Setelah Hadi Poernomo Tersangka

Garut News ( Jum’at, 25/04 – 2014 ).

Ilustrasi. Sebuah Vila di Kampung Panawuan, Tarogong Kidul, Garut, Jabar, Disita KPK. (Foto: John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. Sebuah Vila di Kampung Panawuan, Tarogong Kidul, Garut, Jabar, Kini Disita KPK. (Foto: John Doddy Hidayat).

Penetapan Hadi Poernomo sebagai tersangka korupsi pajak, tamparan bagi Dewan Perwakilan Rakyat.

Parlemen ternyata meloloskan figur tak bersih memimpin Badan Pemeriksa Keuangan.

Fenomena seperti ini terus berulang apabila DPR tak memerbaiki mekanisme pemilihan pimpinan BPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan “kado istimewa” itu tak lama setelah Hadi mengakhiri masa jabatan Ketua BPK.

Hadi dijerat kasus penyalahgunaan wewenang ketika menjabat Direktur Jenderal Pajak pada 2001-2006.

Hadi menulis nota dinas, mengabulkan keberatan Bank Central Asia atas tagihan pajak Rp375 miliar.

Padahal, menurut hasil telaah tim Direktorat Pajak, keberatan itu semestinya ditolak.

Walau amat terlambat, langkah KPK perlu dihargai.

Penetapan Hadi sebagai tersangka bisa menjadi momentum membersihkan kantor perpajakan.

Maklum, selama ini kantor pajak, salah satu lembaga diyakini masih “kotor” dan sarat permainan.

Tentu saja, ujung-ujungnya duit.

Belum maksimalnya pemberantasan korupsi di lembaga ini membuat kebocoran pajak diperkirakan masih sangat besar, bisa mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.

Sebelumnya, memang banyak korupsi di kantor pajak diungkap, tetapi menangani bukanlah KPK.

Di antaranya kasus Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika.

Dua kasus pegawai pajak ini hingga sekarang tak terbongkar tuntas.

Banyak perusahaan atawa pihak bermain mata dengan Gayus, dan Dhana tak diusut kepolisian, serta kejaksaan.

Kali ini KPK diharapkan mengusut serius kasus Hadi, dan korupsi pajak lain.

Harta tersangka melimpah-ruah juga perlu dicurigai.

Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara per 9 Februari 2010, kekayaan Hadi mencapai Rp38,8 miliar.

Sebagian besar hartanya dinyatakan berasal dari hibah? modus kerap dipakai menyembunyikan hasil korupsi.

Kasus Poernomo juga pelajaran penting bagi DPR.

Boleh saja Dewan memiliki sederet wewenang menentukan pejabat penting, termasuk pimpinan BPK.

Tetapi wewenang Dewan besar merugikan diri sendiri apabila tak sanggup mengelola baik, apalagi cenderung menyalahgunakannya.

Publik kini memertanyakan kredibilitas sejumlah lembaga penting di negeri ini gara-gara DPR kurang selektif memilih orang-orang memimpinnya.

Sebelum kasus Hadi Poernomo, masyarakat muak atas terbongkarnya suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Baik Hadi maupun Akil, figur diorbitkan DPR.

Anggota DPR periode mendatang sebaiknya tak terjerembap kesalahan sama.

Mereka mesti berhati-hati menyeleksi calon pemimpin di lembaga sepenting BPK.

Kesalahan memilih Hadi Poernomo jelas berakibat buruk.

Sekalipun ia dijerat kasus lama, tetap saja BPK tercoreng.

*******

Opini/Tempo.co

Related posts