Surat BKN Resahkan Kalangan Pegawai Pemkab Garut

0
75 views
Ilustrasi.

Ilustrasi Fotografer : John Doddy Hidayat

Garut News ( Rabu, 07/09 – 2016 ).

Kalangan pegawai di lingkungan “Satuan Kerja Perangkat Daerah” (SKPD) Pemkab Garut yang organisasi tempat kerjanya ditarik ke Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, menjadi resah dengan adanya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bernomor K.26-30/V.71-1/99.

Lantaran, pada surat ditandatangani Kepala BKN, 15 Juli 2016 tersebut, tegas dinyatakan PNS tak bersedia dialihkan diancam hukuman disiplin, bahkan data kepegawaian database di BKN diblokir. Sehingga hak-hak selama ini diterima PNS bersangkutan hilang lantaran kepegawaiannya tak lagi diurusi BKN.

Ditariknya kelembagaan dari daerah kabupaten ke Provinsi maupun Pusat, ternyata tak menyisakan ruang bagi pegawainya membuat pilihan ikut pindah, atau tetap menjadi PNS daerah.

“Dalam pelaksanaannya, pengalihan pegawai itu kan tak semudah membalik telapak tangan karena ada beberapa konsekuensi mesti ditanggung. Semisal ada PNS harus pindah ke Provinsi karena dinasnya ditarik ke Provinsi. Namun ditolak Provinsi dengan alasan latar belakang akademiknya tak sesuai. Semua SKPD ditarik ke atas, disortir lagi oleh Provinsi. Ini kan membingungkan. Menurut Pusat, PNS itu mesti pindah ke Provinsi, tetapi Provinsi sendiri bisa menolaknya. Nah, bagaimana nasib PNS demikian?” ungkap Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Garut Sutarman, Selasa (06/09-2016).

Dikemukakan, pengalihan PNS dari daerah ke Provinsi maupun ke Pusat ditambah terbitnya Surat Kepala BKN ini, berpotensi merugikan sebagian PNS. Menolak dipindahkan, terancam diancam diblokir data kepegawaiannya pada database PNS di BKN. Sedangkan mengikuti dipindahkan pun tak ada jaminan menyangkut karir, dan status jabatannya.

“Padahal untuk mendapatkan jabatan dalam karir PNS itu berat, dan butuh waktu lama. Dengan kondisi sekarang, seolah-oleh mereka itu telah melakukan pelanggaran dan dikenai hukuman sanksi. Padahal hukuman atas pelanggaran PNS itu kan jelas diatur PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS. Belum lagi mesti memboyong keluarga pindah. Sebab belum tentu oleh Provinsi ditugaskan di daerah semula,” katanya.

Di lingkungan Dishut Garut, kata dia, terdapat sekitar 62 PNS mesti dialihkan ke provinsi karena kelembagaan Dishut Garut dibubarkan, dan ditarik ke Provinsi Jawa Barat.

Sebagai dampak terbentuknya Susunan Perangkat Daerah atau Satuan Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru Pemkab Garut hasil pelaksanaan Undang Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18/2016 tentang Perangkat Daerah.

“Ironis memang. Tak melanggar, tetapi banyak PNS jadi korban Undang Undang,” katanya pula lirih.

Menjadikan gundah, ungkapnya, terutama mengenai kepastian karir pegawai Dishut terkategori ahli dengan segudang sertifikat serta pengalaman pendidikan, dan pelatihan. Bukan saja menyangkut pegawai bersangkutan melainkan juga sangat dibutuhkan Garut.

“Kalau tenaga ahli ini masih ditempatkan di Garut masih bagus karena keahliannya bisa disumbangkan untuk kemajuan Garut. Tetapi ironis jika ternyata ditempatkan di daerah lain. Sehingga penerima manfaatnya daerah lain. Padahal Garut bersusah payah menyekolahkannya, malahan ditinggalkan,” imbuhnya.

Selain Dishut, ada sejumlah SKPD yang urusan atau Bidangnya hilang dan ditarik ke Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat.

Di antaranya Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan, Dinas Sumber Daya Alam dan Pertambangan, serta Dinas Perhubungan.

Diakui, suasana kerja di lingkungan Dishut Garut kini tak terlalu bergairah sebagaimana biasa, karena segera memasuki masa transisi. Pihaknya juga tak lagi terlibat dalam pengajuan program dalam pembahasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Garut Tahun 2017.
********
( nz, jdh ).

Ilustrasi.
Ilustrasi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here