Rudy Tidak Mau Jadi Bupati Gede Bohong

0
41 views
Bupati Menyimak Desakan Tuntutan Korban Puncak Amuk Sungai Cimanuk 20 September 2016 Silam.
Rudy Gunawan tandas menyatakan, “tidak mau menjadi bupati gede bohong”

“Keterlambatan Penyediaan Lahan Gagalkan Penyerapan Dana Rp44 Miliar”

Garut News ( Rabu, 10/07 – 2019 ).

Rudy Gunawan tandas menyatakan, “tidak mau menjadi bupati gede bohong” Meski diakuinya keterlambatan penyediaan lahan, menyebabkan gagalnya penyerapan sisa anggaran bernilai sekitar Rp44 miliar. 

Sedangkan keterlambatan penyediaan lahan tersebut, di antaranya selain banyaknya penolakan dari korban banjir bandang Sungai Cimanuk menukar kepemilikan aset, juga sulitnya mencari tanah seluas puluhan hektare dekat Kota Garut.

Disanggah Keras Oleh Bupati Garut.

Padahal batas waktu penggunaan anggaran pada 30 September 2019, sehingga akan menggunakan “Dana Alokasi Umum” (DAU) pada Perubahan APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran ini, ungkap Bupati Rudy Gunawan menjawab desakan tuntutan yang disuarakan “Paguyuban Warga Korban Banjir Bandang” (PWKBB).

“Program pembangunan rumah masing-masing bernilai Rp72 juta tetap dilaksanakan kelompok masyarakat/pokmas, bantuan modal juga bersumber dari APBD,” katanya di ruang rapat paripurna DPRD setempat, Rabu (10/07-2019).

Menyikapi sorotan tajam mengenai kompetensi aparat SKPD yang mendesak dievaluasi karena ketidak mampuan mereka selama tiga tahun menyediakan lahan, Bupati mengaku pula bertanggungjawab, dan mengambil-alih kekeliruan dinas di lingkungannya.

Kepala Pelaksana BPBD Dadi Zakaria Membisiki Sekda Deni Suherlan.

“Sayalah yang salah, tidak melakukan pengawasan di lapangan,” katanya pula menyikapi ragam keluh-kesan yang dikemukakan korban puncak amuk Sungai Cimanuk pada 20 September 2016 silam.

Iskandar dari PWKBB mendesak segera penyelesaian pembangunan 435 unit rumah tapak berikut sarananya dengan batas waktu yang ditentukan pemerintah pusat pada 23 September 2019.

Segera cairkan bantuan dana usaha kecil menengah melalui kelompok dan perorangan juga dengan batas waktu 23 September 2019, secepatnya cairkan dana untuk perlengkapan rumah tangga senilai Rp3 juta, dan jaminan kesehatan korban bencana.

Suasana Ruang Rapat Paripurna DPRD Garut, Rabu (10/07-2019).

Juga mendesak perbaikan hulu DAS Cimanuk, menutup bangunan-bangunan ilegal di wilayah hutan lindung penyebab banjir bandang 20 September 2016 yang menewaskan 37 warga, dan 20 penduduk hilang.

Serta cairkan dana kerohiman senilai Rp1,5 juta bagi setiap korban rumah rusak ringan. Mengemuka pula pendataan yang tidak profesional sehingga terjadi tumpah-tindih.

Ketua YLBH – Lingkar Samudra Indonesia (LSI), Risman Nuryadi, SH mengingatkan pemerintah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, dalam menanggulangi korban bencana.

Korban Bencana Sampaikan Keluh Kesahnya.

Terbukti lalai dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana, diduga terjadi perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan anggaran bencana banjir bandang, murni sebagai kelalaian semata atau kesengajaan sarat KKN.

“Maka ada beberapa upaya hukum yang bisa dilakukan, baik secara pidana ataupun perdata,” tandas Risman Nuryadi.

