SE2016 Menyediakan Informasi Pengembangan Usaha, Dan Daya Saing Bangsa

0
17 views

” Sukseskanlah   ….. SE2016 “

Kepala BPS Kabupaten Garut, Berdikarjaya, SE, MM.
Kepala BPS Kabupaten Garut, Berdikarjaya, SE, MM.

Kepala BPS Kabupaten Garut, Berdikarjaya, SE, MM menyerukan, agar kalangan dunia usaha dan masyarakat bisa menerima petugas sensus ekonomi, serta menjawab seluruh pertanyaan dengan jujur maupun seobyektif mungkin. Lantaran penyelenggaraan SE2016 sama sekali tak ada hubungannya dengan pajak, imbuhnya.

Sesuai amanat Undang-undang (UU) Nomor 16/1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) berkewajiban melaksanakan kegiatan Sensus Ekonomi (SE) setiap sepuluh tahun sekali pada tahun yang berakhiran angka enam.

Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) adalah kegiatan sensus ke empat, yang merupakan kegiatan pendataan lengkap atas seluruh unit usaha/perusahaan yang berada dalam batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kepala Seksi Statistik Distribusi pada BPS Kabupaten Garut, Mahdar Saleh, S.Si
Kepala Seksi Statistik Distribusi pada BPS Kabupaten Garut, Mahdar Saleh, S.Si

Seluruh informasi yang dikumpulkan bermanfaat untuk mengetahui gambaran tentang performa dan struktur ekonomi, baik menurut wilayah, lapangan usaha, maupun skala usaha.

Pelaksanaan SE2016 dilakukan dalam beberapa tahapan, mulai dari persiapan, listing/pendaftaran unit usaha/perusahaan, pencacahan lengkap unit usaha/perusahaan menengah dan besar (UMB), dan pencacahan sampel unit usaha/perusahaan mikro dan kecil (UMK), sampai dengan diseminasi hasil.

Kegiatan listing/pendaftaran unit usaha/perusahaan dilakukan di seluruh lapangan usaha di luar Lapangan Usaha Pertanian, pada Mei 2016.

aa327Kemudian, pada 2017 dilakukan pendataan lengkap unit usaha/perusahaan menengah dan besar, dan pencacahan sampel unit usaha/perusahaan mikro dan kecil.

Data yang dihasilkan dari kegiatan SE2016 dapat memberikan gambaran secara aktual mengenai kondisi ekonomi di seluruh lapangan usaha di luar lapangan usaha pertanian di Indonesia. Hal tersebut sangat berguna bagi perencanaan pembangunan serta merupakan data yang sangat ditunggu dan diharapkan oleh semua pihak.

aa328Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan PusatStatistik; dan
7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

Waktu Pelaksanaan Sensus
1-31 Mei 2016.

Hari Sensus
15 Mei 2016.

aa329Tujuan
Secara umum tujuan SE2016 adalah:
1. Memperoleh data dasar dari unit usaha/perusahaan yang bergerak di berbagai aktivitas usaha di luar usaha pertanian, mencakup: Jumlah dan struktur usaha menurut wilayah, lapangan usaha, dan skala usaha;
2. Nilai dan struktur produksi/penjualan/pendapatan unit usaha/perusahaan menurut wilayah, lapangan usaha, dan skala usaha;
3. Jumlah dan struktur tenaga kerja menurut wilayah, lapangan usaha, dan skala usaha;
4. Karakteristik lainnya, seperti jaringan usaha, penggunaan internet dalam kegiatan usaha (on-line), sistem waralaba (franchise), kepemilikan usaha (ownership);
5. Keterangan rinci dari unit usaha/perusahaan;
6. Kendala dan prospek usaha unit usaha/perusahaan.
Secara khusus, kegiatan SE2016 bertujuan untuk:
1. Menyajikan data dasar unit usaha/perusahaan dan aktivitas usaha di luar usaha pertanian sampai wilayah administrasi yang terkecil (small area statistics).
2. Menyusun peta dan direktori perusahaan UMB yang lengkap dan terpadu untuk setiap wilayah kabupaten/kota.
3. Memperoleh populasi dari usaha UMB dan usaha UMK menurut wilayah maupun lapangan usaha.
4. Menyusun kerangka sampel (sampling frame) survei bidang ekonomi, kecuali wilayah kabupaten daerah perdesaan.
5. Mendapatkan informasi lain seperti penggunaan internet dalam kegiatan usaha (on-line), sistem waralaba (franchise), serta kepemilikan unit usaha/perusahaan (ownership).

