Sosialisasi Jaminan Kesehatan

Garut News ( Sabtu, 04/01-2014 ).

Ilustrasi, Menjaga dan Memelihara Kesehatan, Jauh Lebih Baik Daripada Mengobati. (Foto: John).
Ilustrasi, Menjaga dan Memelihara Kesehatan, Jauh Lebih Baik Daripada Mengobati. (Foto: John).

Diluncurkannya program “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial” (BPJS) Kesehatan pekan ini merupakan langkah maju.

Memang masih banyak masalah yang harus diatasi.

Program ini juga sempat tertunda lantaran beragam alasan.

Namun, setelah dinyatakan resmi berlaku per 1 Januari lalu, program ini tak boleh gagal.

Kewajiban konstitusional negara menjamin kesehatan warganya dipertaruhkan di sini.

Lubang-lubang kelemahan pun mesti diatasi.

Program yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini sangat penting sebab menyangkut jaminan kesehatan bagi sedikitnya 176 juta penduduk.

Pada prinsipnya, program menjadi bagian dari system jaminan sosial ini, semacam asuransi massal bagi rakyat Indonesia.

Lewat program ini, masyarakat miskin mendapat bantuan membayar premi asuransi kesehatan sebesar Rp19.225 per bulan.

Untuk non-pegawai negeri, premi yang kudu dibayar mulai dari Rp25.500 hingga Rp59.500.

Adapun pegawai negeri, anggota TNI, dan Polri membayar premi lima persen dari gaji per keluarga per bulan.

Besaran angka premi itu, memang tak bisa memuaskan semua pihak.

Kalangan dokter dan rumah sakit khawatir premi itu tak akan cukup melayani lonjakan permintaan pelayanan kesehatan.

Sebaliknya, kalangan buruh merasa premi itu terlalu berat.

Mereka juga merasa tak perlu kudu membayar premi BPJS karena UU No. 3/1992 tentang Jamsostek menyebutkan, biaya kesehatan ditanggung pengusaha.

Masih ada soal lain, terbatasnya pengertian masyarakat tentang pentingnya mengikuti program BPJS Kesehatan.

Banyak belum paham, program ini sebetulnya menguntungkan mereka.

Di sisi lain, pedoman pelayanan peserta BPJS pun masih simpang-siur.

Beberapa rumah sakit kebingungan menetapkan mekanisme pelayanan peserta, lantaran petunjuk pelaksanaan tak tersosialisasi maksimal.

Semua itulah kudu segera diatasi pemerintah.

Langkah pertama kudu dilakukan adalah segera membuat peraturan presiden atawa peraturan pemerintah untuk undang-undang tentang BPJS itu.

Sedikitnya ada 16 regulasi turunan dari UU BPJS ini kudu disediakan.

Sebagian turunan sudah diterbitkan, namun sebagian lain belum.

Salah satunya, misalnya, mengenai tumpang-tindih pelaksanaan BPJS dan Jamsostek.

Akibatnya, muncul kebingungan, bukan hanya di kalangan pekerja, tetapi juga pengusaha.

Para pengusaha mengeluh, di satu sisi mereka tetap kudu menjalankan kewajibannya membayar Jamsostek, di sisi lain mereka juga harus membayar premi pekerjanya untuk BPJS.

Kebingungan itu bisa diatasi jika pemerintah segera menuntaskan semua aturan pelaksanaan undang-undang tentang BPJS.

Inilah kudu dipercepat.

Apalagi UU BPJS itu, berlaku lebih dari setahun lalu.

Jika pemerintah memercepat pembuatan aturan pelaksanaan diperlukan, sosialisasi program BPJS bisa lebih mudah dilakukan.

Janganlah program sepenting ini tersendat gara-gara proses sosialisasi tak maksimal.

****** Opini/Tempo.co

Related posts

Leave a Comment