Sembilan Parpol Tertutup Dilaporkan pada Komisi Informasi

by

Garut News, ( Senin, 21/10 ).

Ilustrasi. (Ist).
Ilustrasi. (Ist).

Garut Governance Watch (G2W), melaporkan sembilan parpol peserta Pemilu Provinsi Jawa Barat pada Komisi Informasi.

Lantaran dipicu parpol tersebut enggan memberikan informasi diminta G2W terkait anggaran partai, program kerja, dan struktural partai.

Sembilan parpol ini, di antaranya Partai Demokrat, PKS, Golkar, PDI Perjuangan, PPP, PKB, Gerindra, Hanura, serta PAN.

“Surat permohonan sengketa disampaikan pada Komisi Informasi, awal Oktober kemarin,” ungkap Sekjen G2W, Dedi Rosadi, Senin (21/10).

Kata dia, sebelum mengadukan ke Komisi Informasi, pihaknya pun berulangkali mengirimkan surat permohonan permintaan data informasi pada sembilan parpol itu, sejak Agustus 2013 lalu.

Bahkan katanya, surat keberatan atas tak diresponnya permohonan juga dilayangkan, namun hingga kini tak pula ditanggapi.

Sikap parpol ini, dinilai melakukan pembangkangan terhadap undang-undang Nomor 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik, sebab tak menjalankan kewajiban sebagai badan publik.

Padahal data diminta juga bukan merupakan data dikecualikan.

“Kalau para pimpinan parpol paham, data kami minta bisa menguntungkan mereka juga. Sebab secara langsung bisa diakses kader, dan pemilihnya nanti,” katanya pula.

Dia berpendapat, tujuan permohonan data, membangun parpol lebih transparan, dan akuntabel.

Selain itu, juga mengetahui dan memahami relasi terdapat pada parpol, mulai sumber dana atawa penyumbang.

“Data ini pun, sebagai upaya mencegah terjadinya korupsi pendanaan parpol. Selain itu, kita juga ingin mengetahui program digulirkan partai terutama pada pendidikan politik bagi kader, dan masyarakat,” ungkapnya.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Dan Satriana, membenarkan menerima sengketa publik G2W.

Bahkan dia berjanji, segera menggelar sidang ajudikasi.

“Jadwal sidang ajudikasi direncanakan digelar, Jumat besok,” tandasnya.

Pada sidang pertama, pihaknya hanya melakukan pemeriksaan awal.

Materinya, pemeriksaan kedudukan hukum pemohon, dan termohon serta jangka waktu pengajuan permohonan sengketa.

Persidangan itu, akan merekomendasikan mediasi antara pemohon dan termohon.

“Apabila tak terdapat kesepakan pada mediasi, maka dilanjutkan pada persidangan kedua beragenda pemeriksaan materi sengketa,” ungkapnya.

“Persidangan dengan delapan parpol lainnya digelar awal November mendatang,” katanya.

****** SZ, JDH.