Setiap Pekan Terdapat Gugatan Cerai Pegawai Pemkab Garut

0
167 views

Ilustrasi Repro Fotografer : John Doddy Hidayat

Garut News ( Jum’at, 30/10 – 2015 ).

aa30Skandal gugatan perceraian rumah tangga pada kalangan pegawai Pemkab Garut dinilai tinggi, menyusul setiap pekan “Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan” (BKD) kabupaten setempat, mendapat surat pengajuan izin perceraian, terutama dari PNS perempuan.

“Setiap pekan ada saja satu-dua surat pengajuan izin cerai saya tandatangani. Tetapi jumlah persisnya selama 2015 ini, datanya masih direkap,” kata Kepala BKD Asep Sulaeman Farouq, Jum’at (30/10-2015).

Dikemukakan, PNS mengajukan izin perceraian kebanyakan berasal dari kalangan guru. Menurut dia wajar sebab jumlah PNS guru jauh lebih banyak daripada PNS lain.

aa31Dari sekitar 20.000 PNS di lingkungan Pemkab, terdapat 16.000 di antaranya tenaga pendidik atau guru.

Sedangkan alibi terjadinya perceraian beragam. Meski Farouk tak menampik selama ini terjadi pergeseran nilai, pola, dan gaya hidup PNS. Kata dia hal tersebut berpengaruh terhadap meningkatnya tingkat perceraian.

“Naiknya pendapatan, termasuk tunjangan sertifikasi, bisa menjadikan PNS perempuan merasa mandiri dan ketergantungannya pada suami kian berkurang. Begitu pun PNS laki-laki, sikapnya terhadap istri bisa lain ketika pendapatan ekonomi bertambah,” katanya.

Dijelaskan, kendati pihaknya berkewajiban melakukan mediasi pasangan suami istri PNS di ambang perceraian rumah tangga, umumnya mereka mengajukan izin perceraian nyaris dipastikan bulat bercerai. Baik cerai talak maupun cerai gugat.

“Sebab sebelum ke BKD, izin perceraian PNS itu diajukan dulu ke unit kerja atau SKPD bersangkutan. Di SKPD itulah dilakukan pembinaan dan mediasi agar perceraian bisa urung. Baru jika tak bisa dimediasi, SKPD mengeluarkan rekomendasi pengajuan izin perceraian ke BKD,” ungkap Asep.

Dikatakan pula, perceraian maupun pernikahan dilakukan PNS mesti ada izin dari Bupati melalui BKD. Sehingga perceraian dilakukan tanpa ada rekomendasi dari BKD dinilai pelanggaran.

Rekomendasi BKD antara lain bertujuan sebagai salah satu cara pengawasan terhadap pembayaran tunjangan PNS, tertib administrasi, serta pembinaan kepegawaian, katanya pula.

********

Noel, Jdh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here