aa330Variabel Utama
Keterangan usaha/perusahaan aktivitas ekonomi di luar usaha pertanian, meliputi:
Kategori Deskripsi
B. Pertambangan dan Penggalian;
C. Industri Pengolahan;
D. Pengadaan Listrik, Gas/Uap Air Panas, dan Udara Dingin;
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Kegiatan Remediasi;
F. Konstruksi;
G. Perdagangan Besardan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobildan Sepeda Motor;
H. Pengangkutan dan Pergudangan;
I. Penyediaan Akomodasidan Penyediaan Makan Minum;
J. Informasi dan Komunikasi;
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi;
L. Real Estat;
M. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis;
N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya;
P. Pendidikan;
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial; kecuali golongan pokok 87 (kegiatan sosial di dalam panti) dan golongan pokok 88 (kegiatan sosial di luar panti);
R. Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi, kecuali golongan pokok 92 (Aktivitas Perjudian dan Pertaruhan);
S. Aktivitas Jasa Lainnya, kecuali layanan kencan di dalam kelompok 96999; dan organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi politik dalam golongan 9412, 942, dan 949;
U. Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya kecuali Kedutaan Besar dan Konsulat.

Keterangan dan informasi yang dikumpulkan dari unit usaha/perusahaan pada SE2016 antara lain:
a. Nama usaha/perusahaan;
b. Alamat usaha/perusahaan;
c. Tahun mulai beroperasi;
d. Status badan usaha;
e. Kegiatan utama usaha/perusahaan;
f. Jaringan usaha/perusahaan;
g. Ketenagakerjaan;
h. Bulan kerja;
i. Pengeluaran usaha;
j. Penggunaan internet;
k. Sistem waralaba;
l. Nilai produksi/penjualan/pendapatan usaha;
m. Biaya/pengeluaran usaha;
n. Kendala dan prospek usaha

Tipe Pengumpulan Data
Cross sectional, yaitu data dikumpulkan pada waktu tertentu dan menggambarkan parameter pada saat itu serta digunakan untuk keterkaitan antar variabel

Petugas Pengumpul Data
Staf BPS, KSK, Mitra

Cakupan Responden
Rumah Tangga usaha/perusahaan non pertanian di daerah konsentrasi

Cakupan Wilayah
Seluruh wilayah di Indonesia

Unit Statistik
Rumah tangga usaha dan perusahaan di luar lapangan usaha pertanian.

Unit Analisis
Rumah tangga usaha dan perusahaan di luar lapangan usaha pertanian.

Metode Pengumpulan Data
Wawancara langsung

Instrumen Digunakan
Kuesioner, buku pedoman, dan peta wilayah

Konsep/ Definisi yang Digunakan
Badan usaha Kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.

Perseroan Terbatas (PT) Perusahaan yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang.

Perseroan (PT Persero) Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Perseroan Terbatas Terbuka (PT Tbk) Perusahaan yangmelakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Firma Persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, masing-masing anggota firma bertanggung jawab sepenuhnya atas segala perikatan. Laba yang diperoleh dibagi bersama-sama dan rugi dari perusahaan ditanggung bersama pula.

Koperasi Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.

Dana pensiun Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

Yayasan Sebuah badan usaha dengan kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan bukan untuk mencari keuntungan.

