Suap di Mahkamah Konstitusi

by

Garut News, ( Sabtu, 05/10 ).

Ilustrasi. (Ist).
Ilustrasi. (Ist).

Tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar oleh KPK dengan barang bukti uang senilai Rp3 miliar melengkapi bobroknya penegakan hukum di negeri ini.

Jika selama ini publik muak menyaksikan jual-beli hukum dilakukan jaksa, hakim, polisi, serta anggota parlemen, penangkapan Akil menjadi gong rusaknya perilaku penegak keadilan.

Akil wajah buruk hukum kita.

Sejak proses pemilihannya, mantan politikus Partai Golkar ini menjadi sorotan publik.

Opini majalah Tempo dan Editorial Koran Tempo juga memersoalkannya, April lalu.

Rekam jejaknya, menurut beberapa lembaga swadaya masyarakat termasuk Indonesia Corruption Watch, layak diragukan.

Ketika menjadi Wakil Ketua Komisi Hukum DPR, ia dicurigai menerima suap terkait pemekaran wilayah di Kalimantan Barat.

Ia dituding ikut menikmati dana Rp680 juta dari kas Kabupaten Sintang.

Tuduhan ini akhirnya menguap begitu saja.

Publik tak habis mengerti mengapa dulu DPR tak memertimbangkan rekam jejak buruk itu saat memilih Akil sebagai hakim konstitusi.

April lalu, masa jabatannya malah diperpanjang, kemudian terpilih menjadi Ketua MK.

Obyektivitas para politikus Senayan saat itu patut dipertanyakan kembali.

Kini semua menjadi bubur.

Kredibilitas Mahkamah Konstitusi dipertaruhkan lantaran Dewan asal-asalan memilih hakim konstitusi.

Padahal hakim konstitusi punya tugas berat, seperti memutuskan sengketa pemilihan kepala daerah, pembubaran partai, hingga urusan pemakzulan presiden dan wakil presiden.

Sebenarnya bau rasuah melibatkan Akil, dan Mahkamah Konstitusi tercium sejak lama.

Tiga tahun lalu Refly Harun, seorang pengacara, mengungkapkan adanya kesaksian Bupati Simalungun Jopinus Ramli Saragih mengaku pernah dimintai duit oleh Akil sebesar Rp1 miliar.

Permintaan ini berkaitan sengketa pemilihan kepala daerah Simalungun ditangani MK.

Kasus serupa menerpa hakim konstitusi lainnya, Arsyad Sanusi, dituduh menerima suap dari Dirwan Makhmud, calon Bupati Bengkulu Selatan.

Sayang, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. saat itu tak serius menelusuri kasus ini.

Kasusnya pun mandek.

Aroma rasuah di sekitar Akil rupanya kembali tercium.

Kali ini KPK menduga dia ingin mengatur pemenang dalam sengketa pemilihan bupati di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan di Lebak, Banten.

KPK seharusnya tak cuma berhenti pada Akil.

Terdapat dugaan dia tak bermain sendiri lantaran, sesuai ketentuan pada Undang-Undang Nomor 24/2003, keputusan MK bersifat kolegial.

Penangkapan Akil semestinya juga menjadi pil pahit bagi DPR, Mahkamah Agung, dan pemerintah.

Ketiga lembaga tinggi negara ini kudu lebih selektif memilih tiga wakil masing-masing di Mahkamah.

Calon hakim kudu benar-benar berkemampuan, memiliki rekam jejak baik, dan netral.

Selama ini mereka membikin persyaratan terlalu longgar sehingga hakim buruk pun bisa masuk.

Khalayak tak akan pernah rela apabila Mahkamah memiliki wewenang begitu besar diisi orang-orang integritas dan independensinya diragukan.

***** Opini/ Tempo.