malangbong. (Foto : John Doddy Hidayat).
Alun-Alun Malangbong. (Foto : John Doddy Hidayat).

Dikatakan, aspek regulasi hukumnya, tak ada kejelasan menyangkut hubungan tata kerja mengatur kerja sama antara Pemkab Garut dengan PT Trie Mukti Pertama Putra membangun pasar tersebut.

PT Trie Mukti Pertama Putra pun mengklaim mengerjakan pembangunan Pasar Malangbong setelah mengambil alihnya dari pengembang sebelumnya, CV Panji Wulung.

Dia menuding, ada indikasi kejanggalan kasus tersebut. Selain tak jelasnya bentuk perjanjian kerja sama Pemkab dengan CV Panji Wulung, pengambilalihan oleh PT Trie Mukti Pertama Putra pun tak jelas sandaran hukumnya. Sebab saat itu tak ada perjanjian baru melalui Keputusan Bupati Garut.

“Masa tak ada satu lembar pun Keputusan Bupati terhadap PT Trie Mukti Pertama Putra? Sementara kerja sama Pemkab dengan CV Panji Wulung tak ada pencabutan,” sesal Dudi pula.

Malahan ironisnya lagi, lanjut Dudi, penyelesaian sengketa lahan pasar dan Alun-alun Malangbong antara Pemkab Garut dengan ahli waris Raden Surayuda tak kunjung ada kejelasan pula. Terutama menyangkut pelimpahan aset tanah itu ke Pemkab.

Karena itu, diharapkan Pemkab segera mengambil langkah agar penataan pasar dan Alun-alun Malangbong secepatnya tuntas. Jika dibiarkan, bisa berpotensi menjadi preseden buruk bagi Pemkab.

Hingga berita ditulis, Presiden Direktur PT Trie Mukti Pertama Putra, Aa Hermawan maupun manajer Heru Sulaksana sulit dihubungi melalui telepon selulernya untuk dikonfirmasi.

*******

Noel, Jdh.