Stop Pernyataan Tak Pro-Pemberantasan Korupsi

0
11 views

Garut News ( Jum’at, 05/06 – 2015 ).

Ilustrasi Muhammad Erwin Ramadhan.
Ilustrasi Muhammad Erwin Ramadhan.

Sebaiknya Wakil Presiden Jusuf Kalla tak mudah mengumbar pernyataan, terutama terkait upaya pemberantasan korupsi.

Dalam beberapa kesempatan, pernyataan Kalla justru tak produktif, dan terkesan tak pro-pemberantasan korupsi.

Pernyataan Kalla terakhir, tentang permaklumannya terhadap keengganan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso melaporkan kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Kalla, harta Budi tak seberapa, sehingga tak terlalu bermasalah jika ia tak melapor ke KPK.

Melalui pernyataannya itu, Kalla seolah-olah membenarkan ketakpatuhan Budi Waseso terhadap undang-undang. Pada Pasal 5 Undang-Undang No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme disebutkan, penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaannya.

Jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri jelas tergolong penyelenggara negara yang terkena kewajiban melapor.

Memang tak ada sanksi hukum bagi pejabat tak melaporkan harta kekayaannya, tetapi ia bisa mendapat sanksi administratif dari atasannya. Yang lebih penting, keengganan itu menunjukkan arogansi pejabat negara, dan celakanya Wakil Presiden Jusuf Kalla malah mendukungnya.

Bukan sekali ini saja Kalla terkesan tak mendukung kebijakan antikorupsi. Maret lalu, Kalla juga menyatakan dukungannya terhadap pemberian remisi kepada terpidana korupsi dengan alasan “remisi adalah bagian dari hukuman itu sendiri”.

Kalla semestinya tahu, meski remisi menjadi hak para terpidana, pemberian keringanan hukuman kepada koruptor melukai rasa keadilan masyarakat. Rakyat selalu mengingat bagaimana para pencuri kelas teri bisa dihukum lebih berat daripada koruptor.

Pemerintah Jokowi-JK berkomitmen memberantas korupsi. Karena itu, semua pejabat pemerintah wajib mendukung lembaga pemberantasan korupsi, seperti KPK, dan segala aturan menopang upaya pemberantasan korupsi.

Selain itu, Jusuf Kalla tak boleh membuka celah bagi siapa pun memerlemah aturan dan pelaksanaan pemberantasan korupsi. Kalla juga sepatutnya memberi teladan bagi pejabat negara lain dengan mengeluarkan pernyataan tegas dalam pemberantasan korupsi.

Pernyataan Kalla acap kabur, bermakna ganda, atau malah terkesan mendukung para koruptor. Pernyataan seperti itu bisa menjadi bumerang bagi kebijakan pemerintah memberantas korupsi.

Peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi dikeluarkan Transparency International tahun ini membaik, dari urutan ke-114 menjadi posisi ke-107.

Tentu ini kabar baik, dan menunjukkan langkah-langkah pemberantasan korupsi di negeri ini berada di jalan benar.

Tetapi perlu dicatat, posisi kita masih jauh di bawah negara-negara tetangga, seperti Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura.

Kita tentu berharap peringkat Indonesia terus naik di tahun-tahun mendatang. Pernyataan Kalla tak pro-pemberantasan korupsi bisa saja membuat kita berjalan mundur.*

********

Opini Tempo.co