SEGI Garut Desak Pemerintah Konsisten Laksanakan Undang – Undang

0
153 views
Pemkab Garut.

Garut News ( Senin, 17/09 – 2018 ).

Pemkab Garut.

Guna menjamin terselenggaranya pendidikan berkualitas, “Serikat Guru Indonesia” (SEGI) Garut mendesak Pemerintah termasuk Pemkab setempat “konsisten” melaksanakan Undang Undang (UU) Nomor 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen.

Pemda se-Indonesia termasuk Pemkab pun didesak segera menerbitkan SK Penugasan kepada seluruh guru tetap di sekolah negeri sesuai Permendikbud Nomor 8/2017 Tentang Petunjuk Teknis “Bantuan Operasional Sekolah” (BOS).

Apar Rustam Ependi. (Ist).

Demikian pernyataan sikap SEGI terhadap sengkarutnya persoalan guru khususnya guru honorer yang kini tercederai, terutama di Kabupaten Garut, sebagaimana disampaikan Ketua SEGI Garut, Apar Rustam Ependi.

Dikemukakan, ada kewajiban pemerintah memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik, dan tenaga kependidikan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu sebagaimana amanat UU20/2003 psl. 41 ayat (3).

Pemerintah dan pemerintah daerah juga wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan Pemerintah. Seperti diatur UU 14/2005 pasal 24 ayat (1).

Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangan (2).

“Poin tiganya, ditegaskan, pemerintah pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan,” imbuh Apar, Senin ( 17/09 – 2018 ).

Berkaitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48/2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer yang dijadikan alasan Bupati Garut Rudy Gunawan enggan menerbitkan SK Penugasan Guru Honorer, Apar menegaskan PP tersebut yang diperbaharui melalui PP 37/2007, dan diperbaharui lagi melalui PP 56/2012 Tentang larangan pengangkatan honorer, telah termentahkan melalui PP Nomor 19/2017 Tentang Perubahan atas PP Nomor 74/2008 Tentang Guru.

Karena itu, SEGI Garut mendesak seluruh Pemda se-Indonesia termasuk Pemda Garut menjadikan PP 19/2017 sebagai acuan dalam pengangkatan dan penugasan guru honorer.

Kemendikbudpar pun agar melalui Sekretariat Jenderal segera memerintahkan Pemda seluruh Indonesia termasuk Pemda Garut untuk melaksanakan pendataan guru tetap di sekolah negeri sebagaimana dimaksudkan PP Nomor 19/2017.

“Kita minta seluruh Pemda se-Indonesia termasuk Pemda Garut segera menerbitkan SK Penugasan kepada seluruh guru tetap di sekolah negeri sebagaimana dijelaskan Permendikbud Nomor 8 tahun 2017 !” tandas Apar.

Dikatakan, pada Permendikbup Nomor 8/2017 poin 9 huruf d dijelaskan, guru honor yang diselenggarakan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib mendapatkan penugasan dari pemerintah daerah, dan disetujui Kemendikbudpar Sekjen berdasarkan usulan dari Disdik Provinsi dengan menyertakan daftar data guru hasil pengalihan kewenangan yang meliputi jumlah guru, nama guru, dan mata pelajaran yang diampu, serta sekolah yang menjadi satuan administrasi pangkalannya.

******

NZ/Fotografer : John Doddy Hidayat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here