Jumat , 19 May 2017, 06:00 WIB
Red: Maman Sudiaman
Oleh : Nasihin Masha
REPUBLIKA.CO.ID, Luka itu semakin dalam, luka itu sudah terlalu dalam. Namun mata bor tetap melekat-menghunjam, dan terus ditekan-diputar. Sakit. Kadang menyeringai, kadang murka. Kadang tersenyum, kadang terbahak. Rasa perih masih bisa disimpan. Luka itu menjadi panas, sakit pun bersemayam menjadi tabiat.
Awalnya adalah kelelahan dan rasa frustrasi. 19 tahun sudah masa reformasi, masa yang lahir oleh tombak trisula. Tiga pisau yang meneriakkan kemarahan pada korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN. Katanya KKN itu buah dari otoritarianisme Orde Baru. Karena itu kini tak ada lagi represi, tak ada lagi sumbatan. Bebas. Soeharto tumbang, Orde Baru runtuh.
Namun KKN justru kian subur. Bukan membesar, malah meraksasa. Bukan berbiak, malah merata. Dulu KKN itu penyakit yang bersarang di Cendana, di sekitar para jenderal, dan para penguasa lokal. Rupanya senjata trisula membuka gembok KKN. Kini kita menyaksikan Cendana telah berpindah di jalan anu dan jalan anu. Jika dulu cuma satu kerajaan, maka kini berbilang kerajaan dan bersekutu dalam kekaisaran KKN. Karena itu lebih kuat.
Jika dulu Soeharto tumbang ketika mementerikan Tutut, maka kini tak lagi. Korupsi sudah keseharian, demikian pula nepotisme. Apalah lagi kolusi. Masa reformasi adalah perkalian Orde Baru. Orde Baru yang berkali-kali. KKN ternyata bukan anak otoritarianisme, tapi buah keculasan dan ketamakan.
Rasa lelah dan frustrasi itu melahirkan kegilaan. Karena butuh kegilaan untuk mendobrak kerusakan yang akut itu. Era reformasi bukanlan era rezim, karena reformasi berselimutkan demokrasi. Sehingga tak bisa meruntuhkan sistem. Demokrasi adalah sistem bernegara yang memberi ruang bagi siapa saja untuk berekspresi.
Hanya ada sedikit batasan dalam demokrasi: kekerasan, kriminalitas, pemberontakan bersenjata. Kadang sejumlah negara memiliki diskresi sesuai sejarahnya, seperti Jerman melarang naziisme atau Indonesia melarang komunisme/leninisme/maoisme bahkan ateisme. Selebihnya bebas, boleh.
Demokrasi adalah sistem yang memberi ruang improvisasi; personal maupun perkumpulan. Dalam konteks kepemimpinan, tentu sifatnya personal. Di tengah kelelahan dan frustrasi, maka improvisasi itu berubah menjadi kegilaan. Kegilaan yang menjadi kebutuhan. Ini untuk menembak kegilaan akut dalam KKN. Jika kegilaan hanya teknik masih bisa terukur.
Tapi jika kegilaan bagian dari karakter maka tak akan ada batasnya. Hukum besi kehidupan sosial selalu dialektis. Dalam hukum alam ada kekekalan energi. Tak ada energi yang lenyap. Kegilaan yang terukur akan diterima sebagai kewajaran, bahkan kebutuhan. Namun kegilaan yang tak terukur akan mendapat respons sebaliknya. Celakanya, kegilaan yang tak berbatas hanya akan mendapat mitra kegilaan tak berbatas pula. Inilah yang kini sedang terjadi.
Reformasi melahirkan demokrasi. Demokrasi memiliki perangkatnya agar dia sesuai tujuannya. Demokrasi tanpa budaya demokrasi hanya akan dibajak elitenya atau justru melahirkan anarki. Demokrasi tanpa pemerataan ekonomi dan tanpa pemerataan literasi juga akan dihadapkan pada pilihan anarki atau pembajakan oleh elite.
Yang terjadi di Indonesia adalah demokrasi yang dibajak kaum elite. Ini karena kekuatan rakyat yang demikian lemah. Kita pernah menyaksikan 10 tahun pesta kaum oligarkis, persekutuan para elite. Celakanya, pesta itu makin mengerucut, karena kini telah berubah menjadi pesta segelintir orang-orang terkaya. Inilah demokrasi yang berubah menjadi plutokrasi. Inilah yang sedang kita saksikan.
Indonesia belum melahirkan kelas menengah sejati. Kaum intelektual, aktivis LSM, kaum terdidik, dan agamawan selama ini menjadi bagian dari jaring laba-laba kaum oligarkis dan plutokratis belaka. Mereka hanya kaki tangan dan tidak mandiri. Mereka sudah merasa puas mendapat recehan materi dan jabatan-jabatan semu. Karena itu, dalam konteks kegilaan saat ini, mereka sedang menjalankan peran-peran kaki-tangan tersebut.
Tak heran jika kita menyaksikan aktivis LSM, akademisi, dan agamawan larut ke dalam kegilaan tersebut. Mereka meninggalkan tugas sejarahnya untuk melakukan transformasi sosial bagi terwujudnya kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mereka sedang memakan remah-remah. Sangat hina memang: memperdagangkan intelektualitasnya .
Dalam sejarah Indonesia, ketika kata Pancasila lebih banyak dikatakan daripada diamalkan maka represi ada di sebelahnya. Ketika kata Pancasila lebih banyak bertahta di mulut daripada dalam laku perbuatan maka sang angkara sedang duduk di singgasana tertinggi. Itulah yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin dan di masa Orde Baru.
Kini pola itu sedang diulang. Jika Pancasila hanya untuk menjadi tongkat pemukul maka Pancasila sedang direndahkan. Apalagi jika yang berteriak itu adalah biang korupsi dan biang penggarongan kekayaan negara.
Pancasila sebagai ideologi dan dasar filsafat negara itu sudah tuntas. Di negeri manapun, ideologi itu harus diterjemahkan ke dalam APBN/APBD. Anggaran akan menentukan arah kebijakan dan menentukan format kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sanalah letak amal dan laku perbuatan sebuah ideologi. Bukan di kata-kata. Nyatanya kita makin jauh dari cita-cita Proklamasi.
Sesuai Pembukaan UUD 1945, ada empat tujuan Indonesia: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Kita menyaksikan kemiskinan yang massif, ketimpangan ekonomi yang tinggi, pengangguran yang besar, indeks pembangunan manusia Indonesia yang rendah, penguasaan aset ekonomi yang njomplang. Ini menunjukkan ada yang salah pada APBN/APBD kita. Kita selama ini membanggakan GDP yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi.
Itu untuk dan milik siapa? GDP dan pertumbuhan ekonomi bukan ukuran utama tujuan lahirnya Indonesia.
Para pengangkang APBN/APBD inilah yang kini sedang mengebor luka melalui jaring laba-labanya. Mereka tak ingin tujuan Proklamasi terwujud.
**********
Republika.co.id
