Salah Peta

Purnawan Andra,
Peminat Kajian Sosial dan Budaya

Garut News ( Sabtu, 04/01-2014 ).

Ilustrasi, Jelajah. (Foto: John).
Ilustrasi, Jelajah. (Foto: John).

Kita tentu mengenal lagu Dari Sabang sampai Merauke.

Lagu wajib ciptaan R. Suharjo itu menarasikan nasionalisme rakyat Indonesia melalui syair lagu patriotik yang tidak main-main: Dari Sabang sampai Merauke/ berjajar pulau-pulau/ sambung-menyambung menjadi satu/ itulah Indonesia…

Indonesia memang memiliki kurang-lebih 17 ribu pulau yang tersebar sepanjang 3.200 mil melintasi garis khatulistiwa.

Dari peta yang wajib dipasang di ruang kelas sekolah, kita akan melihat bahwa pulau-pulau Indonesia terpisah oleh selat-selat.

Maka, alasan apa yang bisa menjelaskan gambar peta Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur sambung-menyambung menjadi satu?

Gambaran (kesalahan) itu terdapat di balik e-KTP (electronic-Kartu Tanda Penduduk) yang kita miliki.

Persoalan ini menjadi penting mengingat betapa ruwetnya permasalahan e-KTP tersebut sejak dari wacana, proses pembuatan yang memakan dana triliunan rupiah, hingga penyelesaian yang tak kunjung rampung sampai saat ini.

Masyarakat kini bahkan telah berprasangka akan munculnya proyek revisi peta dan ganti e-KTP yang ujung-ujungnya penghamburan anggaran negara secara tidak efektif dan efisien.

E-KTP bisa jadi dikerjakan asal-asalan dan dianggap sepele.

Hal itu terbukti dari jawaban pihak Kementerian Dalam Negeri yang menganggap biasa permasalahan tersebut.

Menurut mereka, “secara kasatmata, Pulau Bali dan Nusra tidak ada masalah” (Aktual.co., 27 Desember 2013).

Budayawan Radhar Panca Dahana (2013) menyebut bahwa “Indonesia” adalah wilayah kepulauan yang dipisahkan oleh laut dan selat di Semenanjung Malaya, yang memanjang sampai dengan Papua sejak James Richardson Logan, sarjana hukum Skotlandia, menulis The Etnology of Indian Archipelago (1850).

Bukti lain kepulauan Indonesia dipisahkan oleh selat-selat ditunjukkan sejarawan Australia, Adrian Vickers (2009), melalui simbol-simbol perahu di kain tenun tapis Lampung dengan lukisan tradisional Bali, yang menggambarkan migrasi kelautan.

Hal itu mengajarkan kepada kita untuk benar-benar memahami kondisi dan kenyataan diri dengan lebih baik.

Jika tidak, permasalahan identitas kita sebagai sebuah bangsa, seperti halnya digambarkan dalam permasalahan peta yang salah di e-KTP, akan terus tak menemui titik terang.

Identitas komunal yang mencakup eksistensi dan harga diri sebuah bangsa pada akhirnya tertutup oleh kultur para pamong pemerintahan dan pemimpin yang hanya mementingkan diri sendiri, banal, serta vulgar dalam berpikir dan bertindak hingga nafsu material yang merajalela di tingkat elite sampai akar rumput.

Kultur ketidakpedulian membuat orang hanya berpikir tentang kenyamanan diri sendiri, tidak peduli terhadap orang lain.

Sikap mengesampingkan fakta riil kondisi sosial masyarakat yang  disusun dari historisitas perjuangan kebangsaan, seperti dalam kasus e-KTP, telah membuktikannya.

Parahnya, pengingkaran identitas itu dianggap sepi, sepele, dan bukan hal penting.

Masalah itu urusan orang lain, bukan urusanku.

Sikap ini yang membuat kita menjadi pribadi yang anonim, “tak bernama”.

Ketika terjadi suatu masalah yang mengakibatkan penderitaan orang lain, tidak ada yang merasa ikut bersalah dan berani mempertanggungjawabkannya.

***** Kolom/Artikel Tempo.co

Related posts

Leave a Comment