Struktur Kabinet Jokowi

0
46 views

Garut News ( Senin, 20/10 – 2014 ).

Ilustrasi. (Foto : John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. (Foto : John Doddy Hidayat).

Presiden Joko Widodo boleh saja mengubah struktur kabinet demi efisiensi dan memerlancar roda pemerintah.

Tetapi, biar perubahan ini tak terkesan “cuma asal beda” dengan pemerintah sebelumnya, ia mesti secepatnya membuktikan efektivitas struktur baru itu.

Struktur baru berjalan mulus apabila Jokowi pintar menempatkan figur yang pas. Soalnya, tak mudah memimpin lembaga baru.

Misalnya, siapa pun ditugaskan menjadi Menteri Koordinator Maritim, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, ia harus bekerja ekstra-keras.

Lantaran pos ini baru, ia mesti menata kementerian sebelum menggerakkannya melaksanakan program.

Tak hanya menambah menteri koordinator selama ini hanya tiga menjadi empat, Jokowi juga berencana menggabungkan beberapa kementerian.

Bidang pendidikan tinggi, yang selama ini masuk Kementerian Pendidikan, digabung dengan Kementerian Riset dan Teknologi.

Perubahan ini mencuatkan nama baru: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi.

Ada pula Kementerian Kedaulatan Pangan, merupakan gabungan bidang pertanian dan perikanan, yang dalam kabinet Susilo Bambang Yudhoyono masing-masing masuk pos terpisah: Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan.

Urusan sepele segera disiapkan tentu saja anggaran perubahan nama. Biaya perubahan nomenklatur satu kementerian diperkirakan sebesar Rp 80-120 miliar-Rp 1 miliar di antaranya cuma untuk kop surat.

Presiden Jokowi juga mesti menentukan di mana kementerian itu akan berkantor, terutama bagi pos baru, seperti Menteri Koordinator Maritim.

Jangan sampai proses perubahan itu berantakan seperti yang terjadi pada era Presiden Abdurrahman Wahid.

Saat itu Gus Dur melebur Kementerian Pertanian dengan Kementerian Kehutanan. Ternyata kementerian baru dipimpin Bungaran Saragih ini tak bisa berjalan mulus.

Akibatnya, pada Kabinet Gotong Royong, dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri, kedua kementerian itu kembali dipisah.

Kegagalan peleburan kementerian biasanya disebabkan gesekan keras di kalangan pejabat teknis. Karena itu, menteri memimpinnya kudu mampu mengakomodasi kepentingan pejabat dan pegawai semula berasal dari kementerian berbeda.

Proses peleburan selalu tak mudah. Bahkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara pernah menghitung, agar kementerian baru bisa efektif bekerja, dibutuhkan waktu minimal satu tahun.

Itulah ganjalan perlu diantisipasi Jokowi bersama wakilnya, Jusuf Kalla. Perubahan struktur bertujuan membuat birokrasi berjalan lebih gesit dan efisien bisa meleset apabila tak disiapkan matang.

Proses penggabungan pun perlu dikawal ketat. Duet ini tak boleh gagal menata kementerian baru sebab hal tersebut menghambat pelaksanaan program mereka janjikan dalam kampanye.

******

Opini/Tempo.co

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here