Ketua Komisi B DPRD Garut, Drs Dudeh Ruhiyat, M.Pd yang memimpin pertemuan Bupati dengan PWKBB pun antara lain mendukung desakan tuntutan korban banjir bandang agar segera direalisasikan jajaran Pemkab setempat.

YLBH – Lingkar Samudra Indonesia (LSI).

Dukungan senada juga dikemukakan anggota DPRD lainnya, antara lain dari Fraksi Gerindra, PKB, Demokrat, dan Fraksi PKS.

“Belum Direlokasi”

Sebelumnya Garut News melaporkan, 436 kepala keluarga (KK) atau sekitar 2.180 penduduk korban puncak amuk Sungai Cimanuk Garut, Jawa Barat, 20 September 2016 silam hingga kini masih belum bersedia direlokasi dengan menempati rumah tapak.

Sedangkan yang telah tuntas direlokasi menempati rumah tapak bersumber anggaran hibah BNPB tersebut, tercatat 312 KK atau sekitar 1.560 penduduk.

Ketika Menunggu Kehadiran Bupati, yang Tiba Pukul 15.13 WIB.

Mereka juga 436 KK lainnya merupakan korban yang rumahnya mengalami rusak berat maupun hancur.

Setiap unit pembangunan rumah tapak dialokasikan pendanaannya Rp72 juta, sehingga dana belum terserap akibat 436 KK belum bersedia direlokasi mencapai Rp31.422.000.000 ditambah adanya silva Rp12 miliar, ungkap Kepala Bidang Rehab Rekon BNPB Kabupaten Garut, Dudi Suryadi.

Kepada Garut News, Jum’at ( 17/05 – 2019 ), dia katakan penggunaan penyerapan dana hibah BNPB itu kini memasuki masa perpanjangan kedua yang ‘deadline’ nya pada 30 September 2019.

Buku Amuk Cimanuk Bisa Tenggelamkan Garut.

Sehingga agar tetap bisa memanfaatkan sisa anggaran sekitar Rp44 miliar, pihak BPBD bakal segera menggelar pertemuan guna berdialog dengan 436 KK yang selama ini menilai pola ‘aset by aset’ tak sebanding dengan kerugian yang mereka alami.

Diharapkan mereka mau direlokasi dan menempati rumah tapak, sehingga dana sekitar Rp44 miliar yang belum terserap, dapat segera dimanfaatkan maupun tak dikembalikan ke kas negara, imbuh Dudi Suryadi.

Dalam pada itu, sekitar 1.315 KK korban puncak amuk Sungai Cimanuk yang rumahnya berkondisi rusak ringan, bakal mendapatkan bantuan Rp1,5 juta untuk setiap KK bersumber APBD 2019 kabupaten setempat.

Prahara Cimanuk.

Garut News sebelumnya melaporkan pula, bantuan dari pusat berupa dana hibah senilai Rp140,08 miliar ini,  dialokasikan pada sektor perumahan, inprastruktur jalan dan jembatan, serta sosial ekonomi para korban terdampak.

Pengadaan rumah dialokasikan biaya Rp65.160.205.500. Kemudian bagi fasilitas umum termasuk MCK, drainase, PJU, dan TPT (Rp53.752.781.000), serta pembangunan sarana air bersih (Rp1.385.353.000).

Pembangunan rehabilitasi jembatan (Rp10.224.859.500), dan pembangunan irigasi dianggarkan (Rp4.051.235.500).

Tergerus Puncak Amuk Sungai Cimanuk.

Peruntukan kegiatan pemulihan dan pengembangan sosial perekonomian para korban terdampak bencana ini, dialokasikan (Rp3.797.522.000) melalui penanganan institusi teknis UMKM.

Realisasi penyelenggaraan sosial ekonomi dilaksanakan setelah para pengungsi terdampak bencana banjir bandang Sungai Cimanuk ini, seluruhnya bisa menghuni rumah atau hunian tetap.

Proses penanganannya pun mengikutsertakan hasil pemberdayaan masyarakat, melalui pembentukan kelompok-kelompok masyarakat.

********

Esay/Fotografer : John Doddy Hidayat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here