Sekretaris Bappeda : Banyak Faktor Penyebab Gagal Lelang

0
7 views
Agis Ismail.
Juansyah Nurhakim.

“Tak Hanya Masyarakat yang Dirugikan”

Garut News ( Senin, 18/11 – 2019 ).

Sekretaris Bappeda Kabupaten Garut, Agis Ismail katakan banyak faktor penyebab terjadinya gagal lelang di kabupatennya pada 2019 ini. Sehingga tak hanya masyarakat yang dirugikan melainkan juga Pemkab setempat.

“Antara lain berpengaruh pada capaian kinerja penyerapan anggaran, lantaran ada yang tak terserapnya alokasi anggaran,” katanya kepada Garut News di ruang kerjanya, Senin (18/11-2019).

Sedangkan faktor penyebab gagal lelang tersebut menurut Agis Ismail, terdiri variabel obyek berupa program yang dilelangkan bisa saja banyak yang tak diminati, atau tingkat kerumitannya tinggi.

Kemudian variabel subyek, yakni penyedia atau panitia tak memiliki dukungan kesiapan perangkat. Menyusul aspek panitia untuk melelangkan barang/jasa, memerlukan kesiapan PPK, DED (Detail Engineering Design), dan kerangka acuan kerja (KAK).

Disusul pihak penyedia harus maksimal memahami obyek yang dilelangkan, selain itu memerlukan beragam elemen di antaranya ULP, dan KPP. Sehingga penyedia/panitia perlu masif menyosialisasikan sekaligus mengadvokasi rencana kegiatannya.

Bahkan diperlukan kerapnya kegiatan Diklat pengadaan barang, dan jasa meski terkendala terbatasnya jumlah personil yang bisa memenuhi syarat.

Penyebab lain kegagalan lelang, juga lantaran aspek ketidaksiapan penyedia dan peminat yang kurang atau tak memenuhi kualifikasi, serta melampaui batas waktu.

Agis Ismail mengingatkan pula, keberhasilan merealisasikan rehabilitasi rumah tidak layak huni sangat memerlukan pemberdayaan, dan penyertaan partisipasi masyarakat.

Ditemui terpisah Sekretaris Dinas PUPR Jujun Juansyah Nurhakim, ST, MT menyatakan ada tiga formula maupun kiat, yang menurutnya bisa mencegah terjadinya gagal lelang paket kegiatan pembangunan pada 2020 mendatang.

Terdiri tuntasnya penyelenggaraan perencanaan teknis sedini atau seawal mungkin, kemudian penyiapan kelengkapan dokumen lelang, juga hendaknya tuntas lebih awal.

Serta terjalinnya sinergitas di antara Dinas PUPR dengan ULP, guna menunjang proses percepatan pengadaan barang dan jasa, ungkapnya kepada Garut News.

“Sedangkan terjadinya gagal lelang paket kegiatan pembangunan tahun ini, antara lain lantaran terjadinya perubahan peraturan pengadaan dokumen barang, dan jasa,” katanya.

Dia katakan, pembangunan inprastruktur di kabupatennya selama ini, bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Antara lain memerlancar upaya pengentasan kemiskinan.

Melalui pelaksanaan program pembangunan lintasan ruas badan jalan di daerah terisolir, sehingga memerlancar akes mobilitas masyarakat memasarkan produktivitas pangan mereka.

“Bahkan juga dapat menunjang kian terbukanya akses menuju daerah berpotensi wisata baru, sehingga bisa sekaligus menjaring para calon investor untuk menanamkan investasinya ,” katanya pula.

Garut News sebelumnya memberitakan, Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Garut katakan, setidaknya ada delapan paket kegiatan pembangunan mengalami gagal lelang, yang dipastikan tidak terealisasi tahun ini.

Beberapa paket kegiatan gagal lelang tersebut terdiri konstruksi, konsultasi, dan bangunan. Sebagian didanai APBD kabupaten setempat dan lainnya APBD Provinsi Jabar.

Sejumlah paket kegiatan gagal lelang dan dipastikan tak terealisasi tahun ini, penataan Daya Tarik Wisata Situ Bagendit senilai Rp29 miliar, Peningkatan Ruas Jalan Toblong-Simpang Cibalong Rp6 miliar, Pembangunan Jembatan Cimanuk Maktal 2 Rp3,9 miliar, Pembangunan Jembatan Ciojar Rp5,8 miliar, dan Pembangunan Poned Puskesmas Cisurupan Rp1,094 miliar.

Sehingga, setidaknya lebih dari Rp45 miliar dana anggaran pembangunan di Garut tak terserap pada 2019.

Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Garut Muksin juga katakan, kedelapan paket kegiatan pembangunan itu mengalami gagal lelang lantaran tak ada penyedia jasa peserta lelang memenuhi kualifikasi. Namun dia tak merinci kualifikasi dimaksudkan.

“Mungkin sisi penawaran, atau sisi teknisnya,” katanya di kantornya.

Dia membantah kegagalan lelang paket-paket tersebut karena ada intervensi pihak lain dalam proses lelang. Dikemukakan, semua paket gagal lelang itu bukan hanya bisa diketahui penyedia jasa peserta lelang melainkan juga masyarakat umum sebab diumumkan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE ) Jawa Barat.

Disinggung mengenai paket kegiatan tak terealisasi pada 2019 padahal ditetapkan pemenang lelangnya, Muksin berkilah hal itu di luar urusan, dan kewenangannya.

“Kita sebatas memproses lelang hingga didapatkan pemenang. Sedangkan realisasinya di luar urusan kita. Itu ada di wilayah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) bersangkutan,” katanya pula.

Meski demikian, disebutkan paket kegiatan gagal lelang 2019 ini lebih banyak dari tahun sebelumnya.

Sekretaris Bappeda Agis Ismail katakan pula, ada beberapa kegiatan pembangunan dianggarkan pada 2019 namun ternyata tak dapat direalisasikan dengan beragam alasan.

“Melihat kondisi hingga saat ini, anggaran tak terserap dari APBD Garut sekitar Rp50-60 miliar. Anggaran bantuan provinsi (APBD Provinsi Jabar) lebih besar lagi. Karena banyak kegiatan memang tak bisa dilaksanakan tahun,” ujarnya.

*******

(JDH/Fotografer : John Doddy Hidayat).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here