Struktur OPD Pemkab Garut Bakal Sangat Berubah

0
56 views

Ilustrasi Fotografer : John Doddy Hidayat

Garut News ( Sabtu, 21/11 – 2015 ).

Ilustrasi.
Ilustrasi.

– Struktur “Organisasi Perangkat Daerah” (OPD) Kabupaten Garut 2016 diagendakan bakal berubah sangat mencolok. Bahkan populasi OPD berbentuk dinas, dan badan juga berkurang drastis.

Bupati Rudy Gunawan katakan, dilakukan sebagai tahap awal upaya peningkatan pelayanan pada masyarakat. Termasuk penyesuaian perubahan urusan pemerintahan berdasar Undangundang No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Berdasar undang-undang tersebut, banyak urusan maupun sub urusan semula kewenangan Pemkab, menjadi kewenangan pemerintah pusat atau provinsi,” katanya pada Penyampaian Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD setempat dengan bahasan Raperda APBD 2016 belum lama ini.

Namun katanya pula, hingga kini masih belum diperoleh gambaran OPD mana saja mengalami perubahan, nomenklatur maupun jumlahnya.

Lantaran hingga sekarang, Peraturan Pemerintah (PP) pengganti PP No 41/2007 tentang OPD masih belum turun.

“Penyesuaian sehubungan perubahan urusan pemerintahan berdasar UU 23/2014 dilakukan pada 2016. Khusus pengaturan perangkat daerah, memang diatur beberapa klausul prasyarat penataan perangkat daerah. Tetapi belum bisa dibuktikan gambaran utuh melakukannya karena hal-hal teknis. Pedoman penataan kelembagaan diatur RPP pengganti PP. 41/2007,” ungkapnya.

Kendati demikian, Pemkab tetap menyiapkan sejumlah rancangan penataan OPD baru itu. Antara lain, OPD berbentuk badan hanya fungsi kerja dengan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan pendidikan.

Satuan kerja tata kelola urusan wajib berkaitan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, pelayanan umum, dan tata ruang perumahan permukiman, ketentraman ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dimaksimalkan menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tipe A, dan tak digabungkan dengan urusan pemerintah daerah lainnya.

“Namun untuk urusan pekerjaan umum, tata ruang pertanian dan keuangan, dibentuk menjadi paling banyak dua dinas. Di luar urusan ini, meski wajib, tak harus berdiri sendiri menangani satu urusan. Tetapi bisa digabung urusan lain satu SKPD,” kata dia.

Kabag Organisasi Sekda Natsir Alwi mengemukakan, pembentukan perangkat daerah baru tersebut kemungkinan terealisasi pertengahan atau akhir 2016.

“Jadi saat ini kita belum bisa menyebutkan OPD di Garut itu nanti bagaimana. Ada berapa jumlah dinas dan badan. Tetapi tetap kita persiapkan sekarang, termasuk pengkajian kebutuhan jumlah pejabat berdasar analisis beban kerja, analisis jabatan, dan evaluasi jabatan. Sebab nanti, dinas itu ada tipe A, B, dan C. Lembaga teknis juga tak ada kantor melainkan hanya Badan,” beber Natsir, Jum’at (20/11-2015).

******

Noel, Jdh.