Sektor Pertanian dan Janji Politik

Kadir,
Pekerja di BPS

Garut News ( Senin, 24/03 – 2014 ).

Ilustrasi. Inilah Buruh Tani Miskin di Garut, Jabar. (Foto: John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. Inilah Buruh Tani Miskin di Garut, Jabar. (Foto: John Doddy Hidayat).

Pada masa kampanye ini, nyaris semua partai politik (parpol) kembali mengumbar janji untuk memajukan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Hal ini setidaknya didasari oleh dua alasan utama.

Pertama, sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dan menentukan, baik dalam soal pangan maupun ekonomi.

Komitmen untuk memajukan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani merupakan bukti bahwa parpol punya keberpihakan terhadap rakyat kecil.

Kedua, potensi dukungan politik yang bisa diraup dari mereka yang secara struktural menggantungkan hidup pada sektor pertanian sangat besar.

Hasil Sensus Pertanian 2013 mencatat, jumlah rumah tangga yang menggantungkan hidup pada kegiatan usaha tani (rumah tangga tani) mencapai 26,13 juta rumah tangga.

Bisa dibayangkan, bila di setiap rumah tangga tani terdapat tiga orang yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih, ada sekitar 79 juta potensi suara yang bisa didulang oleh parpol.

Angka ini sekitar 40 persen dari 186 juta potensi suara yang diperebutkan di dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.

Soal peran penting sektor pertanian bagi perekonomian tak bisa disangkal lagi.

Terlalu banyak indikator statistik yang bisa disajikan untuk menguatkan proposisi ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah angkatan kerja nasional pada 2013 mencapai 118,2 juta orang.

Dari jumlah ini, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sepanjang 2013 berfluktuasi di kisaran 40 juta orang.

Sayangnya, dewasa ini, beban sektor pertanian kian berat.

Sektor ini tak hanya menanggung surplus tenaga kerja, tapi juga kemiskinan.

Secara faktual, kemiskinan masih berpusat di sektor pertanian.

Dari total jumlah penduduk miskin 28,55 juta orang pada September 2013, mayoritas ada di desa, dan itu ada di sektor pertanian.

Karena itu, jika pemerintah ingin meningkatkan bobot pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan, sektor pertanian adalah kuncinya.

Pendapatan dan daya beli pekerja di sektor pertanian harus ditingkatkan.

Celakanya, selama ini janji politik untuk memajukan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani yang diumbar saat kampanye hanya sekadar janji untuk meraih dukungan dan simpati politik.

Realisasinya jauh panggang dari api.

Petani acap kali hanya menjadi komoditas politik.

Setelah kursi kekuasaan berhasil direngkuh, nasibnya dilupakan.

Tak sulit untuk memberi konfirmasi mengenai hal ini.

Apa yang terjadi sepanjang satu dasawarsa terakhir sudah cukup memberi bukti.

Kita tahu, rezim berkuasa saat ini telah mengumbar seabrek janji untuk memajukan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Namun apa hasilnya?

Bukankah petani tetap miskin, dan kinerja sektor pertanian jauh dari mengesankan?

Janji swasembada sejumlah komoditas pangan strategis, seperti beras, jagung, kedelai, daging, dan gula, tak terbukti.

Impor pangan pun terus melambung.

Statistik menunjukkan, impor tujuh komoditas pangan utama (gula, kedelai, jagung, beras, bawang merah, daging sapi, dan cabai) mengalami peningkatan rata-rata 58 persen dalam 10 tahun terakhir.

Tak ada yang salah bila parpol mengumbar janji untuk memajukan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Tapi yang perlu dicamkan, rakyat butuh bukti, bukan pepesan kosong! *

******

Kolom/Artikel Tempo.co

Related posts

Leave a Comment