Sterilisasi Stasiun Kereta

by

Garut News ( Kamis, 05/12 ).

Ilustrasi, Tembok Jebol Menjadi Jalan Pintas Memasuki Kawasan Terminal Kampung Rambutan. (Foto : John Doddy Hidayat).
Ilustrasi, Tembok Jebol Menjadi Jalan Pintas Memasuki Kawasan Terminal Kampung Rambutan. (Foto : John Doddy Hidayat).

Suka atawa tidak, PT Kereta Api Indonesia berhak sepihak menertibkan stasiun.

Di antara tindakan penertiban itu, termasuk pembersihan peron dan lingkungannya dari pedagang, serta penutupan perlintasan “jalan tikus”.

Siapa pun keberatan mesti belajar menghadapi kenyataan, terdapat kawasan penggunaannya memang diatur eksklusif.

Stasiun masuk kategori ini.

Undang-Undang Nomor 23/2007 tentang Perkeretaapian memuat ketentuan tentang area-area tak bisa sembarangan dimasuki publik.

Atas dasar ini pula, PT KAI mensterilkan stasiun-stasiun di lintasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi, bertujuan memusatkan jalan keluar-masuk di satu pintu, terkait diberlakukannya tiket elektronik.

Sebelumnya, stasiun mirip pasar saja.

Dan lantaran ada banyak sudut terbuka, baik orang berkarcis maupun tidak sama-sama bisa masuk.

Pelanggaran ditenggang selama bertahun-tahun itu menyulitkan upaya mengembalikan pengoperasian stasiun secara normal.

Merupakan pengetahuan umum, di banyak stasiun berdampingan dengan perkampungan, terdapat “jalan tikus”.

Biasanya ini, jalan pintas menghubungkan perkampungan dengan wilayah lain “di balik” stasiun.

Jalan ini memungkinkan orang ilegal memasuki area stasiun.

Di perkampungan dekat Stasiun UI, Depok, misalnya, ada Jalan Pepaya.

Jalan ini memungkinkan orang memintas, melalui Stasiun UI, menuju Universitas Indonesia atawa sebaliknya ke Jalan Margonda.

Warga setempat juga tak perlu memutar jauh mengakses stasiun atawa kampus UI.

Sterilisasi stasiun mengakibatkan jalan-jalan seperti ini ditutup.

Betapapun kelirunya keberadaan “jalan tikus”, bisa dipahami jika warga setempat memprotes penutupannya.

Yang sulit diterima pikiran waras, dalam sterilisasi Stasiun UI, ancaman menyertai protes.

Seorang mengklaim anggota Front Pembela Islam Depok mengultimatum akan membakar stasiun jika Jalan Pepaya tak juga dibuka.

Pembakaran, jika memang dilakukan, hanya menimbulkan kerugian umum–perjalanan orang-orang biasa bermula dari Stasiun UI terpaksa beralih ke stasiun lain.

Sejauh ini PT KAI tak goyah pada pendiriannya, tetap menutup akses Jalan Pepaya.

Demi menghindarkan anarkisme, ada baiknya PT KAI berupaya merangkul Pemerintah Kota Depok.

Bagaimanapun, soal jalan akses di luar area stasiun urusan pemerintah kota.

Tanpa diajak pun semestinya tak ada perkara mencegah Pemerintah Depok mendekati PT KAI dan, terutama, warga perkampungan sekitar Jalan Pepaya.

Langkah ini malahan sebenarnya bisa dilakukan lebih awal.

Sayangnya, inisiatif seperti ini bukan tindakan populer; kerap hal ini terjadi semata lantaran belenggu prinsip sempit “bereskan urusanmu, kalau bisa sekalian urusanku”.

Kalaupun prinsip itu hendak dipegang hidup-mati, Wali Kota Depok toh tetap punya tugas mendidik warganya mematuhi aturan perkeretaapian.

Opini Tempo.co