“Si Laras Kujang” Tingkatkan Kinerja Pemkab Garut

0
103 views
Agus Kurniawan, S.Si. ME.

Garut News ( Selasa, 22/05 – 2018 ).

“Mewujudkan Pemerintahan Bersih, dan Bebas dari KKN

Oleh : Agus Kurniawan, S.Si. ME. 

Agus Kurniawan, S.Si. ME.

Penguatan akuntabilitas kinerja, salah satu program dilaksanakan dalam reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan bersih, dan bebas dari KKN, juga meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas, serta akuntabilitas kinerja birokrasi.

Penguatan akuntabilitas tersebut, dilaksanakan dengan penerapan “Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” (SAKIP) sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29/2014 Tentang SAKIP.

Tim Work, yang Solid.

Berdasar evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Garut 2017 dilakukan Kemenpan RB, terdapat beberapa rekomendasi di antaranya membangun budaya kinerja dengan menyelaraskan ukuran kinerja, proses bisnis, kompetensi pegawai, serta mekanisme “monitoring dan evaluasi” (monev) kinerja berkelanjutan.

Serta melakukan penyempurnaan pada Indikator Kinerja Utama, mulai level OPD hingga indikator kinerja pada level Eselon III, dan IV. Sehingga bisa tercipta keselarasan penjabaran (cascade down) kinerja, sejak level pemerintah kabupaten sampai ke individu pegawai.

Dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, juga kebijakan teknis Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah terkait upaya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Garut.

Penguatan kualitas akuntabilitas kinerja.

Dengan kondisi yang kini dihadapi antara lain : 1. Penyusunan perencanaan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah berbasis teknologi informasi baru pada level Kepala SKPD (eselon II), belum menyeluruh ke level eselon III dan IV ;

2. Pengukuran keselarasan perencanaan pembangunan daerah baru dilakukan berupa keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan belum sepenuhnya  mengukur keselarasan kinerja secara berjenjang;

3. Penyelarasan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis organisasi, baru dilakukan pada level kabupaten dan SKPD atau belum mencapai indikator kinerja level eselon III dan IV untuk me – review keselarasan program kegiatan, dan komponen anggaran terhadap tujuan serta sasaran strategis yang ditetapkan;

4. Pemahaman masih beragam dari SDM perencana mengenai perumusan keselarasan penjabaran (cascade down) kinerja dari level pemerintah kabupaten sampai ke individu pegawai;

Salah-satu Potensi Andalan Garut.

Menelisik permasalahan yang ada, dan kondisi diharapkan pada area organisasi. Maka gagasan area perubahan untuk proyek perubahan dilakukan pada laboratorium kepemimpinan oleh Agus Kurniawan, S.Si.ME., selaku peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan I/2018 pada Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I  Lembaga Administrasi Negara, Jatinangor Sumedang.

Adalah melalui penerapan “Si Laras Kujang” (Sistem Informasi Penyelarasan Kinerja Utama Berjenjang) sebagai piranti menyelenggarakan penyelarasan perencanaan kinerja utama organisasi secara berjenjang dari level Kepala SKPD hingga eselon di bawahnya, dan level individu.

Sinergitas.

Agar pelaksanaan penyusunan dan penyelarasan kinerja utama dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka diperlukan suatu sistem informasi yang bisa membantu proses input data kinerja, pengolahan data kinerja, identifikasi keselarasan indikator kinerja,  pengukuran dan evaluasi data kinerja secara berjenjang, serta cepat, tepat, lengkap dan cermat.

Sejalan kemajuan teknologi, penerapan sistem informasi penyelarasan kinerja utama berbasis teknologi informasi diharapkan dapat menjadi salah satu upaya perubahan terobosan maupun inovasi meningkatkan kualitas perencanaan kinerja SKPD.

“Sehingga proses penyelarasan kinerja dapat dilakukan lebih mudah, cepat, cermat, tepat, dan lengkap”

Kompak.

Selain itu, melalui penerapan Si Laras Kujang, diharapkan pula mendorong internalisasi SAKIP sampai pada level individu pegawai, dan dapat menjadi suatu katalis membangun “budaya berkinerja” di lingkungan aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan dimilikinya sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, sehingga mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sedangkan tahapan kuci pelaksanaan proyek perubahan ini terdiri : 1. Melakukan pembentukan Tim Kerja sebagai Tim Efektif yang membantu pelaksanaan proyek perubahan;

2. Melakukan mobilisasi dukungan stakeholder (pemangku kepentingaan) berkaitan pelaksanaan proyek perubahan, baik internal maupun eksternal;

3. Merancang pengembangan Sistem Informasi Penyelarasan Kinerja Utama Berjenjang (Si Laras Kujang) sebagai alat/tools berbasis teknologi informasi untuk penyusunan dan penyelarasan kinerja (verifikasi) secara berjenjang mulai dari dari level indikator kinerja utama SKPD sampai kinerja level individu;

4. Menyusun Standar Operasional Prosedur penyelarasan penjabaran (cascade down) kinerja utama;

5. Menyusun Buku Panduan penggunaan Sistem Informasi Penyelarasan Kinerja Utama Berjenjang (Si Laras Kujang);

6. Melakukan Ujicoba aplikasi Si Laras Kujang;

7. Melakukan sosialisasi, pelatihan, dan implementasi penggunaan Sistem Informasi Penyelarasan Kinerja Utama Berjenjang (Si Laras Kujang);

8. Melakukan legalisasi penggunaan Si Laras Kujang;

9. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanan untuk pengembangan lebih lanjut terhadap Sistem Informasi Penyelarasan Kinerja Utama  Berjenjang (Si Laras Kujang);

Kemudian berikut output kunci pelaksanaan proyek perubahan ini meliputi :1. Aplikasi Si Laras Kujang

2. SOP Si Laras Kujang

3. Panduan Si Laras Kujang

4. Bimtek Si Laras Kujang

5. Regulasi Si Laras Kujang

6. Adanya Database Perjanjian Kinerja Berjenjang

7. Komitmen dan Kerjasama Tim Efektif

8. Dukungan Stakeholders

Dengan diterapkannya Si Laras Kujang itu, dipastikan bisa menjadi suatu bentuk ikhtiar Pemerintah Kabupaten Garut mendorong penguatan akuntabilitas kinerja, juga merupakan salah satu program pembangunan Nasional dilaksanakan dalam reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

Disusul bisa meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Penguatan akuntabilitas tersebut, sebagai wujud penerapan SAKIP sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29/2014 tentang SAKIP.

********
Penulis : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada “Badan Perencanaan Pembangunan Daerah” (Bappeda) kabupaten setempat.

Fotografer : John  Doddy Hidayat.