You are here
Solusi Suriah yang Tak Membawa Solusi Uncategorized 

Solusi Suriah yang Tak Membawa Solusi

Volker Perthes, Direktur Stiftung Wissenschaft und Politik, Lembaga Urusan Internasional dan Keamanan di Berlin, Jerman

Jakarta, Garut News ( Senin, 28/10 ).

Ilustrasi. (Ist).
Ilustrasi. (Ist).

RENCANA Rusia-Amerika memusnahkan senjata kimia Suriah-yang sekarang tercantum dalam Resolusi 2118 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa-bisa membuka jalan bagi pendekatan yang lebih konstruktif guna mengakhiri perang saudara di negeri itu, karena Dewan Keamanan juga menuntut agar Konferensi Jenewa II yang sudah lama direncanakan mengenai Suriah tersebut diselenggarakan secepat mungkin.

Pemusnahan timbunan senjata kimia Suriah dan dimulainya proses politik untuk mengakhiri perang itu juga harus dilakukan serempak.

Praktisnya, upaya memverifikasi, mengamankan, dan selanjutnya memusnahkan timbunan besar senjata kimia Suriah itu tidak bisa dilaksanakan tanpa setidak-tidaknya berlaku gencatan senjata yang langgeng.

Tapi kedua proses ini perlu juga disinkronkan karena alasan-alasan lainnya.

Di samping penderitaan rakyat akibat perang yang sekarang masih berlanjut di Suriah, kita juga harus menyadari potensi konsekuensi yang mengerikan di kawasan ini.

Sedangkan orang sekarang khawatir akan “Libanonisasi” Suriah-terpecah-belahnya negeri itu menjadi kawasan-kawasan kuasi-merdeka.

Tapi fragmentasi Suriah bukan satu-satunya skenario yang bisa terwujud.

Sesungguhnya, metafora Libanon itu terlalu lunak.

Berbeda dengan Libanon selama terjadinya perang saudara selama 15 tahun di negeri itu, tidak ada kekuatan regional saat ini yang mampu membendung perang di Suriah tersebut meluber keluar dari perbatasan negeri.

Akibatnya, ada kemungkinan disintegrasi Suriah bakal mengguncang seluruh tatanan negara-negara yang terbentuk di Timur Tengah pasca-Perang Dunia I (atau pasca-Usmaniyah)-juga dikenal sebagai tatanan “Sykes-Picot”.

Ketidakstabilan di seluruh kawasan ini bukan cuma skenario teoretis.

Ia mengikuti perkembangan di lapangan.

Kontur politik di Libanon mulai mengabur di bawah tekanan konflik yang terjadi di Suriah.

Suatu zona kontrol yang secara de facto dikuasai Hizbullah dan tentara Suriah telah muncul di antara kawasan Baalbek dan Homs, yang membentang di sepanjang perbatasan Libanon-Suriah.

Begitu juga, perang telah menciptakan kondisi yang sangat cair di daerah-daerah mayoritas Kurdi di Irak dan Suriah.

Sejak jatuhnya Saddam Hussein, Pemerintah Kawasan Kurdi (KRG) di Irak utara dengan efektif telah menciptakan otonomi de facto sehubungan dengan pemerintah pusat di Bagdad.

Perkembangan regional dan domestik ini bisa mendorong otoritas Kurdi di Erbil, ibu kota mereka, ke arah pernyataan kemerdekaan formal.

Dengan pendapatan dari minyak dan hubungan baik dengan Turki, suatu negara demikian bisa bertahan.

Sesungguhnya KRG telah menjelaskan bahwa ia menghormati kedaulatan Turki dan tidak akan campur tangan soal hubungan pemerintah Turki dengan warga Kurdi.

Dan, demi keamanannya sendiri, KRG berusaha memperluas kekuasaannya secara formal ataupun informal ke kawasan Suriah utara.

Diterimanya proyek pembangunan suatu negara Kurdi yang melintasi perbatasan yang saat ini dikuasai KRG bergantung pada, antara lain, skala ambisi nasional Kurdi itu sendiri.

Dari perspektif Turki, suatu konfederasi kawasan tenggara Suriah dengan kawasan yang dikuasai KRG bisa diterima daripada menyaksikan berlanjutnya pergolakan di kalangan masyarakat Kurdi.

