Setelah Lolosnya TKI Wilfrida

0
48 views

Ilustrasi Fotografer : John Doddy Hidayat.

Garut News ( Kamis, 27/08 – 2015 ).

pistolokeLolosnya tenaga kerja Indonesia (TKI) Wilfrida Soik dari hukuman mati di Malaysia menunjukkan hasil optimal bakal diperoleh jika dilakukan langkah serius dalam menangani TKI bermasalah di luar negeri.

Pemerintah diminta terus melanjutkan ikhtiar serupa lantaran saat ini masih banyak TKI tersangkut perkara hukum di luar negeri-di antaranya terancam hukuman mati. Komitmen Presiden Joko Widodo memerbaiki perlindungan terhadap TKI kudu konsisten diwujudkan.

Wilfrida dinyatakan tak bersalah oleh Mahkamah Rayuan Putrajaya dalam kasus pembunuhan terhadap majikannya. Mahkamah menyebutkan pembunuhan itu terjadi karena Wilfrida mengalami gangguan kejiwaan.

Putusan ini menguatkan vonis dari Mahkamah Tinggi Kota Bharu. Wilfrida saat ini dirawat di Rumah Sakit Jiwa Permai Johor Bahru sampai kelak dinyatakan sembuh total.

Penilaian dokter atas kondisi kejiwaan Wilfrida akan disampaikan kepada Sultan Kelantan sebagai pertimbangan untuk memberikan pengampunan.

Sejak awal kasus Wilfrida ini masuk ranah hukum, Kementerian Luar Negeri, melalui KBRI Kuala Lumpur, menyatakan memberikan pendampingan dan advokasi. Beberapa politikus pun ikut mengulurkan perhatian dan bantuan langsung, seperti yang dilakukan Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto, dan Rieke Diah Pitaloka dari PDIP.

Bisa jadi, gerakan itu berpengaruh terhadap putusan di Mahkamah.

Perlindungan terhadap TKI mestinya tak kendur setelah sukses kasus pendampingan Wilfrida tersebut. Masih banyak anak bangsa bekerja di luar negeri dan sebagian di antaranya tersangkut perkara hukum.

Diperkirakan saat ini terdapat lebih dari enam juta TKI dan 92 ribu di antaranya tersangkut perkara hukum. Dari angka itu, 278 orang terancam hukuman mati. Sudah pasti Kementerian Luar Negeri memiliki sistem dan mekanisme baku menangani persoalan semacam ini.

Yang dibutuhkan kini keseriusan dan daya tahan yang tinggi untuk menyelamatkan mereka. Presiden semestinya memberikan perhatian khusus dalam soal ini. Apalagi Presiden selalu berjanji negara harus hadir untuk melindungi TKI bermasalah di negeri orang.

Langkah lainnya menuntaskan pekerjaan rumah di hulu terkatung-katung selama bertahun-tahun, yakni merevisi Undang-Undang Nomor 39/2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Konstruksi aturan ini terbukti belum mampu memberikan perlindungan layak bagi TKI. Di sana, para pekerja dipandang sebagai komoditas sehingga terbuka celah terjadinya perdagangan orang.

Saat ini revisi aturan tersebut masuk prioritas Program Legislasi Nasional DPR 2015. Ini titik terang melegakan dan, karena itu, kudu dikawal agar revisi berada di jalur tepat, yakni berorientasi pada perlindungan TKI. Dan bukan kepentingan pihak lain.

********

Opini Tempo.co

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here