Garut News ( Senin, 03/03 – 2014 ).
Pemilu masih dipercaya sebagai mekanisme demokrasi, tetapi caleg disodorkan partai politik tak sanggup menginspirasi rakyat.
Dewan Perwakilan Rakyat juga sulit berubah lantaran banyaknya politikus lama mencalonkan diri lagi.
Politikus Partai Demokrat itu belum jadi tersangka korupsi.
Ia baru sebatas saksi kasus suap Rudi Rubiandini, mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Namun “kedekatannya” dengan skandal ini membuat orang ragu integritasnya.
Pada dakwaan Rudi dinyatakan terdakwa tak hanya menerima suap dari kontraktor migas, tetapi juga memberikan tunjangan hari raya pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Rudi mengaku pernah memberikan THR sebesar US$ 200 atas permintaan Sutan Bhatoegana, memimpin Komisi Energi DPR.
Duit ini diberikan melalui Tri Yulianto, rekannya sekomisi sekaligus separtai.
Mereka membantah tudingan itu.
Kendati demikian, Tri mengakui pernah berjumpa Rudi, kemudian bertemu Sutan dan Johni Allen, juga politikus Demokrat, pada suatu restoran Juli tahun lalu.
Namun mereka menyangkal pembagian THR Rudi pada pertemuan itu.
Amat mengherankan, Demokrat, berslogan “cerdas, bersih, dan santun”, tetap memasang ketiga politikus itu sebagai caleg.
Wajah Sutan terpampang caleg di daerah pemilihan Sumatera Utara I.
Tri muncul di daerah pemilihan Jakarta I.
Sedangkan Johni Allen caleg di Sumatera II.
Benar, mereka belum terbukti dan belum tentu bersalah.
Tetapi, jika Demokrat peduli terhadap pentingnya “perubahan”, seharusnya partai ini menonjolkan figur baru.
Nyaris seluruh partai bersikap seperti Demokrat.
Partai Golkar, misalnya, masih memasang Zainudin Amali di daerah pemilihan Jawa Timur XI.
Padahal Wakil Ketua Komisi Energi DPR ini pun dikaitkan kasus Rudi.
Ia pernah diperiksa penyidik KPK, bahkan rumahnya digeledah.
Partai-partai seolah membodohi masyarakat, tak mengikuti rekam jejak semua politikus.
Bahkan terdapat politikus dijadikan tersangka korupsi tetap dipajang sebagai caleg.
Publik juga terbentur pada pilihan sulit.
Mungkin sebagian pemilih mencoblos wajah baru.
Namun cara ini juga seperti membeli kucing di dalam karung, belum tentu memunculkan legislator lebih bagus.
Peran partai amat penting memerbaiki kualitas anggota DPR dan DPR.
Partai bisa menyeleksi kadernya, termasuk politikus lama, lebih ketat.
Partai politik juga memiliki wewenang mengontrol perilaku politikusnya di Dewan.
Pengawasan partai lebih efektif dibanding Badan Kehormatan DPR.
Tetapi semua kesempatan ini disia-siakan.
Menonjolnya figur seperti Sutan Bhatoegana dengan segala perilakunya menggambarkan sikap partai kurang peduli terhadap perbaikan demokrasi.
*****
Opini/Tempo.co
