Skandal PNS Karangpawitan Bukan Hanya Kesalahan Ww

0
140 views

Garut News ( Selasa, 14/10 – 2014 ).

Ilustrasi. Jangan Hanya Sebatas Slogan. (Foto : John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. Jangan Hanya Sebatas Slogan. (Foto : John Doddy Hidayat).

Skandal PNS Pemerintah Kecamatan Karangpawitan, Garut, Jawa Barat, terindikasi kuat membolos selama dua tahun.

Tetapi tetap bergaji juga menerima tunjangan jabatannya menjadikan Pemkab setempat seperti meradang bahkan kepanasan terbakar jenggot.

Apalagi, kasus terindikasi menabrak “Peraturan Pemerintah” (PP) Nomor 53/2010 Tentang Disiplin PNS tersebut, bermuara terjadinya rangkap jabatan struktural eselon IVa sehingga bisa berpotensi merugikan keuangan negara.

Asep S Farouk. (Foto : John Doddy Hidayat).
Asep S Farouk. (Foto : John Doddy Hidayat).

Kegalauan dan saling menyalahkan pun sempat merebak pada kalangan “Satuan Kerja Perangkat Daerah” (SKPD) menyusul terungkapnya temuan skandal itu.

Pemerintah Kecamatan Karangpawitan pun, malahan sempat dituding pihak paling bertanggung jawab.

Lantaran kendati sempat melaporkan kasus ini pada “Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan” (BKPP), namun tak pernah menyampaikannya secara resmi atawa tertulis berbentuk Berita Acara Pemeriksaan Perkara (BAP) dilengkapi dokumen pendukungnya.

Meski demikian, akhirnya belakangan Pemkab mengakui ada ketelodoran hingga kasus tersebut terjadi selama dua tahun lamanya.

Kepala BKPP Garut, Asep Sulaeman Farouq katakan pihaknya menerima laporan pengaduan kasus itu dari Pemerintah Kecamatan Karangpawitan pada Agustus 2014 lalu.

Langkah investigasi pun sempat dilakukan staf Bidang “Kesejahteraan dan Disiplin” (Kesdis) mengumpulkan bukti-bukti tertulis.

Termasuk mendatangi langsung PNS bersangkutan diketahui menjabat Kasie Kesra Karangpawitan berinisial Ww, ternyata informasi tersebut benar.

“Seharusnya segala tunjangan diterimanya ditangguhkan, sesuai ketentuan peraturan disiplin PNS. Maka kami langsung memprosesnya. Juga soal tunjangan jabatannya harus dikembalikan (ke negara),” katanya, Senin (13/10/2014).

Farouk juga menyesalkan kasus ini baru diketahui justru setelah di kalangan pegawai ribut membicarakan jabatan Ww selaku Kasie Kesra Karangpawitan ternyata diisi pula pejabat lain berinisial N.

Asep tak membantah kasus tersebut terjadi akibat adanya kelalaian dan keteledoran Pemkab Garut sendiri, mulai pemerintah Kecamatan Karangpawitan hingga BKPP, dan pihak terkait lain.

“Memang seharusnya ada SK pemberhentian jabatan dulu, baru SK pengangkatan. Kita menempatkan pejabat baru di Kasie Kesra Karangpawitan karena waktu itu pihak Camat meminta pengisian karena jabatan tersebut katanya kosong. Ya, mestinya maklumlah, dari 490 orang yang dilantik kalau ada satu dua orang tak sesuai atau keliru, memang kesannya tetap saja banyak salah,” kata Asep pula.

Dikemukakan pihaknya segera memanggil Camat Karangpawitan, dan Ww untuk diklarifikasi terkait proses penyelesaian kasus tersebut.

*******

Noel, Jdh.