Segudang Perda Garut Nyaris Menyerupai “Macan Ompong”

0
149 views

Banyak Perda Dibuat, Namun Penegakannya Nyaris Tak Terdengar”

Ilustrasi Fotografer : John Doddy Hidayat

Garut News ( Ahad, 27/12 – 2015 ).

Ilustrasi. Hanya Bisa Menguap.
Ilustrasi. Hanya Bisa Menguap.

Segudang “Peraturan Daerah” atawa Perda dimiliki Kabupaten Garut, dinilai banyak kalangan nyaris menyerupai “macan ompong”, tak bisa menggigit.

Lantaran, penegakannya hingga sekarang, juga dinilai masih terbilang sangat minim.

Kondisi memilukan tersebut, diakui pula kalangan legislatif kabupaten setempat, merupakan legislator membidani kelahiran Perda itu.

Seperti antara lain dikemukakan Fraksi Demokrat Restorasi DPRD pada Rapat Paripurna tentang Kata Akhir Fraksi terkait Pembahasan Enam Raperda di ruang rapat paripurna Gedung DPRD belum lama ini.

“Banyak Perda dibuat, namun penegakannya nyaris tak terdengar,” ungkap juru bicara Fraksi Demokrat Restorasi, Mas Yayuk Siti Sapuro saat menyampaikan Kata Akhir Fraksi-nya.

Menurut Fraksi ini, itu terjadi antara lain kurangnya pengawasan, pengendalian, dan penegakan atas Perda yang ada. Sehingga, pihaknya berharap Bupati beserta jajarannya memertimbangkan aparat penegak Perda, yakni “Satuan Polisi Pamong Praja” (Satpol PP).

Ungkapan senada, dikemukakan sejumlah fraksi lain juga sekaligus menyoroti keberadaan Satpol PP yang menjadi salah satu catatan fraksi menyetujui keenam Raperda ditetapkan menjadi Perda.

Keenam Raperda tersebut, terdiri Raperda tentang Kebersihan Keindahan dan Ketertiban, Raperda Retribusi Jasa Usaha, Raperda Retribusi Perijinan Tertentu, Raperda Perubahan atas Perda Nomor 2/2008 tentang Anti Perbuatan Maksiat, dan Raperda Perubahan atas Perda Nomor 23/2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Pada Rapat Paripurna itu, untuk penegakan Perda, Fraksi PKS melalui juru bicaranya Jajang Supriatna meminta pihak eksekutif memerkuat kapasitas Pol PP, dan “Penyidik Pegawai Negeri Sipil” (PPNS). Termasuk sarana prasarana, dan kebutuhan operasionalnya.

Fraksi Partai Gerindra juga melalui juru bicaranya Tatang Sumirat meminta pihak eksekutif menambah jumlah anggota Pol PP, dan PPNS. Termasuk penambahan anggaran, serta jaminan keselamatannya bertugas.

Sehubungan lemahnya penegakan Perda di Kabupaten Garut, Ketua DPD Laskar Indonesia Kabupaten Garut Dudi Supriadi menilai, terjadi justru akibat masih lemahnya kinerja DPRD Garut mengawasi kinerja penegakan Perda dilaksanakan Pemda selama ini.

Selain itu, kata dia, masih kurangnya sosialisasi juga membuat Perda-Perda menjadi tak efektif. Tak lebih sekadar “macan kertas”. Sehingga tak heran jika ragam pelanggaran terhadap Perda terus terjadi, dan terkesan tak pernah diberikan sanksi terhadap pelanggarnya.

********

Noel, Jdh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here