Seleksi Masuk Mahasiswa dan Rekayasa Sosial

Darmaningtyas,
Pengamat Pendidikan

Garut News ( Jum’at, 06/06 – 2014 ).

Ilustrasi. Gedung Rasunawa atawa Rumah Susun Sewa Mahasiswa di Garut ini Hingga kini Masih Belum Maksimal Termanfaatkan. (Foto: John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. Gedung Rasunawa atawa Rumah Susun Sewa Mahasiswa di Garut ini Hingga kini Masih Belum Maksimal Termanfaatkan. (Foto: John Doddy Hidayat).

Sistem penerimaan calon mahasiswa baru melalui jalur undangan terus berlanjut.

Sistem ini dilaksanakan sejak awal dekade 1980-an melalui program Proyek Perintis II (PP II).

Pada periode berikutnya, sistem tersebut diadopsi menjadi PMDK (Penelusuran Minat dan Kemampuan).

Bedanya, pada PP II, pesertanya terbatas hanya beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) terkemuka.

Sedangkan pada PMDK diikuti oleh semua PTN, tapi jumlah calon mahasiswa yang diterima melalui jalur PMDK sekitar 10 persen saja.

Sedangkan jalur undangan ini menjaring 60 persen dari total calon mahasiswa baru.

Sistem penerimaan calon mahasiswa baru melalui jalur undangan ini patut dicermati karena akan memiliki dampak sosial dan budaya yang amat luas, terutama terkait dengan formasi sosial yang akan terbentuk di masyarakat pada masa mendatang.

Hal ini terkait dengan salah satu kriteria penerimaan calon mahasiswa baru yang didasarkan pada track record sekolah.

SMA-SMA yang memiliki track record lulusannya banyak diterima di PTN terkemuka, sebut saja SMA favorit, akan mendapat porsi lebih banyak dibanding SMA-SMA yang tidak memiliki track record yang bagus atau tidak favorit.

Akhirnya, meskipun yang satu memiliki nilai rapor rata-rata 9 tapi berasal dari SMA yang tidak favorit, dan satu lagi memiliki nilai rapor rata-rata 8,5 tapi berasal dari SMA favorit, maka yang memiliki peluang besar untuk diterima adalah justru yang nilainya 8,5.

Berdasarkan hasil penelusuran data alumnus SMA-SMA negeri favorit di beberapa kota menunjukkan bahwa mereka cukup mendominasi penerimaan calon mahasiswa baru di PTN melalui jalur undangan.

Sebagai contoh, lulusan SMAN 8 Jakarta, yang cukup populer, pada 2014 ini ada 99 dari 359 (27,57 persen) lulusannya lolos melalui jalur undangan di ITB, UI, UNS, UNPAD, dan IPB.

Hal yang sama dialami SMAN 3 Bandung, SMAN 5 dan 11 Surabaya, serta SMAN 1 dan 3 Yogyakarta.

Rata-rata alumnus mereka yang diterima di PTN terkemuka melalui jalur undangan mendekati angka 100 atau bahkan lebih.

SMAN 1 Yogyakarta, misalnya, pada 2013 mencapai 167 murid dan 2014 mencapai 121 murid.

Bila dikombinasikan dengan ujian masuk melalui seleksi bersama, alumnus dari SMA negeri favorit yang diterima di PTN mencapai 80-100 persen, ibarat pindah kelas saja.

Dilihat dari penyebaran wilayah geografisnya, daerah-daerah yang memiliki murid diterima melalui jalur undangan berkisar 10-15 ribu adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Sedangkan Sumatera Utara, Riau, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, dan DKI Jakarta berjumlah 5.000-10.000 murid.

Daerah-daerah lain, termasuk DIY, jumlah lulusan SMA yang diterima melalui jalur undangan di bawah 5.000 murid.

Data di atas memperlihatkan adanya pengelompokan golongan tertentu saja di PTN-PTN kita, baik secara mikro (asal sekolah) maupun makro (asal daerah).

PTN terkemuka (di Jawa) akan dihuni oleh mayoritas dari SMA tertentu yang dikenal favorit dan dari daerah-daerah yang mampu mengantarkan warganya lolos ke jalur undangan lebih dari 10 ribu orang setiap tahunnya.

Bila PTN, terlebih yang berbentuk universitas, dihuni hanya oleh kelompok masyarakat tertentu, sesungguhnya kurang sehat.

Karena itu, berarti akan melahirkan satu jenis golongan masyarakat tertentu juga yang sifatnya elitis.

Dan, dengan didukung oleh budaya geng-gengan (mafia) yang berbasis alumnus pada saat bekerja, PTN memiliki andil besar dalam membentuk formasi sosial yang timpang dan kurang sehat.

Ini jelas kurang baik untuk kepentingan integrasi bangsa dan integrasi sosial.

Formasi sosial yang demikian amat rapuh karena mudah digoyang dengan isu ketidakadilan dan kedaerahan.

Keberadaan SMA favorit itu memang perlu diperhitungkan.

Tapi mengabaikan yang tidak favorit juga merupakan kesalahan besar karena, secara individual, mereka yang bersekolah di SMA yang tidak favorit belum tentu berkualitas buruk.

Ambil saja contoh figur nasional yang muncul saat ini.

Jokowi. Capres dari PDIP itu lulusan SMAN 6 Solo yang, pada saat dia masuk, merupakan sekolah yang baru berdiri.

Demikian pula Anies Baswedan, bukan alumnus sekolah favorit SMAN 1 atau 3 Yogyakarta, melainkan SMAN 2 Yogyakarta, yang ranking-nya di bawah SMAN 1 atau 3.

Betul bahwa berdasarkan pengalaman para pengelola PTN, mahasiswa yang masuk melalui jalur undangan memiliki prestasi akademik yang konsisten dengan nilai rapor dan ujian nasional (UN) mereka.

Tapi ini tidak berarti harus menjadi pembenaran untuk memberikan kuota lebih besar pada jalur undangan karena jalur ini dirasakan tidak adil bagi para murid dari SMA-SMA yang tidak favorit.

Kuota terbesar (70 persen) semestinya diberikan pada seleksi melalui jalur ujian tertulis bersama secara nasional. Betul bahwa hasil akhirnya, mereka yang lolos masuk ke PTN terkemuka itu dari SMA-SMA favorit, tapi prosesnya jauh lebih adil karena setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperebutkannya.

Semoga kebijakan ini dapat ditinjau kembali sebelum dampak sosialnya yang luas muncul di masyarakat. *

*****

Kolom/Artikel : Tempo.co

Related posts