Selera Calon Kapolri Partai Islam

0
13 views

– Arfanda Siregar, Pengamat Gerakan dan Politik Islam

Jakarta, Garut News ( Senin, 19/01 – 2015 ).

Ilustrasi. (ANTARA/Widodo S. Jusuf).
Ilustrasi. (ANTARA/Widodo S. Jusuf).

Sayang beribu sayang, partai-partai Islam yang tergabung dalam koalisi pendukung Prabowo dan Koalisi Indonesia Hebat berselera sama dengan partai nasionalis dalam memilih calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yaitu menerima Komjen Budi Gunawan yang telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka.

Secara telanjang hal tersebut sama saja mengiklankan kepada khalayak bahwa partai Islam tak mempunyai identitas keislaman yang seharusnya menjadi brand mereka di belantika perpolitikan nasional.

Mengapa tak istikamah menjalankan nilai Islam dalam berpolitik?

Syarat-syarat menjadi pemimpin sesuai dengan ajaran Islam seharusnya menjadi referensi menilai siapa pun calon Kapolri.

Islam mensyaratkan bahwa pemimpin harus amanah. Bagaimana mungkin seorang yang dinyatakan cacat moral karena korupsi masih dianggap layak menjadi calon Kapolri.

Memang harus diakui, mencari pemimpin amanah di tubuh Polri sangat sulit. Bukan rahasia umum lagi bahwa institusi tersebut merupakan “sarang” koruptor.

Berdasarkan hasil survei Global Corruption Barometer 2013, yang melibatkan 114 ribu responden di 107 negara, terungkap bahwa Kepolisian Indonesia menduduki peringkat pertama terkorup, disusul oleh parlemen dan pengadilan.

Data tersebut seharusnya menjadi dasar partai Islam tak berselera sama dengan partai nasionalis ketika memilih calon Kapolri.

Sudah tahu di tubuh Polri miskin pemimpin amanah, masih juga asal-asalan memilih calon Kapolri. Mencari pemimpin amanah di tubuh Polri ibarat mencari jarum di tumpukan jerami, memerlukan kerja keras, selektif, dan independen.

Bukan sekadar menyenangkan partai koalisi.

Apakah kepentingan politik yang membuat partai Islam melupakan identitas keislamannya?

Pada zaman Sukarno, partai-partai Islam, seperti Masyumi, NU, Syarikat Islam, dan Perti, yang berada di Konstituante, sangat menjunjung tinggi identitas keislamannya.

Di parlemen, mereka selalu berbeda dengan partai nasionalis, seperti PNI, PKI, dan Sosialis. Partai Islam, yang dipelopori Partai Masyumi, menjadi “partner tanding” partai nasionalis di Konstituante dengan perjuangan menegakkan nilai Islam atas berbagai persoalan kenegaraan, termasuk memilih pemimpin.

Sementara itu, partai nasionalis, yang dipelopori PNI dan PKI, memperjuangkan nilai Pancasila terhadap berbagai persoalan kenegaraan.

Para politikus partai Islam saat itu tak sekadar jualan ayat demi menangguk dukungan konstituen. Mereka argumentatif manakala menggambarkan Islam sebagai sistem nilai yang sempurna, menyeluruh, dan solutif.

Mereka tak segan-segan menolak para pemimpin yang cacat moral.

Tokoh Masyumi memiliki integritas dan komitmen tinggi terhadap cita-cita perjuangan. Mereka kerap berbeda pendapat dengan Sukarno dan sering berujung pada pemenjaraan.

Meski demikian, mereka tetap konsisten mengusung nilai-nilai Islam.

Tidak seperti partai Islam zaman sekarang, bukan saja tak jelas identitas keislamannya, terlebih lagi dengan sadar memilih calon Kapolri yang berlawanan dengan keislaman.

*******

Kolom/Artikel Tempo.co