Sekarat Internet Indonesia

0
76 views

– Onno W. Purbo, dosen Universitas Surya & STKIP Surya

Jakarta, Garut News ( Senin, 13/12 – 2014 ).

Ilustrasi. (Foto : John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. (Foto : John Doddy Hidayat).

Masyarakat di sektor telekomunikasi terguncang setelah Kejaksaan Agung mengeksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dengan memenjarakan Indar Atmanto di Sukamiskin sejak 16 September 2014.

Proses eksekusi sangat dipaksakan karena dilakukan tanpa pemberitahuan. Kejaksaan pun baru menunjukkan dasar petikan kasasi saat Indar sudah berada di Sukamiskin.

Jelas ini tidak mengikuti KUHAP.

Eksekusi atas bekas direktur utama salah satu ISP (IM2) itu juga membawa konsekuensi hukum serius, yaitu lebih dari 250 ISP yang melakukan hal yang sama bisa dituduh melakukan korupsi.

Para pemimpin ISP terancam dibui dan dikenai denda, sebagaimana terjadi pada Indar.

Dalam dakwaannya, Kejaksaan Agung menyebut kerja sama Indosat dengan IM2 adalah tindak pidana korupsi melalui kerja sama penggunaan jaringan 3G Indosat untuk akses Internet pita-lebar (broadband).

Dakwaan Kejaksaan Agung menyatakan: “Kerja sama tersebut hanyalah seolah-oleh penggunaan jaringan, padahal IM2 juga menggunakan frekuensi 2.1 GHz secara tidak sah.”

Jaksa juga mendakwa: “Karena frekuensi 2.1 GHz yang dialokasikan untuk jaringan 3G Indosat bersifat eksklusif dan primer, akibat penggunaan frekuensi secara ilegal IM2 tidak membayar biaya frekuensi dan merugikan negara Rp 1,3 triliun.”

Ada kerancuan mendasar pada dakwaan jaksa tentang “frekuensi bersifat primer”. Sebab, terdapat perbedaan nyata antara istilah “dinas komunikasi radio” dan “pita frekuensi”.

Sebab, jenis dinas komunikasi radio yang dapat menggunakan pita frekuensi tersebutlah yang digolongkan bersifat primer atau sekunder, bukan pita frekuensinya.

Atau, dengan kata lain, ada BTS/radio yang semestinya dibangun IM2, tapi kenyataannya IM2 tidak punya BTS seperti dimaksud.

Semua BTS sampai SIM card dibangun dan dimiliki Indosat seperti terungkap dalam persidangan. Rujukan peraturan adalah Peraturan Menkominfo Nomor 29/Per/M.Kominfo/07/2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia dan ITU Radio Regulation.

Kerja sama antara Indosat dan IM2 bukanlah kerja sama seolah-olah penggunaan jaringan sebagaimana dituduhkan, melainkan memang secara nyata IM2 menggunakan bandwidth (kapasitas jaringan) dari jaringan telekomunikasi 3G milik Indosat.

Frekuensi 2,1 GHz adalah elemen atau unsur yang membentuk suatu jaringan telekomunikasi nirkabel 3G (Generasi Ketiga).

Secara teknis, IM2 tidak bisa dikatakan melakukan sharing frekuensi dengan Indosat, sehingga tidak ada keharusan memiliki izin frekuensi 2,1 GHz.

Sebuah ISP dapat menggunakan atau menyewa secara sah, bandwidth (kapasitas jaringan) kepada operator berdasarkan UU Nomor 36/1999 tentang Telekomunikasi.

Jadi, pola bisnis IM2 maupun 250 lebih ISP lain di Indonesia telah sesuai dengan UU Telekomunikasi maupun praktek usaha telekomunikasi di negara lain.

Tidak ada hukum yang dilanggar.

Semua argumen itu diperkuat oleh: (i) dua surat Menteri Kominfo, yang mengatakan kerja sama sudah sesuai dengan UU Telekomunikasi dan peraturan pelaksanaannya; (ii) keterangan ahli termasuk saya, dalam persidangan; (iii) keterangan satu-satunya ahli telekomunikasi yang melakukan uji lapangan, DR Heroe Wijanto, bahwa IM2 sepenuhnya menggunakan jaringan 3G maupun 2G Indosat dan tidak ada penggunaan frekuensi oleh IM2; (iv) surat keprihatinan Sekretaris Jenderal ITU (International Telecommunication Union) di Geneva, DR Hamadoun Touré, kepada Presiden RI; dan keputusan kasasi MA yang mencabut keterangan BPKP yang menyatakan adanya kerugian negara sebesar Rp 1,3 triliun.

Maka, sulit mempercayai dalam kerja sama tersebut ada pelanggaran hukum, apalagi korupsi.

Karena bentuk kerja sama tersebut telah divonis melanggar hukum, seluruh ISP yang tidak memiliki izin jaringan nirkabel menjadi tidak boleh menggunakan jaringan tersebut.

Ini berlaku pada teknologi jaringan nirkabel apa pun, baik CDMA, GSM, 3G, 4G dan WiMAX, maupun TV mux digital.

Akibat putusan MA yang tidak sesuai dengan undang-undang dan pola bisnis telekomunikasi ini, maka lebih dari 250 pemimpin ISP Indonesia terancam pidana.

Dan yang lebih menyedihkan lagi, industri atau infrastruktur jasa Internet di Indonesia terancam harus shutdown/dimatikan karena sebagian besar melanggar hukum!

Konsekuensi penghentian (shutdown) layanan Internet Indonesia adalah: a) Macetnya transaksi industri finansial berkisar Rp 1,5 miliar per menit atau Rp 90 miliar per jam; b) 71 juta pengguna Internet Indonesia tidak bisa mengakses Internet; dan c) target 50 persen bangsa Indonesia mengakses Internet pada 2015 tidak akan tercapai.

Layanan Internet di Indonesia tentu akan sekarat. Fenomena yang tidak pernah terbayangkan. Sebab, sejak berdiri pada 1994, ISP didorong untuk dijalankan oleh anak-anak muda yang kreatif dan bersemangat, dengan skala UKM (usaha kecil-menengah).

Seharusnyalah, euforia pemberantasan korupsi tidak menjadikan orang yang tak bersalah sebagai korban. Demi kepastian hukum bagi penyelenggara jasa Internet, Indar Atmanto harus dibebaskan dan nama baiknya dipulihkan.

******

Kolom/Artikel : Tempo.co

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here