Ijin khusus dari instansi terkait Perijinan yang diberikan oleh instansi pemerintah (sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota) pada usaha/perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha. Ijin khusus sifatnya lebih spesifik, misal: ijin dari instansi Pemerintah Daerah setempat untuk usaha penggilingan padi.

Perwakilan perusahaan/lembaga asing Bentuk badan usaha suatu perusahaan yang mengikuti nama bentuk badan usaha perusahaan yang membawahinya di luar wilayah Indonesia.

Tidak berbadan usaha Suatu usaha yang tidak memiliki badan usaha/ijin khusus. Termasuk dalam kelompok ini usaha-usaha perorangan.

Laporan/catatan keuangan Pencatatan secara teratur, rutin, dan sistematis terkait perubahan yang terjadi pada penghasilan usaha pada periode waktu tertentu. Dari pembukuan tersebut, dapat menyusun laporan keuangan, dalam bentuk laporan rugi laba dan neraca.

Kegiatan utama Kegiatan usaha yang mempunyai nilai produksi/pendapatan/penjualan paling besar.

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Klasifikasi dari unit usaha/perusahaan, yang mengacu pada jenis kegiatan usaha dan barang/jasa yang dihasilkan.

Usaha konstruksi perorangan Usaha konstruksi perorangan dengan sistem borongan dan aktif selama setahun yang lalu.

Usaha Penyediaan Akomodasi Usaha yang menyediakan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya. Termasuk usaha penyediaan akomodasi untuk jangka yang lebih lama atau sementara baik kamar sendiri atau kamar bersama atau asrama untuk pelajar, pekerja musiman dan sejenisnya, seperti asrama sekolah, asrama atau pondok pekerja dan rumah kost. Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau fasilitas akomodasi dan fasilitas makanan dan minuman, atau fasilitas akomodasi, makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi.

Klasifikasi usaha akomodasi Standar usaha hotel yang dirumuskan pada kualifikasi usaha hotel dan atau penggolongan kelas usaha hotel yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha hotel. Klasifikasi ini dibuktikan dengan sertifikat yang dimilikinya.

Hotel Bintang Usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dan setiap orang dapat menginap, makan, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran akomodasi yang memenuhi ketentuan persyaratan sebagai hotel bintang yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.

Hotel Melati Usaha penyediaan akomodasi yang memenuhi ketentuan sebagai hotel non bintang yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.

Jasa akomodasi lainnya Usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang tidak termasuk salah satu di atas, misalnya bungalo, cottage, dan lain-lain. Termasuk kelompok ini asrama sekolah, asrama atau pondok pekerja dan rumah kost.

Usaha/perusahaan Tunggal Usaha/perusahaan yang berdiri sendiri, tidak mempunyai cabang di tempat lain dan pengelolaan seluruh kegiatan usaha dilakukan oleh usaha/ perusahaan yang bersangkutan. Usaha/Perusahaan tunggal disebut juga usaha/perusahaan tanpa cabang.

Usaha/perusahaan Kantor pusat Perusahaan yang mempunyai cabang/perwakilan/unit pembantu di tempat lain yang secara administratif melakukan pengkoordinasian kegiatan dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan cabang/perwakilan/unit pembantu/unit penunjang.

Usaha/perusahaan Cabang Kegiatan ekonomi yang diperbolehkan menjalankan semua jenis kegiatan dari kegiatan ekonomi yang secara struktural berada di atasnya dan menyelenggarakan tata usaha/pembukuan sendiri, tetapi dalam mengatur usahanya tetap mengacu pada segala ketentuan yang diberikan oleh kantor pusat.

Perwakilan Kegiatan ekonomi yang dalam melakukan kegiatannya berdasarkan petunjuk dan aturan yang telah ditetapkan dan kepanjangan tangan dari kegiatan ekonomi (perusahaan) yang secara struktural berada di atasnya/kantor pusat.

