Selamatkan NU dari Politik Uang

0
28 views

Ilustrasi Fotografer : John Doddy Hidayat.

Garut News ( Selasa, 04/08 – 2015 ).

tiudRibut-ribut dalam Muktamar Nahdlatul Ulama sebetulnya hal biasa. Organisasi Islam terbesar di Indonesia itu memang akrab dengan perdebatan dan perbedaan pendapat. Namun, bila Ahad lalu Muktamar NU di Jombang, Jawa Timur, ricuh karena isu politik uang, itu baru tak biasa.

Ada dua hal terjadi dalam muktamar. Pertama, pasal dalam tata tertib sidang membahas mekanisme pemilihan Ahwa (Ahlul Halli wal Aqdi). Kedua, isu mengenai jual-beli suara dalam muktamar.

Perkara pertama pemicu perdebatan berujung pemukulan di arena sidang. Pasal itu menetapkan pemilihan Rais Aam dilakukan musyawarah dan mufakat melalui mekanisme Ahwa. Dalam mekanisme ini, peserta tak memilih langsung Rais Aam, melainkan memilih sembilan kiai.

Para kiai terpilih inilah yang kemudian akan memilih Rais Aam.

Sebetulnya mekanisme Ahwa ini diputuskan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama NU di Jakarta sebelum muktamar digelar. Namun, hingga menjelang muktamar, masih ada beberapa cabang atau organisasi NU berbeda pendapat.

Mereka menginginkan pemilihan Rais Aam langsung. Perbedaan pandangan inilah lantas menyeruak dalam sidang pleno dan menjadi perdebatan panas.

Di tengah keributan soal pasal ini, muncul pula isu soal politik uang. Seorang utusan daerah NU mengklaim punya bukti adanya orang membagi-bagikan uang di arena muktamar. Andi Jamaro, mantan Ketua PBNU, juga mengatakan ada kelompok berusaha membeli suara setiap pimpinan cabang NU dengan harga masing-masing Rp15 juta agar bersedia mendukung Ahwa.

Keputusan Rais Aam Pengurus Besar NU KH Mustofa Bisri kemudian mengintervensi masalah ini dan mencabut pasal mengenai Ahwa kemarin merupakan langkah tepat. Penghapusan masalah Ahwa ini menghentikan perdebatan berkepanjangan dalam muktamar.

Apabila tak segera dihentikan, hal ini mungkin berujung pada kekerasan atau sekurang-kurangnya membuat muktamar berlangsung berlarut-larut.

Namun langkah Gus Mus-panggilan Mustofa Bisri-ini barulah menyelesaikan masalah pertama. NU perlu pula menyelesaikan masalah kedua: politik uang. NU, sebagai organisasi massa dipimpin para ulama, kudu menjernihkan soal tuduhan adanya uang haram dalam muktamar ini.

PBNU sebaiknya segera membentuk tim independen menyelidiki masalah ini. Apa pun hasil penyelidikan itu nanti perlu disampaikan kepada publik. Jika tak ada politik uang, tim itu harus segera mengumumkannya. Bila memang terjadi, NU harus bertindak tegas: menyerahkan para pelakunya ke polisi.

Nahdlatul Ulama, melalui para kiainya, seperti mendiang Abdurrahman Wahid dan Mustofa Bisri, selama ini banyak memberi teladan dan tuntunan moral bagi masyarakat Indonesia. Sudah sewajarnya apabila rakyat Indonesia, meski bukan warga NU, berharap organisasi berdiri pada 1926 ini bersih dari praktek kotor politik uang.

Sebab, jika ini yang terjadi, NU akan tercemar, seperti organisasi dan partai politik lain yang biasa bermain fulus. Para nahdliyin pasti tak menginginkan hal itu terjadi.

**********

Opini Tempo.co

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here