Apalagi Partai Pekerja Kurdi (PKK) yang anti-Turki berkuasa di sepanjang perbatasannya dengan Suriah.

Sebaliknya, setiap usaha oleh KRG untuk membentuk suatu koridor ke Laut Tengah pasti bakal ditentang bukan hanya oleh Turki, tapi juga oleh kelompok-kelompok bertikai lainnya di Suriah.

Namun apa artinya kemerdekaan Kurdi ini bagi bagian-bagian di Irak lainnya?

Ini bukan cuma persoalan wilayah, perbatasan, dan minyak, tapi juga persoalan yang menyangkut keseimbangan kekuasaan.

Dengan keluarnya Kurdi sebagai unsur konstituen ketiga-di samping Arab Syiah dan Sunni, dari dunia politik Irak, maka polarisasi sektarian di negeri ini kemungkinan besar bakal makin dalam.

Lagi pula, kemerdekaan Kurdi bisa menggalakkan tuntutan otonomi di provinsi-provinsi mayoritas Sunni yang berbatasan dengan Suriah, Yordania, dan Arab Saudi-kawasan ketiga di mana perang di Suriah telah mengaburkan perbatasan internasional di kawasan itu.

Hubungan sosial, kesukuan, dan ekonomi antara Provinsi Deir al-Zour di Suriah dan Provinsi Anbar di Irak sangat kuat dan makin diperkuat, sementara kontrol pemerintah Suriah dan Irak melonggar.

Sungguh mengejutkan, betapa banyak pengamat kawasan ini tampaknya berharap atau khawatir akan perkembangan tersebut yang, bagaimanapun juga, bakal berujung hampir otomatis pada suatu “Sykes-Picot baru”-yaitu pada terbentuknya suatu tatanan regional yang baru di Timur Tengah yang diciptakan negara-negara besar saat ini (search Google mengenai “Sykes Picot baru” dalam bahasa Arab dibuka 52.600 peselancar).

Ekspektasi semacam itu jelas tidak realistis.

Eropa dan Amerika telah belajar-serta Cina, Rusia, dan lainnya telah belajar dari pengalaman Barat-bahwa kekuatan-kekuatan luar tidak dapat merekayasa politik atau tatanan regional di Timur Tengah.

Daripada memikirkan atau mengatur perbatasan baru, kekuatan-kekuatan luar sebaiknya berfokus pada upaya mempertahankan kesatuan Suriah.

Konferensi Jenewa II, yang direncanakan itu, merupakan langkah awal yang perlu diambil.

Sebenarnya banyak alasan mengapa kita pesimistis mengenai kesediaan pihak-pihak yang bertikai di Suriah melibatkan diri dalam negosiasi yang serius.

Sesungguhnya tidak satu pun negara-tidak Rusia, AS, Iran, Arab Saudi, atau negara-negara-negara luar lainnya, baik yang mendukung rezim maupun oposisi-bisa menjamin Konferensi Jenewa II ini bakal berhasil.

Tapi semua bisa meningkatkan akuisisi negosiasi dengan menyampaikan pesan yang sama kepada klien klien mereka di Suriah bahwa mereka tidak lagi mengharapkan kemenangan militer satu pihak atas pihak lainnya.

Maka itu, Rusia dan Iran harus mengatakan kepada Presiden Suriah Bashar al-Assad bahwa mereka tidak akan mendukung upayanya memenangi sengketa secara militer.

Arab Saudi, AS, Turki, dan lainnya harus juga mengatakan kepada Koalisi Nasional Kekuatan Revolusioner dan Oposisi Suriah bahwa ia tidak akan memenangi sengketa di medan perang.

Kelompok Salafi harus mendengarkan pesan ini dari Arab Saudi juga.

Dan Turki serta Qatar harus menyampaikan pesan yang sama kepada Al-Ikhwan al-Muslimun.

Pesan kepada semua kelompok ini harus konsisten: kami akan terus mendukung kalian searah politik, finansial, dan dalam negosiasi dengan rezim Suriah, tapi kami tidak lagi akan mendukung penyelesaian secara militer.

Pesan semacam ini akan menjadi insentif yang kuat bagi mereka untuk datang ke Jenewa.

Pihak-pihak yang bertikai mulai berunding dengan serius hanya jika mereka tahu bahwa alternatif-alternatif lainnya berada di luar jangkauan. *

**** Tempo.co

Related posts

Leave a Comment