Seleksi Calon Kepala SMP Terindikasi Sarat Kejanggalan

0
15 views

Garut News ( Jum’at, 24/10 – 2014 ).

Disdik Garut. (Foto : John Doddy Hidayat).
Disdik Garut. (Foto : John Doddy Hidayat).

Kalangan legislatif dari Komisi D DPRD Kabupaten Garut memanggil para pejabat “Dinas Pendidikan” (Disdik) terkait indikasi kejanggalan penyelenggaraan seleksi calon kepala sekolah tingkat SMP.

Ketua Komisi D Endang Kahfi katakan, salah satu indikasi kejanggalan berubahnya jumlah peserta lolos seleksi administrasi pada 2013 lalu, semula hanya 40 menjadi 154.

Peserta, awalnya gagal tetapi belakangan dinyatakan lolos seleksi dan berhak mengikuti tes lagi digelar “Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah” (LPPKS) Indonesia.

Hasilnya, sebanyak 60 dinyatakan lolos dan berhak mengikuti tes lanjutan di Solo guna mendapatkan sertifikat calon kepsek.

“Kalau mau lulus semua, untuk apa diadakan tes? Lalu ada tes lagi oleh LPPKS beralasan Permendiknas 28/2010. Kita kecewa lantaran Disdik hanya menjawab itu bukan lulus, tapi lolos tes administrasi,” tandas Endang.

Bahkan tak hanya itu, dia pun memertanyakan jumlah calon kepsek lolos. Padahal di Garut kini jabatan kepala sekolah lowong hanya 14.

“Mestinya dari awal peserta seleksi dibatasi, sesuai kebutuhan pengisian kekosongan kepsek,” imbuhnya.

Dia juga memertanyakan merebaknya isu pemungutan terhadap para peserta berangkat ke Solo mencapai Rp7 juta per orang beralibi biaya hotel.

Padahal dana keperluan tersebut dianggarkan.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdik, Mahdar Suhendar membantah keras isu kejanggalan tersebut.

“Waktu itu kita adakan seleksi administrasi dengan 154 peserta. Kemudian ada seleksi LPPKS, dan semuanya diikutkan. Hasilnya, dinilai laik 60, dan langsung dibawa ke Solo. Hasilnya juga ditujukan ke Bupati Garut, bukan ke Disdik,” katanya.

Kata dia, mereka lolos seleksi mendapatkan “Nomor Unik Kepala Sekolah” (NUKS) sebagai bukti bersangkutan berhak diangkat menjadi kepala sekolah.

“NUKS juga berlaku bagi Pengawas Pendidikan,” kata Mahdar juga Ketua “Persatuan Guru Republik Indonesia” (PGRI) kabupaten setempat itu.

Dia juga membantah ada pungutan terhadap para peserta ikut sertifikasi di Solo. Menurutnya, para peserta berembug mengumpulkan iuran keperluan selama mereka berada di Solo.

Dia berkilah, meski keperluan tersebut dianggarkan, hingga tiba saat keberangkatan ke Solo, anggaran tersebut belum cair.

Mengenai jumlah dibutuhkan lebih sedikit dari calon kepala sekolah lolos, dikemukakan, mereka masuk sebagai cadangan.

Sehingga ketika ada kepala sekolah pensiun, mereka diusulkan sebagai pengganti, katanya.

*******

Noel, Jdh.