Strategi Militer dalam Politik

Seno Gumira Ajidarma,
Wartawan

Garut News ( Senin, 19/05 – 2014 ).

Ilustrasi. (Foto : John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. (Foto : John Doddy Hidayat).

Terhadap strategi militer, telah dilakukan banyak adaptasi, agar strategi itu dapat diterapkan dalam pertempuran di dunia sipil.

Dengan kata lain, selain untuk bisnis dan manajemen, strategi militer dapat diberlakukan dalam persaingan politik.

Dari khazanah klasik, Seni Perang karya Sun Tzu  (544-496 SM) dan Buku Lima Cincin karya Miyamoto Musashi (1584-1645) adalah yang paling populer, sehingga tergolong pembunuh waktu luang yang banyak dijual di bandara.

Tidak kurang dari pendiri pabrik kelontong elektronik Panasonic, Konosuke Matsushita (1894-1989), mencatat: “Segenap anggota staf kami wajib membaca Seni Perang karya Suhu Sun dan menerapkan ajarannya secara luwes, sehingga perusahaan saya akan berkembang.” (Minford, 2008: ix).

Sebaliknya, Mao Zedong (1893-1976), yang bersama Tentara Merah telah melakukan long march selama setahun (1934-1935) dari Ruijin ke Xi’an, maupun berbagai pertempuran melawan tentara fasis Jepang dan nasionalis Kuomintang, ternyata sampai 1936 belum pernah membaca Sun Tzu-kecuali sejumlah kutipan dalam “Catatan-catatan dalam Kelas” (Jikun, 1993: 4).

Ini menunjukkan bahwa, bagi Mao, yang sebetulnya adalah pemimpin dan ideolog partai, persoalannya bukanlah perbedaan militer dengan sipil, melainkan bahwa dalam kedua ranah itu sama-sama diperlukan strategi.

Meski disebut sebagai jenius strategi perang, sebetulnya yang bekerja adalah imajinasi tentang strategi berdasarkan bakat politik Mao.

Dengan begitu, strategi perang militer bisa diterapkan dalam politik, dan sebaliknya kiat-kiat politik yang rumit bukan tak berguna dalam pemenangan perang.

Dalam berbagai wacana operasi militer, sering terdengar istilah “pendekatan teritorial” yang sangat politis, ketika pihak militer dituntut untuk “bertempur” dengan memenangkan keberpihakan sipil di wilayah yang dikuasainya.

Bahkan Sun Tzu pun berpikir bahwa perang adalah kemungkinan terakhir, sehingga, meskipun berjudul Seni Perang, konteks pertempurannya tak selalu dalam pemahaman militer menghadapi medan.

Postulat Sun Tzu terkenal: “Bertempur seratus kali dan mendapat seratus kemenangan bukanlah yang terbaik dari yang terbaik. Menundukkan lawan tanpa sekalipun bertempur adalah yang terbaik dari yang terbaik.”

Artinya, betapa pun politik itu merupakan alternatif yang lebih baik daripada perang.

Ini juga mengarah kepada pengertian bahwa dunia politik bisa menjadi penyaluran bakat para ahli siasat, ahli taktik, dan strategi militer.

Baik dalam keadaan para ahli ini sudah pensiun maupun karena kasus tertentu lantas tidak menjadi anggota militer lagi.

Keanggotaan terbatasi aturan, tapi militerisme jelas tak akan lepas hanya karena berstatus sipil.

Bukan tak mungkin, politik identitasnya di dunia politik justru mengandalkan militerisme sebagai ideologi!

Masalahnya, benarkah alih wahana dari strategi militer menuju strategi politik ini bisa menghilangkan ciri kekerasan yang merupakan unikum militer?

Dalam hal orang sipil yang terpaksa berperang seperti Mao, dikatakannya, “Kami tidak membawa satu pun buku ketika kami bertempur. Yang kami lakukan adalah menganalisis situasi pertarungan antara musuh dan diri kami, (yakni) kondisi aktualnya.” (ibidem).

Meskipun buku yang dimaksud Mao itu adalah buku-buku siasat perang dari zaman klasik Tiongkok, misalnya Kisah Tiga Negara (Luo Guanzhong, abad ke-14), tetapi yang harus dicatat: Mao tidak membawa-bawa kesipilannya dalam ranah militer.

Mungkinkah jika posisinya dibalik akan berlangsung kesetaraan serupa, bahwa dalam ranah sipil para praktisi siasat militer melucuti diri dari kemiliteran, dalam pengertian melepas faktor kekerasannya?

Perkara ini merupakan kasus adaptasi atau alih wahana.

Dengan meminjam kasus alih wahana dari teks ke film dan sebaliknya, dapat diacu bahwa secara teoretis terdapat tiga garis besar tipe-tipe alih wahana, yakni (a) transposisi (nyaris tanpa penyesuaian), (b) commentary (keasliannya dinegosiasikan), dan (c) analogi (terleburkan dalam wahana tujuan, sampai tak dikenali meski tetap terhubungkan) (Cartmell & Whelehan, 1999: 8).

Adapun alih wahana itu sendiri merupakan proses hibrida, yang berlangsung dengan berbagai faktor determinan, seperti (1) keaslian, (2) kesetiaan, dan (3) faktor sosial historis (ketiganya terhubungkan kepada nostalgia sejarah), serta (4) pemujaan dan (5) ideologi (keduanya terhubungkan kepada makna, kesenangan, dan kebutuhan akan identitas sosial).

Dalam penerapan strategi militer para eks-jenderal yang “mendadak dangdut” (baca: mendadak jadi politikus) di dunia politik, para pengamat dapat membaca dan memperkirakan strategi politiknya berdasarkan konstruksi teoretik tersebut.

Akan dapat diperbincangkan, apakah dalam strategi politik itu militerismenya masih dominan, bernegosiasi dengan cara-cara sipil, atau melebur sama sekali.

********

Kolom/Artikel : Tempo.co

Related posts

Leave a Comment