“Irfan : komitmen Rudy mereformasi birokrasi perlu dipertanyakan. Salah satunya lelang jabatan eselon dua, dicurigai hanya mengamankan kedudukan dari pada kebutuhan yang ada. Rotasi/mutasi sejumlah pejabat beberapa waktu lalu pun terindikasi sangat politis, dan lebih demi kepentingan kelompok tertentu”
Garut News ( Senin, 05/05 – 2014 ).
Kalangan mahasiswa tergabung “Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia” (PMII) Kabupaten Garut, Jawa Barat, menghadiahi bupati setempat, Rudy Gunawan replika kuburan.
Lantaran Rudy dinilai gagal merealisasikan beragam janji program seratus hari kinerjanya.
Cindera mata itu diberikan saat mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor bupati, Jalan Pembangunan, terkait seratus hari kerja Bupati Rudy Gunawan beserta wakilnya, Helmi Budiman, Senin (05/05-2014).
Tetapi pengunjuk rasa hanya bisa menempatkan replika kuburan bertuliskan Arab “Innaa Lillaahi wa Innaa Ilaihi Rooji’uun”, serta tulisan latin Bupati dan Wakil Bupati Garut, di depan pintu gerbang masuk kantor bupati dan wakilnya .
Sebab pintu gerbang tertutup rapat di bawah penjagaan ketat aparat kepolisian.
Sehingga, mereka pengunjukrasa hanya bisa berorasi menyatakan sikap, sambil sebagian lain mengacung-acungkan spanduk, dan membagi-bagikan pamflet.
Mereka juga sempat melakukan do’a bersama dan ‘tahlilan’, simbol duka cita atas ‘kematian’ bupati beserta wakilnya.
Massa menuntut Rudy membersihkan birokrasi di Kabupaten Garut dari kepentingan-kepentingan kelompok.
Mewujudkan Pemkab bebas “korupsi kolusi dan nepotisme” (KKN).
Selain itu, juga mendesak mewujudkan pelayanan publik lebih baik, memerbaiki sistem pendidikan di Kabupaten Garut, dan menaikkan “upah minimum kabupaten” (UMK).
Sebelum meninggalkan lokasi dan menuju gedung DPRD Garut, massa pengunjukrasa sempat membakar replika kuburan terbuat dari kertas itu.
Koordinator aksi, Irfan Apriansyah mengemukakan, pemberian replika kuburan pada Bupati Rudy dan wakilnya Helmi Budiman tersebut, bentuk ungkapan ketidakpuasan mereka atas kinerja bupati beserta wakilnya selama seratus hari pasca dilantik pada 23 Januari 2014 lalu.
“Semua proram dijanjikan tak satupun teralisasi atawa terselesaikan. Dan ini kegagalan mereka memimpin Kabupaten Garut,” tandasnya, lantang.
Kata Irfan, komitmen Rudy melakukan reformasi birokrasi perlu dipertanyakan.
Salah satunya mengenai lelang jabatan eselon dua, dicurigai hanya upaya mengamankan kedudukannya dari pada kebutuhan yang ada. Rotasi/mutasi sejumlah pejabat beberapa waktu lalu pun terindikasi sangat politis, dan lebih demi kepentingan kelompok tertentu.
“Momentum seratus hari kerja Bupati Rudy ini mestinya bisa menjadi tolok ukur keberhasilan mereka memimpin Garut. Tetapi nyatanya, janji-janji politik Rudy tak mengubah apapun selama seratus hari Bupati Rudy bekerja. Maka kami berikan nilai merah untuk seratus hari kerja Bupati Rudy ini,” ungkapnya.
Sebelumnya, berlangsng dialog dengan sejumlah Ormas dan LSM di Gedung Pendopo Garut, Jum’at (2/5/14), Bupati Garut Rudy Gunawan menyatakan permintaan maaf atas pelbagai program dijanjikan selama 100 hari kerja bersama wakilnya Helmi Budiman belum menampakkan hasil.
“Saya mengakui masih banyak kekurangan memimpin Garut, baik persoalan infrastruktur, pelayanan publik, termasuk janji politik kampanye belum teralisasi,” katanya ketika itu.
Rudy pun menegaskan dirinya menyiapkan langkah upaya merealisasikan pelbagai program dan janji politiknya, dituangkan pada “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah” (RPJMD) 2014-2019.
Sebagai pondasi agar semua program kegiatan bisa dilaksanakan baik, selama dirinya memimpin Kabupaten Garut lima tahun ke depan, katanya pula.
******
Noel, JDH.
