Setoran Profit Sharing Swasta Dipertanyakan Laskar Indonesia

0
8 views
Berkondisi Sangat Memilukan.
Kondisi Pasar Darurat Leles pada, Sabtu (04/05–2019).

“Kekurangannya Rp6.505.103.457,00 Seharusnya Rp13.010.206.875,00”

Garut News ( Jum’at, 11/10 – 2019 ).

Inilah yang dipertanyakan DPD Laskar Indonesia Kabupaten Garut, berupa adanya kekurangan setoran profit sharing dari swasta ke kas daerah Pemkab Garut. Lho, kenapa?

Kekurangan setoran profit sharing, itu senilai Rp6.505.103.457,00 dari seharusnya Rp13.010.206.875,00 berdasar perjanjian kerja sama pembangunan Pasar Limbangan, dan Pasar Cibatu berskema ‘Build Operate Transfer’ (BOT), atau Bangun Guna Serah.

Temuan tersebut diperoleh dari ‘Laporan Hasil Pemeriksaan’ (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas ‘Laporan Keuangan Pemerintah Daerah’ (LHP LKPD) Kabupaten Garut Tahun 2018.

“Mesti ada penjelasan, keuntungan setoran profit sharing dari swasta atas BOT Pasar Limbangan, dan Pasar Cibatu semestinya diterima Pemkab Garut Rp13 miliar lebih, kok baru dibayarkan Rp6 miliar? Apakah memang swasta tak memenuhi kewajiban, atau pihak Pemkab Garut tak serius melakukan penagihan, atau bagaimana ? tandas Ketua DPD Laskar Indonesia Garut Dudi Supriyadi, Kamis (10/10-2019).

Menurut dia, pihaknya jauh-jauh hari melayangkan surat ke SKPD Pemkab Garut terkait meminta penjelasan berikut tindak lanjut mengenai temuan pada LHP BPK RI atas LKPD Garut 2018 tersebut. Namun hingga kini tak kunjung mendapatkan jawaban.

“Kami sebagai rakyat tentu berhak tahu benar tidaknya, efektif tidaknya aset dan uang negara/daerah hakikatnya uang rakyat itu dikelola pemerintah daerah. Apalagi, nyaris semua pembangunan pasar di Garut ini, baik bersekema BOT maupun didanai APBD, terus bermasalah. Termasuk pembangunan Pasar Leles yang amburadul, namun anehnya terus dilanjut begitu saja seakan tak ada masalah,” ungkap Dudi.

Selain fakta pelaksanaan pembangunannya amburadul tak selesai tepat waktu, lanjut Dudi, pada pembangunan Pasar Leles serta pembuatan pasar daruratnya juga ditemukan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp623.171.905,33, dan denda minimal Rp106.094.205,00.

Bahkan yang lebih menjengkelkan, kata Dudi, selalu saja ada temuan pada LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Garut setiap tahunnya, terutama berkaitan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk Tahun Anggaran 2018, temuan itu didapatkan pada 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Garut dengan potensi total kerugian keuangan negara/daerah mencapai Rp9.808.054.405,30.

*******

(Abisyamil, JDH/Fotografer : John Doddy Hidayat).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here