Pabrik (manufaktur) Tempat berlangsungnya kegiatan pengolahan/proses produksi, yaitu merubah bahan dasar/baku menjadi barang jadi atau setengah jadi (dari barang yang kurang nilainya menjadi lebih bernilai).

Unit pembantu/ penunjang Kegiatan ekonomi yang dalam memproduksi barang/jasa terutama untuk keperluan kegiatan ekonomi yang secara struktural berada di atasnya, baik kantor pusat, cabang, maupun perwakilan. Unit pembantu pada umumnya tidak mempunyai kewenangan sebagaimana layaknya perusahaan.

Pekerja Semua orang yang terlibat secara langsung dalam pekerjaan/kegiatan usaha/perusahaan, termasuk pekerja outsourcing yang terlibat dalam proses produksi (yang dibayar langsung oleh perusahaan).

Pekerja/karyawan dibayar Semua pekerja yang biasanya bekerja pada usaha/perusahaan dengan mendapat upah/gaji dan tunjangan lainnya dari usaha/perusahaan tersebut baik berupa uang maupun barang.

Pekerja tidak dibayar Pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya ikut aktif dalam mengelola kegiatan usaha/perusahaan, tetapi tidak mendapat upah/gaji.

Pekerja tidak tetap Pekerja yang bekerja pada perusahaan dengan mendapat upah/gaji secara tidak tetap dan apabila diberhentikan biasanya tidak mendapat pesangon.

Pekerja kontrak Pekerja yang bekerja dengan perjanjian kontrak kerja dengan batas waktu tertentu.

Penjelasan Umum

Bulan Kerja Bulan dimana usaha tersebut melakukan kegiatan usaha walaupun hanya 1 hari.

Jaringan internet Sekumpulan komputer dalam jumlah yang besar yang saling berhubungan dalam suatu jaringan yang terhubung internet protocol, tidak hanya terbatas pada spek perangkat keras tetapi juga mencakup perangkat lunak, sehingga banyak pengguna (user) dapat menggunakan kunci sharing, misalnya saling memperoleh informasi, mengirimkan data berupa teks, pesan, grafis, maupun suara.

Waralaba (franchise) Hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain (Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba).

Pemberi Waralaba (franchisor) Orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.

Penerima Waralaba (franchisee) Orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Bukti pendaftaran prospektus atau pendaftaran perjanjian yang diberikan kepada pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan Menteri. Pemberi Waralaba (franchisor) wajib mendaftarkan prospektus penawaran waralaba, sedangkan Penerima Waralaba wajib mendaftarkan perjanjian waralaba untuk mendapatkan STPW. Masa berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Nilai produksi/ penjualan/ pendapatan selama 1 (satu) bulan Rata-rata nilai produksi/penjualan/pendapatan usaha/perusahaan sebulan selama tahun 2015 atau rata-rata nilai produksi/penjualan/pendapatan usaha/perusahaan sebulan selama tahun 2016 (bila usaha/perusahaan baru beroperasi tahun 2016).

Keluaran Utama
1. Jumlah usaha/perusahaan menurut wilayah, lapangan usaha, dan skala usaha;
2. Jaringan usaha/perusahaan;
3. Jumlah tenaga kerja usaha/perusahaan;
4. Nilai produksi/penjualan/pendapatan usaha/perusahaan;
5. Biaya/pengeluaran usaha/perusahaan;
6. Kendala dan prospek usaha/perusahaan.

Cara Memperoleh Data
Datang langsung, email, atau telepon ke BPS serta dapat melalui web

Produk Data
1. Publikasi Dalam Media Cetak
2. Publikasi Dalam Media Elektronik
3. Macro Data
4. Micro Data

Kuesioner
1. Daftar SE2016-WB
2. Daftar SE2016-L3
4. Daftar SE2016-L2
5. Daftar SE2016-UMB
6. Daftar SE2016-UMK

Rancangan Penyajian s.d dengan Tingkat
Kabupaten/Kota.

********