Sekaranglah Kesempatan Anas

Garut News ( Ahad, 12/01 – 2014 ).

Ilustrasi, Jangan-Jangan Pembangunan GOR Ini pun, Terindikasi Menjadi Hambalang di Bandung. (Foto: John Doddy Hidayat).
Ilustrasi, Jangan-Jangan Pembangunan GOR Ini pun, Terindikasi Menjadi Hambalang di Bandung. (Foto: John Doddy Hidayat).

Menaati proses hukum, kewajiban setiap warga negara.

Betapapun proses hukum itu dianggap tak wajar, menjalankan prosedur yang kudu dilakukan tetap lebih baik daripada mengingkarinya.

Maka, langkah Anas Urbaningrum, bekas Ketua Umum Partai Demokrat, memersulit pemeriksaannya di KPK patut disayangkan.

Anas memang akhirnya bersedia datang ke KPK.

Namun upayanya mengulur waktu dengan pelbagai alasan tetaplah bukan contoh bagus.

Misalnya saja, Anas mengaku tak datang pada panggilan pertama, 31 Juli 2013, dengan alasan sakit.

Dalih ini sama dengan alasan kerap dipakai tersangka korupsi lainnya.

Untuk pemanggilan berikutnya, berujung pada pemeriksaan, lain lagi alasan digunakan Anas.

Dia berdalih tak segera datang ke KPK lantaran memertanyakan bunyi surat panggilan.

Tak hanya itu.

Pendukung Anas kemudian melempar isu Bambang Widjojanto, komisioner KPK, bersama Wakil Menteri Hukum Denny Indrayana, datang ke Cikeas sehari sebelum surat panggilan pada Anas dikirim.

Manuver-manuver seperti ini tak ada gunanya sebab yang rugi Anas sendiri.

Sengaja mengulur waktu, dan memainkan “victim game”-mengesankan diri sedang dizalimi agar mendapat simpati publik-hanya menghambat proses hukum.

Simpati masyarakat pun belum tentu didapat.

Sekarang, setelah mulai menjalani pemeriksaan di KPK, Anas memiliki kesempatan bagus membuka semua misteri menyangkut kasus korupsi Hambalang.

Terdapat banyak mata rantai belum terurai.

Misalnya, misteri tentang benarkah Edhie Baskoro Yudhoyono atawa Ibas, Sekjen Partai Demokrat, menerima aliran uang seperti disebutkan Yulianis, bekas Wakil Direktur Keuangan Grup Permai.

Informasi itu menjadi penting lantaran, jika kesaksian Yulianis benar, kasus Hambalang masuk ke dimensi baru dengan magnitude lebih besar.

Jika benar Ibas, anak Presiden Yudhoyono, terlibat, dimensi politik kasus ini akan jauh lebih kental.

Ibas membantah keterlibatannya, namun bantahan inilah kudu diuji dengan kesaksian, dan bukti sebaliknya oleh Anas.

Tentu saja itu bisa dilakukan jika Anas memang memiliki bukti kuat.

Dalam pusaran kasus Hambalang, posisi Anas sangat penting.

Kasus korupsi pembangunan sarana olahraga di Hambalang ini tak hanya berkaitan manipulasi anggaran di DPR dan Kementerian Olahraga, tetapi juga diduga berkaitan pelaksanaan Kongres Partai Demokrat saat Anas maju sebagai calon ketua umum.

Setelah terpilih menjadi ketua umum partai, Anas tentu tahu banyak bagaimana hubungan antara korupsi Hambalang itu, dan kolega-kolega separtainya, baik ada di DPR atawa pemerintahan.

Kita berharap pemeriksaan Anas bisa mengurai kasus ini.

Tentu Anas bukan satu-satunya sosok kunci.

Banyak sosok lain kudu diperiksa.

Di sinilah sesungguhnya peran Anas.

Dengan informasi dimilikinya, Anas bisa membuka jalan bagi KPK segera menuntaskan kasus ini.

***** Opini/Tempo.co

Related posts

Leave a Comment